Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mangasa Augustinus Sipahutar

Mangasa Augustinus Sipahutar

Menghindari Perangkap Deflasi

Rabu, 21 Oktober 2020 | 12:23 WIB
Mangasa Augustinus Sipahutar *)

Setelah dua kuartal berturut-turut perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif, yaitu -2,41% pada kuartal I-2020 (qtq) dan -4,19% pada kuartal II-2020 (qtq), kini perekonomi an pada kuartal III-2020 mengalami deflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) berdasarkan bulanan (mtm).

Pada kuar tal III-2020 terjadi penur unaan harga secara agregat pada IHK, yaitu -0,10% pada Juli 2020, -0,05% pada Agustus 2020, dan -0,05% pada September 2020. Meskipun demikian, secara tahunan (yoy) perekonomian Indonesia masih mengalami inflasi IHK yaitu 1,54% pada Juli 2020, 1,32% (Agustus 2020), dan 1,42% (September 2020).

Dalam perekonomian, inflasi merupakan fenomena yang selalu berusaha dikendalikan oleh para pembuat kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

Tidak ada yang menyukai inflasi, dan oleh karena itu inflasi selalu berusaha dikendalikan dalam batasan yang dapat diterima. Stabilitas tingkat inflasi akan membantu perekonomian untuk mengalami pertumbuhan, yang pada akhirnya memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kepada kesejahteraan.

Meskipun inflasi tidak diinginkan karena akan menurunkan kualitas hidup masyarakat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, deflasi yang merupakan situasi di mana terjadi penurunan harga kebutuhan hidup, juga tidak diinginkan jika penurunan harga terjadi secara berkelanjutan.

Deflasi yang berlanjut justru akan memperburuk perekonomian, yang tercermin dari keadaan ekonomi yang berada pada tingkat di bawah output alamiah atau natural output.

Dalam hal ini, para ekonom menyatakan bahwa inflation is bad, but deflation may be worse. Tidak seperti inflasi, deflasi lebih sulit diatasi dan dikendalikan. Deflasi yang berlangsung lama akan menyulitkan pembuatan kebijakan moneter untuk bisa keluar dari deflasi. Deflasi akan membuat suku bunga riil menjadi lebih tinggi dari suku bunga nominal, yang tentu sangat berdampak buruk bagi perekonomian.

Agresivitas kebijakan moneter untuk memerangi deflasi seringkali justru hanya membuat deflasi yang baru, yang dikenal sebagai deflation spiral (lilitan deflasi) atau deflation trap (perangkap deflasi).

Tidak dapat dimungkiri bahwa deflasi (mtm) yang terjadi selama kuartal III-2020 merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi negatif (qtq) pada kuartal I-2020 dan kuartal II-2020, dan kemungkinan besar akan berlanjut pada kuartal ketiga 2020.

Guncangan yang terjadi pada rantai pasok global akibat pandemi virus corona merupakan pemicu dari situasi perekonomian yang kita hadapi saat ini. Guncangan rantai pasok gobal ini pula yang memaksa semua negara di dunia untuk melawannya melalui stimulus fiskal dan stimulus moneter yang ber tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat yang terguncang hebat akibat guncangan dari sisi penawaran.

Kebijakan moneter berupa relaksasi instrumen moneter melalui penurunan suku bunga, penurunan giro wajib minimum, quantitative easing dan lain-lain.

Sedangkan kebijakan fiskal berupa relaksasi fiskal melalui pelonggaran defisit anggaran untuk digunakan meningkatkan konsumsi, restrukturisasi sektor riil dan lain-lain.

Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695 triliun pada tahun anggaran 2020. Besarnya anggaran tersebut ditujukan sebagai counter policy untuk menghadapi guncangan rantai pasok global.

Realisasi penyerapan anggaran PEN hingga akhir September 2020 adalah sebesar Rp 318 triliun atau 46% dari anggaran PEN. Jika anggaran PEN dialokasikan terhitung sejak bulan April, maka realisasi penyerapan anggaran PEN hingga akhir September seharusnya sudah mencapai 67% secara proporsional.

Itu artinya, dibutuhkan upaya keras pemerintah untuk menggelontorkan stimulus fiskal ini agar mampu mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik sebagai counter policy terhadap pandemic virus corona.

Sebagaimana diketahui bahwa penyerapan anggaran PEN hingga akhir September sebagian besar adalah untuk alokasi pada bantuan sosial dan perlindungan sosial.

Alokasi ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat agar memiliki daya tahan dari sisi konsumsi. Efek domino lebih lanjut dari stimulus untuk konsumsi ini adalah mendorong sisi penawaran untuk berproduksi. Namun demikian, kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) belum sepenuhnya mampu mendorong daya beli masyarakat yang tercermin dari tingkat deflasi selama kuartal III-2020.

Jika deflasi ini terus berlanjut ke kuartal IV- 2020, maka terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, kemanfaatan restrukturisasi kredit menjadi rendah. Program restrukturisasi kredit perbankan yang sudah berlangsung sejak merebaknya pandemi virus corona di Indonesiaa dimaksudkan untuk menstimulasi sektor riil agar tetap mampu bertahan akibat guncangan rantai pasok global.

Stimulus fiskal yang digelontorkan untuk restrukturisasi kredit serta relaksasi moneter berupa penurunan suku bunga hanya akan menunjukkan efektivitasnya jika output yang diproduksi sektor riil memiliki kemampulabaan tertentu bagi korporasi, yang tercermin dari tingkat harga yang mampu dibeli masyarakat untuk memuaskan utility- nya.

Jika karena ketidakmampuan daya beli untuk mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan sektor riil masih terjadi, maka dampaknya akan kembali lagi ke sektor riil itu sendiri. Sektor riil akan kembali menghadapi kesulitan.

Kedua, BI akan kesulitan dalam penetapan kebijakan moneter akibat deflasi. Suku bunga riil yang akan meningkat sebagai akibat dari deflasi yang berkelanjutan tidak saja akan menyulitkan sektor riil dengan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga mempersempit ruang bagi BI sebagai otoritas moneter untuk melakukan kebijakan moneter.

Ketidakbermaknaan instrumen kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian ke tingkat output alamiah akan membawa situasi kepada deflation trap, yang tentu dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian Indonesia.

Ketiga, suku bunga nominal tidak mungkin lebih rendah dari nol, dan ketika suku bunga nominal mendekati nol atau nol, maka suku bunga riil meningkat sebagai akibat deflasi. Hal ini berdampak pada likuiditas pasar obligasi yang akan mengering dan menurunkan laba perbankan dan lembaga keuangan.

Situasi demikian akan mendorong masyarakat cenderung menyimpan uang dan enggan berbelanja karena menganggap harga-harga akan terus mengalami penurunan. Para pelaku sektor riil mau tidak mau akan menahan keinginan untuk melakukan investasi dan melakukan berbagai langkah efisiensi yang berujung pada kenaikan tingkat pengangguran.

Kita bisa membayangkan ketika masyarakat lebih suka menabung, perbankan lebih suka menempatkan dananya pada obligasi pemerintah, dan sektor riil enggan melakukan investasi.

Situasi ini tentu akan menurunkan perekonomian ke arah yang sangat menyulitkan. Oleh karena itu, deflasi (mtm) yang terjadi selama kuartal III- 2020 tidak bisa dianggap remeh. Dampaknya jauh lebih buruk dibandingkan inflasi. Ketika inflasi dapat di-counter dengan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga, tidak demikian dengan deflasi.

Terdapat batasan tertentu bagi BI untuk menurunkan suku bunga untuk merangsang ekonomi kembali bangkit, yaitu suku bunga nominal nol persen atau dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai zero lower bound. Situasi di mana terjadi zero lower bound akan sangat menyulitkan BI melakukan operasi moneter untuk keluar dari deflation trap.

Kembali ke penyerapan anggaran PEN, penyerapan anggaran yang hingga akhir September masih pada tingkat 46% dianggap masih di bawah target proporsional akhir September yang seharusnya sudah mencapai 67%.

Tentu diakui bahwa tidak mudah menyalurkan anggaran PEN jika bertitik-tolak dari keadaan geografis Indonesia yang bentuk kepulauan dan sangat luas. Dibutuhkan manajemen transportasi dan logistik yang sangat memadai untuk mencapai objek-objek penyerapan anggaran PEN.

Namun demikian, hambatan yang terjadi tidak berar ti bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran keterlambatan penyerapan stimulus fiskal. Keterlambatan penyerapan stimulus fiskal tidak hanya berpengaruh pada situasi ekonomi jangka pendek, tetapi bisa memicu pemburukan ekonomi pada jangka menengah hingga ke jangka panjang.

Percepatan penyerapan anggaran PEN perlu mendapat perhatian pemerintah agar konsumsi masyarakat bisa ditingkatkan. Di samping itu, dibutuhkan kebijakan perbankan yang extraordinary untuk menciptakan skim-skim perkreditan untuk mendorong sektor riil bergerak dan berekspansi. Harmoni sisi fiskal dan moneter yang serasi akan mampu melepaskan perekonomian Indonesia dari deflation trap sebagai dampak dari pandemi virus corona.

*) Ekonom, Lulusan Terbaik Program Doktor, IPB University; Deputi Ekonomi dan Bisnis, Lembaga Ketahanan Desa Nawacita.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN