Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Agus Sugiarto, Advisor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agus Sugiarto, Advisor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengembalikan Status Negara Berpendapatan Menengah Atas

Senin, 12 Juli 2021 | 11:00 WIB
Agus Sugiarto *)

Setahun lalu Bank Dunia memberikan kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75 berupa status sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-midlle income country). Pemberian status tersebut patut kita syukuri sebagai refleksi keberhasilan pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sayang, pandemi Covid-19 telah mendorong Indonesia masuk jurang resesi.

Pandemi Covid membuat produktivitas ekonomi menjadi semakin menurun dan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Tanah Air. Tidaklah berlebihan apabila Bank Dunia beberapa hari yang lalu kembali menurunkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower-midlle income country).

Kenyataannya, kita hanya menikmati status sebagai negara berpendapatan menengah atas tersebut hanya setahun saja. Turunnya status Indonesia tersebut juga diikuti oleh beberapa negara lain, se perti Iran, Romania, Panama dan Mauritius.

Melihat catatan Bank Dunia, secara teknis penurunan tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adanya perubahan kriteria Gross National Income atau pendapatan nasional per kapita dari negara berpendapatan menengah atas, yang semula pada kisaran US$ 4.046-12.535 pada ta hun 2020, menjadi kisaran US$ 4.096- 12.695 pada tahun 2021.

Dengan perubahan kriteria tersebut, seandainya pendapatan per kapita Indonesia tetap US$ 4.050 seperti pada tahun 2020, maka status Indonesia tetap akan turun menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Perubahan kriteria yang dilakukan oleh Bank Dunia tersebut disesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perubahan nilai tukar, dan fak tor-faktor lainnya.

Kedua, secara riil pendapatan per kapita kita pada tahun 2021 memang mengalami penurunan hingga mencapai US$ 3.870. Dengan melihat angka tersebut, seandainya Bank Dunia tidak mengubah kriteria mengenai batas pendapatan per kapita dari Negara berpendapatan menengah atas, Indonesia tetap saja akan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah.

Status negara berpendapatan menengah atas yang diperoleh Indonesia per 1 Juli 2020 memang sangat riskan bila dilihat dari angka pendapatan per kapita yang hanya sebesar US$ 4.050. Angka tersebut berada di indikator batas bawah sebagai Negara berpendapatan menengah atas, dan sangat mungkin sekali turun ke batas atas dari negara berpen dapatan menengah bawah (US$ 1.046-4.095). Jadi secara teknis memang sulit dihindarkan terjadi nya penurunan status tersebut.

Aspek Fundamental

Penurunan status tersebut memang patut disayangkan, namun suatu keniscayaan yang memang tidak bisa dihindari. Beberapa indikator ekonomi makro selama pandemi Covid menunjuk kan angka-angka yang kurang menggembirakan, sehingga sulit bagi kita untuk mempertahankan produk domestik bruto (PDB) ke level yang lebih tinggi.

Selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami kontraksi, yakni minus 2,07% (yoy). Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2021 juga masih berada di zona resesi, yaitu sebesar minus 0,74% (yoy), sehingga masih be lum mampu keluar dari jurang resesi.

Berkurangnya kegiatan dan aktivitas ekonomi sebagai akibat pandemi, telah menambah jumlah pengangguran yang tidak se dikit. Menurut Badan Pusat Sta tistik (BPS), tercatat jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 telah mencapai 8,75 juta orang, jumlah_tersebut meningkat 26,26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang.

Selain itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan menjadi 27,55 juta orang pada bulan Februari 2021. Apabila dibandingkan dengan data penduduk miskin pada bulan September 2019, maka jumlah penduduk mis kin tersebut telah mengalami pe nambahan sebanyak 2,76 juta orang.

Membangun Optimisme

Penurunan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah bawah tidak perlu kita sesali, mengingat saat ini kita masih berjuang mengatasi krisis kesehatan sebagai priori tas utama. Penyelamatan jiwa manusia Indonesia sebanyak-banyaknya saat ini harus menjadi fokus utama bangsa Indonesia agar kita bisa keluar dari badai pan demi Covid-19 secepatnya.

Untuk itulah, kita harus mem bangun rasa optimisme bahwa Indonesia bisa bangkit lagi dan kembali naik kasta menjadi nega ra berpendapatan menengah atas, setelah pandemi berakhir. Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan belum bisa diramalkan kapan akan ber akhir, maka sulit bagi kita prediksikan kapan status Negara berpendapatan menengah atas dapat kita raih kembali

Mungkin perlu waktu yang cukup panjang, bisa jadi dalam dua tahun ke de pan, lima tahun atau bahkan sepuluh tahun lagi. Guna mencapai tujuan dimaksud, kita perlu melakukan kerja ke ras dan menyusun strategi yang lebih tepat dalam melakukan pembangunan pascapemulihan dari pandemi.

Saat ini bukan waktu yang tepat untuk memburu status negara berpendapatan menengah atas, karena semua sumber daya yang tersedia masih difokuskan untuk mengatasi krisis kesehatan dan kemanusiaan.

Namun demikian, dalam membangun kembali ekonomi Indonesia setelah krisis kesehat an berakhir perlu dilakukan de ngan merusmuskan strategi baru. Tujuannya bukan hanya menjadikan Indonesia kembali naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas saja, melainkan terus diperjuangkan sampai menjadi Negara maju. Namun kenaikan status tersebut harus diikuti dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat dan kokoh, sehingga tidak mudah bagi Indonesia untuk turun kelas kembali.

Membenahi Akar Permasalahan

Membangun kembali ekonomi Indonesia pascapandemi bisa dilakukan dengan berbagai upaya dan strategi. Kita tidak perlu takut dan panik karena turunnya status tersebut, karena kita mampu mengembalikan status tersebut kembali.

Untuk itu kita perlu membenahi akar permasalahan yang ada selama ini, sehingga nantinya masalah-masalah mendasar dan fundamental dapat di selesaikan terlebih dahulu.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian yang serius. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sulit bagi kita menjadi negara maju. Sa lah satu cara terbaik dalam me ningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tentunya melalui jalur pendidikan dan kete rampilan.

Kedua, kesenjangan ekonomi secara vertikal dan horizontal harus diminimalisasi secara perlahan-lahan. Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat.

Oleh sebab itu, kesenjangan vertikal antara si kaya dan si miskin harus diperkecil jaraknya. Sayang sekali kalau fundamental ekonomi hanya di bangun dan dilakukan oleh segelintir kelompok saja, sehingga kenaikan status menjadi negara berpendapatan menengah atas tidak bisa dinikmati oleh mayori tas penduduk Indonesia.

Demikian halnya dengan kesenjangan horizontal, pembangunan di Indonesia bagian timur atau pulau-pulau dan daerah terpencil perlu mendapatkan kesempatan yang sama dengan pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat.

Mengakhiri kesenjangan ho rizontal sangat diperlukan agar seluruh komponen bangsa Indonesia yang tinggal di berbagai pelosok dapat merasakan pemerataan hasil pembangunan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia.

Ketiga, membangun bangsa Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas ataupun menjadi negara maju tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur semata-mata maupun pembangunan yang bersifat fisik.

Kita juga perlu memulai memba ngun kembali mental dan budaya anti korupsi karena selama ini korupsi telah menjadi penyakit kro nis di masyarakat. Dampak korupsi sangat dahsyat karena bisa mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, mengurangi tingkat kepercayaan investor, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Keempat, masa depan pertumbuhan ekonomi global ke depan akan sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, digitalisasi akan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi un tuk saat ini dan ke depan.

Sudah saatnya pemerintah mulai merumuskan peta jalan maupun strategi pembangunan ekonomi ekonomi digital untuk jangka pan jang.

Di samping itu, tren pembangunan ekonomi yang berbasis wawasan lingkungan juga perlu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi ke depan, sehingga peran ekonomi hijau (green economy) menjadi sangat penting.

*) Kepala OJK Institute

(Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dari penulis.)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN