Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Mengentaskan Kampung Kumuh

Sabtu, 21 September 2019 | 09:35 WIB
Nirwono Joga

Jakarta belum terbebas dari permukinan kumuh. Di balik kemilau wajah modern gedung pencakar langit di jantung kota, berjejal permukiman kumuh yang terus menjamur tidak terkendali.

Permukiman kumuh di Jakarta tersebar di 118 dari 267 kelurahan (45%), dengan luas keseluruhan mencapai 1.005,24 hektare. Sebaran permukiman kumuh di Jakarta Utara 39%, Jakarta Barat 28%, Jakarta Selatan 19%, Jakarta Timur 12%, Jakarta Pusat 11%, dan Kepulauan Seribu 1%(Kementerian ATR/BPN, 2019).

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Lalu apa yang harus dilakukan?

Pertama, regulasi. Pemprov DKI perlu menata kembali struktur penguasaan kepemilikan, konsolidasi penggunaan, serta pemanfaatan tanah melalui penataan aset agar permukiman kumuh tidak semakin menjamur. Penataan selaras UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP No 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Permen PUPR No 28/PRT/M/2018 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Penetapan lokasi permukiman kumuh mensyaratkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), dan panduan rancang kota (PRK).

Selain itu, kondisi kualitas prasarana dan sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni, tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Untuk itu harus ada pemetaan sosial sebelum penataan permukiman kumuh karena masing-masing punya karakter berbeda. Pendataan dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Kedua, solusi. Pemerintah melakukan konsolidasi tanah dengan mengedepankan aspek historis, ekonomi, dan sosial budaya setempat. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.

Ada tiga pola penanganan permukiman kumuh. (1) Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/ atau pembangunan kembali menjadi perumahan dan permukiman yang lebih layak huni. (2) Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian berkualitas lebih baik dari kondisi sebelumnya guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

Namun, pemerintah terlebih dahulu harus menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. (3) Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Ketiga, relokasi atau permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan RTRW dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk permukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat terdampak.

Penataan permukiman kembali bisa berupa kawasan terpadu yang dilengkapi hunian vertikal (rumah susun, flat, apar temen), fasilitas pendidikan (sekolah, pelatihan keterampilan, wirausaha), perkantoran (ekonomi kreatif, ruang kerja bersama, kantor virtual), fasilitas perniagaan (pasar daring, pasar rakyat, pusat perbelanjaan), dan ruang terbuka hijau (taman, kebun pangan, lapangan olahraga, tempat evakuasi).

Keempat, sosialisasi. Pemprov DKI berkewajiban menertibkan permukiman kumuh yang tidak sesuai RTRW-RDTR, mengembalikan fungsi sesuai peruntukan, serta merelokasi permukiman warga ke tempat yang lebih layak huni. Pemerintah daerah harus menyosialisasikan rencana penataan permukiman kumuh kepada masyarakat terdampak. Keberanian dan ketegasan gubernur sangat diharapkan. Warga dijelaskan risiko tinggal di daerah rawan bencana banjir/rob/longsor/gempa/ kebakaran agar warga sadar dan sukarela berpindah ke tempat yang lebih aman dan layak huni di dalam kota.

Kelima, implementasi. Siapapun gubernurnya wajib menata permukiman kumuh sesuai RTRW-RDTR dan peraturan terkait. Penataan permukiman kumuh difokuskan yang berada di lahan peruntukan ruang terbuka hijau, seperti bantaran sungai, sempadan pantai, tepian situ/danau/ embung/waduk, kolong jalan layang, bawah saluran udara tegangan tinggi, bantaran rel kereta api. Mengentaskan kampung kumuh merupakan keharusan, bukan pilihan. Nirwono Joga, Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN