Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Mengharap Efek Penurunan BI Repo Rate dan LPS Rate

Rabu, 2 Desember 2020 | 08:27 WIB
Haryo Kuncoro *)

Gelaran Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 18-19 November 2020 memutuskan memangkas suku bunga acuan, BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Pemotongan 25 basis poin menjadikan suku bunga acuan berada di posisi 3,75% setelah bertahan selama empat bulan di posisi 4%.

Upaya ikut mendukung program pemulihan ekonomi nasional tampaknya menjadi dasar pertimbangan utama keputusan BI dalam memangkas suku bunga acuannya.

Alhasil, level suku banga acuan 3,75% menjadi rekor terendah dalam dua dasawarsa terakhir sejak krisis moneter 1997/1997.

Tidak lama berselang, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 24 November 2020 juga memotong suku bunga penjaminan (LPS rate). LPS rate turun 50 basis poin menjadi 4,5% untuk simpanan dalam denominasi rupiah di bank umum dan 7% untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan untuk simpanan dalam valuta asing di bank umum turun 25 basis poin menjadi 1,00%. Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 25 November 2020 hingga 29 Januari 2021 dan menjadikannya sebagai rekor suku bunga penjaminan terendah sejak LPS berdiri pada 2004.

Per definisi, LPS rate ialah batas atas suku bunga rujukan dalam penjaminan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan dana melebihi ketentuan LPS rate, simpanan nasabah menjadi tidak dijamin LPS.

Penjaminan simpanan oleh LPS juga terikat dengan besaran nominal simpanan nasabah. LPS_hanya akan memberikan jaminan atas nilai simpanan sampai Rp 2 miliar per nasabah per bank. Artinya, nominal simpanan yang melebihi batas tersebut juga tidak dijamin lagi oleh LPS.

Dengan ketentuan di atas, jumlah rekening yang dijamin LPS per Oktober 2020 menembus 99,91% dari total rekening atau setara dengan 339,91 juta rekening. Sementara secara nominal, jumlah simpanan yang dijamin mencapai 51,22% dari total simpanan atau setara dengan Rp 3.427,43 triliun.

Alhasil, likuiditas perbankan sejatinya berada dalam kondisi stabil di tengah pertumbuhan kredit yang masih minim. Indikator LDR (loan to deposit ratio) juga melonggar ke posisi 83,16%.

Sementara itu, pasar uang antarbank juga anteng di level yang cukup rendah dengan suku bunga JIBOR 1 bulan dan 3 bulan di posisi 3,2%.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah pemangkasan BI7DRR dan LPS rate efektif ke pemotongan suku bunga kredit oleh perbankan? Memperbandingkan dampak penurunan suku bunga acuan BI dan LPS rate pada suku bunga kredit agaknya tidak sepenuhnya apple to apple. Masing-masing kebijakan suku bunga tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Oleh karenanya, dasar pertimbangan yang dipakai untuk mengubahnya pun berbeda pula.

Dalam menentukan suku bunga acuan, target BI ialah kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah tetap terjaga sehingga arah kebijakannya melihat ke depan (forward looking). Konkretnya, penentuan suku bunga acuan mempertimbangkan variable ekonomi makro nasional dan internasional.

Oleh karenanya, dampak perubahan suku bunga acuan BI pada suku bunga perbankan memerlukan tenggat lebih panjang. Kecepatan penyesuaian perbankan sebagai respons atas kenaikan suku bunga acuan pun sering kali berbeda ketika berhadapan dengan kasus penurunan tingkat bunga acuan BI.

Fakta menunjukkan derajad pass-through tipikal lambat saat terjadi penurunan BI7DRR. Perbankan cenderung memilih ‘bermain aman’, tidak buru-buru memangkas suku bunga simpanannya dalam menghadapi turunnya BI7DRR. Akan tetapi, saat BI7DRR naik, perbankan ‘bermain ofensif ’ dengan seketika melejitkan suku bunga kreditnya.

Perilaku pass-through tak sempurna dan perilaku asimetris inilah yang menyebabkan mekanisme transmisi kebijakan moneter kepada sektor riil lamban bekerja. Kesenjangan efek BI repo rate ini semestinya bisa ditutup oleh LPS rate.

Penentuan LPS rate sifatnya melihat ke belakang (backward looking) yang merefleksikan suku bunga industri. LPS rate ditentukan berdasarkan suku bunga hasil survey sejumlah bank. Dari hasil survey tersebut kemudian dilakukan kalkulasi statistiknya.

Prosedur yang dikenal sebagai sistem margin itu ditujukan untuk meredam persaingan tidak sehat antarbank dalam memburu dana pihak ketiga saat terjadi kenaikan suku bunga acuan BI.

Sebaliknya, ketika terjadi pemangkasan suku bunga acuan BI, LPS rate ditujukan untuk menjaga likuiditas perbankan. Meski berbeda, BI7DRR dan LPS rate berkaitan erat dengan perhitungan biaya dana. Namun, penurunan biaya dana lewat jalur LPS rate diklaim lebih segera daripada melalui jalur BI7DRR. Perbankan akan segera menyesuaikan suku bunga simpanannya dengan LPS rate guna menjaga kepercayaan dana pihak ketiga.

Penurunan biaya dana simpanan ini diharapkan juga segera menekan suku bunga kredit. Sayangnya, LPS merevisi tingkat bunga penjaminan secara periodik, alihalih setiap bulan sebagaimana suku bunga acuan BI. Konsekuensinya, harapan yang dibebankan pada LPS rate untuk segera bertransmisi juga memerlukan jeda waktu.

Tesis di atas tentu saja tidak mengada-ada. LPS sejatinya sudah memangkas LPS rate pada 28 September 2020 mendahului pemangkasan BI repo rate pada November. Intinya, transmisi BI repo rate dan LPS rate ke suku bunga pinjaman memerlukan tenggang waktu, di samping perbankan sendiri yang kurang responsif.

Dengan konfigurasi problematika tenggat ini, langkah LPS yang agresif memotong LPS rate tidak akan terlalu berdampak pada suku bunga pinjaman dan penyaluran kredit perbankan. Di akhir tahun, bank pada umumnya sangat konservatif, apalagi ini langkah satu-satunya untuk_window dressing. Window dressing tampaknya juga akan berlaku pada nasabah.

Di satu sisi, segmen nasabah khususnya menengah-bawah agaknya tidak terlalu memperhatikan suku bunga penjaminan LPS lantaran nominal simpanannya masih di bawah batas penjaminan LPS sehingga lebih cenderung bertahan.

Di sisi lain, kelompok nasabah menengah-atas berpotensi memindahan dana simpanannya antarbank atau ke instrumen investasi lain guna mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Golongan menengah- atas ini ditengarai menunda belanja konsumsi dan menimbun dananya di perbankan untuk jagajaga.

Tren kenaikan simpanan di perbankan yang menembus 12% di masa pandemi Covid-19 seakan mengamini. Kelompok ini mengambil porsi 80% dari total konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, apabila simpanan di perbankan tersebut bisa dibelanjakan niscaya akan membawa daya dorong yang sangat besar pada perekonomian.

Kalaupun benar-benar terjadi migrasi dana, risikonya masih dalam level aman. Migrasi dana toh tetap berada dalam sistem keuangan nasional. Risiko yang perlu diantisipasi ialah jika pemilik dana kelas jumbo memindahkan dananya ke luar negeri.

Persoalan berkembang ke nilai tukar, aliran modal keluar, dan penggerusan cadangan devisa. Alhasil, pemangkasan suku bunga acuan BI dan LPS rate, setidaknya untuk saat ini, kurang relevan jika diletakkan dalam konteks suku bunga pinjaman dan penyaluran kredit.

Suku bunga pinjaman ditentukan oleh biaya dana, biaya administrasi, dan premi risiko. Artinya, penurunan suku bunga acuan BI dan LPS rate hanya menjadi salah satu, bukan satu-satunya, faktor.

Sementara penentu suku bunga simpanan lebih dominan pada biaya dana. Oleh karena itu, pengaruh pemangkasan suku bunga acuan BI dan LPS rate terhadap suku bunga simpanan lebih terukur sehingga ongkos pengendaliannya pun lebih terkontrol. Pertanyaan yang lebih krusial ialah apakah pemotongan BI7DRR dan LPS rate mampu menjadi insentif bagi pemilik dana untuk membelanjakannya guna menggenjot pertumbuhan ekonomi? Jawabannya terpulang pada responsivitas rumah tangga konsumen pemilik dana.

Pada tataran mikro, BI telah menginisisasi penguatan implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Oleh karenanya, kebijakan fiskal perlu disinergikan dengan kebijakan BI dan LPS. Belanja insentif program pemulihan ekonomi nasional perlu diarahkan pada agenda yang komplemen dengan belanja konsumsi rumah tangga kelompok menengah-atas tadi.

Harus diakui, pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi exit strategy paling ampuh untuk memulihkan kondisi perekonomian. Tanpa ‘intervensi’ pemerintah sekalipun, perekonomian domestik masih bisa tumbuh 2-3% asalkan stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat dijaga.

Alhasil, momentum akhir tahun patut dimanfaatkan untuk membangun optimisme dalam memasuki 2021 yang sangat menantang. Jangan sampai mengharapkan efek pemangkasan suku bunga BI7DRR dan LPS rate ibarat menunggu Godot, sosok sentral drama dua babak karya Samuel Beckett yang justru tidak pernah muncul sepanjang

cerita.

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN