Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Abra Talatov dan Rina Kusuma Rini

Abra Talatov dan Rina Kusuma Rini

Menguji Daya Tarik Fintech Lending

Rabu, 21 Juli 2021 | 13:58 WIB
Rima Kusuma Rini *) dan Abra Talattov **)

Fenomena penggunaan pinjaman secara online atau dikenal sebagai fintech lending kini menjadi alternatif pembiayaan yang sedang naik daun. Pasalnya dalam waktu singkat banyak masyarakat yang tertarik memanfaatkan platform fintech lending sebagai medium intermediary antara lender dan borrower.

Bahkan, kegandrungan terhadap fintech lending juga menjadi salah satu ancaman yang berpotensi menjadi disrupsi bagi industri perbankan yang selama ini dianggap tidak lincah dan praktis dalam menyuplai sumber pendanaan jangka pendek bagi sejumlah kebutuhan konsumen.

Faktor inklusi pembiayaan dari sektor perbankan yang belum sepenuhnya menjangkau ma syarakat juga turut mempercepat penetrasi fintech lending di halaman digital konsumen. Ditambah lagi dengan kian masifnya dukungan otoritas terhadap pengembangan fintech lending juga mempercepat pemahaman dan pemanfaatan fintech lending di tengah masyarakat.

Pasca terbitnya POJK No 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pin jam meminjam uang berbasis tek nologi informasi, kini platform pendanaan di Indonesia tumbuh pesat dari 51 perusahaan pada 2016 menjadi 125 perusahaan per 10 Juni 2021.

Berdasarkan data statistik fintech lending yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga terjadi pening katan signifikan jumlah pin jaman fintech lending hingga 256% dari Rp 19,6 triliun pada 2018 menjadi Rp 69,8 triliun pada 2019. Pertumbuhan nominal kredit pun berlanjut pada tahun 2020 hingga mencapai 47% menjadi Rp 132,3 triliun. Fakta ini membuktikan bahwa dalam tiga tahun terakhir akumulasi pinjaman yang disalurkan fintech lending meningkat sangat drastis, bahkan jauh di atas pertumbuhan kredit sektor perbankan.

Kehadiran fintech lending juga menjadi angin segar dalam upaya kolaboratif masyarakat dalam menumbuhkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) baru. Terlebih di tengah persoalan klasik yang di hadapi pelaku UMK dengan image ti dak layak untuk mendapatkan kredit bank karena berbagai alasan administratif. Peran fintech lending di satu sisi menjadi oase bagi UMK dalam memperoleh sumber pendanaan alternatif.

Namun di sisi lain muncul problem bagi UMK yang selama ini belum tersentuh perbankan (unbankable), yaitu kerentanan terhadap praktik penipuan yang dilakukan oknum penyedia pinjaman online ilegal. Terutama dari aspek besaran bunga pinjaman yang kurang transparan serta pemanfaatan data nasabah yang berujung pada pemerasan.

Menjamurnya platform fintech lending yang berlaku curang tersebut tentunya turut merusak reputasi fintech lending legal yang diawasi OJK.

Untuk melindungi keamanan nasabah fintech lending akhirnya Satgas Waspada Investasi OJK melakukan penindakan dan penutupan terhadap 1.026 fintech lending per Desember 2020. Masifnya jumlah fintech lending illegal tersebut mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang tergiur karena kemudahan dan kecepatan dalam mengakses pinjaman pada fintech lending.

Selain itu, kemunculan fintech lending ilegal sebetulnya juga dipengaruhi oleh beragam latar belakang nasabah yang mendorong meningkatnya kebutuhan atas pinjaman online.

Di tengah meningkatnya kebutuhan atas pinjaman tersebut, akhirnya masyarakat menjadi sasaran empuk munculnya berbagai platform fintech lending baru yang mengincar konsumen dari berbagai latar belakang serta motif penggunaan pinjaman online baik untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif. Lalu pertanyaannya, faktor dan latar belakang apa saja yang mendorong masyarakat untuk bertransaksi meminjam dana di berbagai platform fintech lending?

Determinan Fintech Lending

Rina Kusuma Rini, Alumni Pascasarjana Akuntansi FEB Universitas Indonesia
Rina Kusuma Rini, Alumni Pascasarjana Akuntansi FEB Universitas Indonesia

Dalam menjawab determinan apa saja yang mempengaruhi perkembangan pinjaman dari fintech lending di Indonesia, Rini dan Wijayanti (2021) melakukan penelitian empiris dengan menguji faktor sosial ekonomi yang terdiri atas 4 indikator, antara lain jenis pekerjaan, gender, jumlah institusi non-bank, dan tingkat pendidikan dari peminjam.

Studi yang dilakukan terhadap nasabah fintech lending di 34 provinsi pada periode 2019-2020 menunjukkan bahwa determinan yang secara signifikan mempengaruhi penyaluran fintech lending di Indonesia yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan formal dan tingkat pendidikan yang tinggi. Temuan menarik ini menggambarkan bahwa pengguna utama dari fintech lending sebetulnya ber asal dari kalangan masyarakat yang bekerja tetap serta memiliki latar belakang pendidikan yang ter golong baik.

Kondisi tersebut didorong pula oleh tuntutan ke butuhan hidup yang ber lebih, gaya hidup, maupun dorongan sosial lainnya.

Sebaliknya, masyarakat yang merupakan pekerja informal dan tingkat pendidikan yang lebih rendah justru tidak terlalu terpapar penetrasi fintech lending mengingat belum banyaknya exposure terkait teknologi yang melandasi transaksi fintech lending.

Oleh karena itu tidak heran apabila muncul fenomena hari-hari ini, seperti guru TK di Malang yang terjerat pinjaman online yang bersumber dari 24 platform. Lalu, guru honorer di Semarang yang terjerat pinjaman online hingga ratusan juta. Bahkan viral pula kasus seorang PNS yang terperangkap utang pinjol dari hanya semula Rp 900 ribu hingga membengkak menjadi Rp 75 juta.

Kondisi tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian bersama bahwa faktanya ternyata masyarakat dapat mengakses pinjaman dari berbagai platform pada waktu bersamaan tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar. Bahkan pada praktiknya konsumen terkesan sulit untuk mengidentifikasi platform mana saja yang ilegal, meskipun OJK telah merilis daftar fintech legal setiap bulannya. Tak ada jaminan bahwa dengan pendapatan yang tetap dan tingkat pendidikan yang tinggi, masyarakat akan terhindar dari jebakan pinjol.

Sebaliknya, justru dengan memiliki pendapatan tetap dan pendidikan yang baik, artinya orang tersebut memiliki exposure yang masif ter hadap informasi dan teknologi terkait platform fintech lending. Misalnya dari fitur iklan yang dipromosikan pada kanal media sosial seperti instagram ataupun facebook.

Ironisnya, seringkali pula masyarakat dengan mudah terjerat pinjol untuk keperluan konsumtif ketimbang produktif, terlebih ketika gaji bulanan tak mampu mencukupi kebutuhan rutin ataupun keperluan mendesak sehingga menjadikan pinjol sebagai alternatif sumber keuangan darurat. Dengan potret itu maka tak perlu terkejut mana kala masih banyak kasus dan pengaduan berkaitan jeratan pinjol yang terjadi pada kelompok masyarakat berpenghasilan tetap dan berpendidikan tinggi.

Selain itu, dengan profil masyarakat yang memiliki peng hasilan bulanan tetap dan berpendidikan baik maka akses dan intensitas terhadap teknologi pun jauh lebih besar. Implikasinya, memungkinkan mereka menyerap informasi yang lebih masif terkait alternatif pembiayaan dengan iming-iming kemudahan persyaratan dalam me ngakses pinjaman.

Kondisi ini berkebalikan dengan masyarakat pekerja informal yang tidak berpendapatan tetap serta tingkat pen didikan yang rendah. Masih merujuk pada hasil penelitian Rini dan Wijayanti (2021), ditemukan bahwa jumlah koperasi yang ada pada suatu provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech lending.

Hal ini menandakan bahwa sumber alternatif pembiayaan seperti koperasi masih tetap diminati, terutama untuk masyarakat kalangan menengah bawah yang belum banyak ter-exposure teknologi. Temuan ini menggambarkan bahwa platform fintech lending belum cukup efektif menjangkau masyarakat dengan latar belakang pekerja mikro dan kecil serta dengan pendidikan rendah yang notabene masuk kategori unbankable.

Sementara itu jika dilihat dari aspek gender, merujuk data OJK (2020) diketahui bahwa sebanyak 52,7% peminjam berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya 47,2% peminjam merupakan perempuan. Artinya konsumen dari platform fintech didominasi oleh perorangan laki-laki yang notabene merupakan ke pala keluarga, baik dengan sta tus pekerja formal maupun infor mal.

Dari sisi usia, sebanyak 67,19% peminjam berkisar 19-34 tahun, disusul peminjam berusia 35-54 tahun sebanyak 30,44%, lalu 1,36% berusia di atas 54 tahun, dan sisanya 1,01% berusia di bawah 19 tahun. Fakta tersebut semakin mempertegas bahwa mayoritas pengguna platform fintech lending berasal dari kelompok usia muda ataupun usia produktif.

Di tengah euforia penggunaan fintech lending di kalangan kelompok pekerja muda, terdapat satu indikator yang perlu dicermati secara hati-hati oleh regulator ya itu meningkatnya rasio gagal bayar peminjam pinjol. Hal ini dapat dibuktikan dari data statistic fintech lending (OJK, Desember 2020) yang menunjukkan penurunan Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari (TKB 90) sebesar 1,13% untuk seluruh platform fintech lending, dari 96,35% pada 2019 menjadi 95,22% pada 2020.

Situasi ini kemungkinan besar disebabkan menurunnya kemampuan ba yar masyarakat akibat memiliki kewajiban pada berbagai pinjaman online dari banyak platform maupun dampak akibat pandemi sehingga menekan penghasilan peminjam pinjol.

Menjaga Reputasi

Abra Talatov, Peneliti Indef
Abra Talatov, Peneliti Indef

Kehadiran platform fintech lending tentu memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Setidaknya kehadiran fintech lending dapat memperkuat fungsi intermediasi serta meningkatkan pemberdayaan pada UMKM. Apalagi fintech lending terus mendapatkan kepercayaan publik sehingga berkembang sangat pesat. Potensi tersebut pada gilirannya dapat membantu upaya pemulihan ekonomi melalui optimalisasi peran fintech sebagai intermediary antara investor dan peminjam individu khususnya pelaku UMKM.

Dengan demikian, diharapkan dengan kehadiran fintech lending penyaluran dana dari investor tersebut dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor produktif terutama pada level usaha mikro dan kecil. Namun, fintech lending ju ga seharusnya dapat menjangkau layanan pinjaman individual kepada masyarakat yang tergolong unbank dan unbankable. Mengingat berdasarkan hasil riset di atas justru mayoritas peminjam dari platform fintech lending adalah masayarakat yang bekerja di sektor formal dan berpendidikan tinggi.

Temuan tersebut selayaknya menjadi referensi bahwa cakupan fintech lending ternyata belum cukup efektif menyentuh masya rakat menengah ke bawah. Boleh jadi, platform fintech lending ini belum terlalu dikenal segmen masyarakat tersebut ataupun fintech lending masih belum mendapat kepercayaan masyarakat disebabkan masih maraknya kasus jeratan pinjol yang mewarnai pemberitaan sehari-hari.

Masyarakat masih terlalu ragu dengan fintech lending karena ada rasa khawatir berlebih apabila terjadi kondisi telat membayar kredit maka ada potensi pencemaran nama baik peminjam dengan ancaman platform menyebarkan informasi tunggakan kepada keluarga dan kolega debitur. Reputasi fintech lending juga sama pentingnya dijaga dari sisi lender sehingga investor yang menitipkan dananya ke platfom semakin percaya terhadap kalkulasi risiko yang disampaikan platform.

Untuk memastikan keamanan dan menjaga kepercayaan public terhadap fintech lending, pemerintah perlu menyempurnakan aturan yang lebih spesifik terhadap tata kelola fintech lending. Perlu ada payung hukum yang lebih jelas dan tegas, seperti aturan perlindungan data nasabah, aturan perlindungan bunga yang wajar dan transparan sehingga tidak ada platform yang mematok bunga secara eksesif.

Dengan demikian, masyarakat merasa aman dan akhirnya dapat me numbuhkan kepercayaan untuk menggunakan platform fintech lending.

*) Alumni Pascasarjana Akuntansi FEB Universitas Indonesia

**) Peneliti Indef

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN