Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rio Christiawan, Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Rio Christiawan, Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Mengoptimalkan Industri Fintech melalui Sandbox

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:33 WIB
Rio Christiawan *)

Jika ditanyakan pada sebagian besar kalangan milenial saat ini mengenai istilah ‘Sandbox’, mereka akan dengan lantang mengungkapkan bah wa Sandbox adalah bagian dari cerita drama Korea (drakor) berjudul Start-Up yang sedang popular belakangan ini. Jawaban tersebut tidak salah.

Ketika istilah ‘Sandbox’ dimasukkan dalam mesin pencari seperti google, akan muncul informasi Sandbox sehubungan dengan drama Korea berjudul Start-Up yang dibintangi Bae-Suzy. Sedikit ironis memang, pada faktanya jauh hari sebelum Start-Up ditayangkan di Indonesia, sangat sedikit orang yang mengetahui istilah Sandbox.

Sejatinya istilah Sandbox telah dikenal dalam dokumen resmi negara, setidaknya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa regulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

Sandbox itu sendiri secara filosofis dimaknai sebagai pasir pengaman yang diletakkan di bawah ayunan mainan anak-anak sebagaimana secara apik juga digambarkan dalam film Start-Up.

Secara kontekstual, Widgard (2016), men jelaskan bahwa Sandbox dimaknai sebagai bentuk bimbingan terhadap perusahaan rintisan agar memiliki role model dan tidak me ngalami kegagalan dalam operasional usahanya.

Jadi, Sandbox dan perusahaan rintisan (start-up) merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial (financial technology/ fintech) adalah salah satu perusahaan rintisan yang paling berkembang baik secara jumlah, konsumen, maupun regulasi pada tiga tahun terakhir (2018–2020).

Pada kurun waktu tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan lebih dari 200 izin perusahaan rintisan fintech.

Secara year on year, jumlah nasabah meningkat 50-60% (data OJK 2018- 2019). Bahkan pada masa pandemic Covid-19 terjadi peningkatan jumlah nasabah sebesar 80% dari tahun sebelumnya.

Permasalahan dan Solusi

Investor perusahaan rintisan berbasis teknologi finansial juga meningkat. Sebaliknya, sesuai data YLKI, dalam tiga tahun terakhir, permasalahan antara konsumen dan perusahaan rintisan berbasis teknologi finansial terus meningkat.

Kondisi ini bertentangan dengan filosofi yang dibangun me lalui ‘Sandbox’ itu sendiri. Frasa kata “…suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya”, menggambarkan semangat implementasi dari filosofi Sandbox.

Persoalan selama tiga tahun terakhir, antara nasabah konsumen dan perusahaan rintisan, maupun persoalan terkait operasional dan legalitas, menunjukkan bahwa implementasi regulasi Sandbox belum berfungsi maksimal. Dalam PBI 19/12/PBI/2017, regulasi ‘Sand box’ diatur dalam Pasal 11- 14. Esensi dari Sandbox adalah uji coba dan pendampingan hingga perusahaan rintisan berbasis teknologi finansial dinyatakan aman sesuai semangat yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (4) PBI 19/12/PBI/2017.

Seharusnya jika mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2), perusahaan rintisan teknologi finansial yang dapat beroperasi adalah perusahaan rintisan yang dinyatakan berhasil dalam uji coba dan pendampingan pada program Sandbox. Bank Indonesia dalam hal ini bertanggung jawab atas pelaksanaan program Sandbox mulai dari rekrutmen calon perusahaan rintisan, pendampingan masa uji coba hingga penilaian atas status perusahaan rintisan apakah dapat dinyatakan aman untuk beroperasi atau belum dapat dinyatakan beroperasi.

Artinya, harus ada kesinambungan antara program Sandbox yang menjadi tanggung jawab BI berkorelasi dengan perizinan perusahaan rintisan yang diterbitkan OJK dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selama ini terdapat dua persoalan utama terkait dengan program Sandbox, yakni pertama, program Sandbox belum terprogram secara regular.

Sebagaimana tertuang dalam laporan tahun 2018 dan 2019 dari BI Institute, program Sandbox terkendala oleh sarana, waktu, dana, hingga persoalan tolak ukur keberhasilan start-up fintech. Persoalan kedua, tidak ada sinkronisasi aturan antara program Sandbox yang dilaksanakan BI dan instansi penerbit perizinan, baik izin teknis maupun izin operasional.

Persyaratan keberhasilan program Sandbox sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (2) PBI 19/12/PBI/2017 saat ini tidak dipergunakan sebagai syarat bagi penerbitan perizinan teknis dan operasional oleh OJK dan BKPM. Sehingga dalam operasional nya perusahaan rintisan tidak mengimplementasikan konsep Sandbox.

Program dan layanan dari perusahaan start-up fintech juga tidak memiliki standar yang sama, dan ukuran ‘aman’ bagi konsumen secara sama, mengingat tiada nya ruang uji coba dengan pendampingan untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria. Kondisi inilah yang menjadi awal dari berbagai permasalahan startup fintech.

Melihat kecenderungan dan animo masyarakat yang besar (baik sebagai investor maupun sebagai konsumen nasabah), maka perusahaan rintisan perlu ditata sehingga produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya lebih optimal dan guna menghindari persoalan sebagaimana yang telah terjadi.

Ke depannya harus dibuat aturan yang menyinkronkan antara kebijakan Sandbox BI dan aturan pemberian izin OJK dan BKPM sehingga akan dapat terimplementasi Sandbox dalam perusahaan rintisan. Kebijakan itu harus dituangkan dalam satu peraturan perundang-undangan yang menyempurnakan PBI 19/12/ PBI/2017.

Pemerintah juga perlu menempatkan program Sandbox sebagai prioritas, mengingat animo masyarakat pada perusahaan rintisan semakin tinggi, utamanya pada saat pandemi dan pascapandemi.

Jika program Sandbox tidak dikelola serius, masyarakat dan pelaku usaha hanya akan mengenal Sandbox sebagai bagian cerita dari drama Korea belaka.

*) Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN