Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Mengelola Urbanisasi Berkelanjutan

Nirwono Joga, Sabtu, 7 September 2019 | 11:37 WIB

Indonesia akan semakin berkarakter perkotaan. Mayoritas penduduk tinggal di daerah perkotaan dan akan terus bertambah karena kawasan perkotaan memberi banyak peluang lapangan kerja kepada masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2019) memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318 juta jiwa (2045). Porsi penduduk perkotaan tumbuh dari 53% (2015), 55% (2018), 66,6% (2035), 67% (2045), dan 70% (2050), dengan tingkat urbanisasi rata-rata 2,3% per tahun.

Sebaran jumlah penduduk Indonesia meliputi Jawa 147.828.100 jiwa (56,56%), Sumatera 56.932.400 jiwa (21,78%), Sulawesi 19.149.100 jiwa (7,33%), Kalimantan 15.801.800 jiwa (6,05%), Bali dan Nusa Tenggara 14.540.600 jiwa (5,56%), Maluku dan Papua 7.103.500 jiwa (2,72%) (SUPAS, 2015).

Urbanisasi tidak dapat dihentikan dan dihindari. Oleh karena itu, urbanisasi harus dikelola dengan tepat agar dapat menyejahterakan warga yang tinggal di kawasan urban. Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, 2016, pun mengambil tema “Urbanisasi yang Berkelanjutan” (Sustainable Urbanization). Konferensi yang menghasilkan Agenda Baru Perkotaan itu menegaskan kembali komitmen negara-negara di dunia dalam pembangunan kota untuk mengelola urbanisasi secara berkelanjutan.

Untuk itu perlu ada upaya serius dan konsisten bersama oleh seluruh pihak terkait untuk bersama-sama dan bekerja sama meredam laju urbanisasi. Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, laju urbanisasi di Indonesia disebut sudah “normal” sejak tahun 2000-an. Indonesia akan semakin berkarakter perkotaan. Kini sudah 55% penduduk tinggal di daerah perkotaan. Jumlah dan proporsinya akan terus bertambah karena kawasan perkotaan memberi banyak peluang lapangan kerja kepada masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup. Namun demikian, melalui bantuan dana desa, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian di desa melalui kolaborasi antar-desa.

Upaya lain adalah mengembangkan jejaring perekonomian antara desa dan kota. Aktivitas perekonomian di desa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Dengan meningkatnya kesejahteraan warga desa diharapkan mampu mengerem laju urbanisasi.

Kedua, faktor penyebab urbanisasi adalah perubahan karakter wilayah dari desa menjadi kota. Artinya, urbanisasi terjadi karena perkembangan kota yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan peluberan kota. Sudah semakin banyak persawahan di dalam kota serta kawasan perkotaan kabupaten telah dan terus berubah menjadi permukiman dan kawasan industri. Kawasan desa juga menjadi makin padat oleh hunian. Jika tidak ada pengendalian tata ruang, kawasan hijau di perkotaan akan habis, dan kota akan mengalami degradasi kualitas lingkungan.

Ketiga, ketimpangan pendapatan di dalam satu daerah lebih parah daripada ketimpangan antardaerah, seperti di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Maka, pemerintah perlu memberi perhatian serius kepada masyarakat dan kawasan miskin kota. Pelayanan dasar kota, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan hunian layak, harus mudah diakses.

Selain itu, diperlukan pembangunan kawasan terpadu di titik-titik strategis kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal terpadu. Optimalkan intensifikasi tata guna lahan dan multifungsi kegiatan agar kota efisien dan efektif. Keterjangkauan dan kesetaraan akses terhadap aset perkotaan mesti dilandasi prinsip budaya inklusif untuk membangun kohesi sosial di masyarakat.

Keempat, untuk mengelola urbanisasi yang baik, pemerintah harus merencanakan dan merancang kota yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Tujuan 11). Urbanisasi dikelola agar memberikan dampak maksimal, baik secara sosial (peningkatan kualitas hidup), ekonomi (kesejahteraan masyarakat), maupun lingkungan (pelestarian alam).

Pembangunan kawasan terpadu dilakukan di titik-titik strategis kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal untuk mempermudah mobilitas warga. Pengembangan kawasan terpadu dan penyediaan hunian vertikal berkepadatan rendah-sedang untuk meningkatkan jumlah hunian dan kesempatan kerja di dalam kota.

Kepadatan di pusat kota bertujuan mengoptimalkan intensifikasi tata guna lahan dan multifungsi kegiatan agar kota efisien dan efektif. Masyarakat bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain seefisien dan dengan biaya seekonomis mungkin.

Selain itu, perlu diimbangi dengan penyediaan pelayanan dasar kota, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan hunian layak, yang mudah diakses warga.

Kelima, setiap kepala daerah dituntut bisa ngayahi (mengurus), ngayemi (menenangkan), ngayomi (melindungi), dan ngayani (menyejahterakan) rakyatnya. Karena inti pembangunan kota adalah kota yang memanusiakan warganya, menyejahterakan penduduknya.

Pada akhirnya, keberhasilan mengelola urbanisasi akan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjamin pemerataan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, serta menjaga ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Nirwono Joga, Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA