Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Mengurai Tarif, Mengerek Layanan

Jumat, 2 Juni 2017 | 08:02 WIB
Oleh Abdul Salam Taba

Kecenderugan perang tarif telekomunikasi dan internet akhir-akhir ini telah menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Di satu sisi, fenomena itu dianggap positif karena memicu terjadinya penurunan tarif dalam berinternet. Di sisi lain, gejala ini dinilai kurang baik karena mereduksi kualitas layanan (quality of service) para penyelenggara telekomunikasi.

 

Kontroversi ini telah menimbulkan serangkaian pertanyaan, benarkah perang tarif berdampak menurunkan tarif dan kualitas layanan? Siapa dan bagaimana tarif ditetapkan? Upaya apa yang seharusnya dilakukan stakeholder (khususnya regulator dan operator) dalam menciptakan layanan yang bertarif murah tapi berkualitas?

 

Dalam pandangan ekonom, semakin tinggi tingkat kompetisi, semakin besar peluang konsumen untuk memperoleh harga produk (barang atau jasa) yang lebih murah dengan kualitas yang memadai. Sebaliknya, bila tingkat kompetisi rendah, semakin mahal harga barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan.

 

Asumsi ekonom itu tampaknya harus dikaji ulang karena faktanya penyelenggara telekomunikasi dan internet (selanjutnya disebut operator) hanya berhasil menurunkan tarif secara parsial. Dikatakan demikian karena penurunan tarif dipicu beragam strategi transfer pricing dan penawaran tarif promosi yang berkonsekuensi penurunan tarif bersifat fluktuatif dan di wilayah tertentu (Indonesia bagian timur) sangat mahal.

 

Secara ekonomis, transfer pricing dan tarif promosi tersebut tidak salah, kecuali promosi yang menjebak konsumen. Sebab, sudah diatur dan strategi ini banyak dipraktikkan operator untuk memangkas inefisiensi dalam tubuh perusahaan --khususnya perusahaan yang telah melakukan merger vertical—sekaligus meningkatkan jumlah pelanggan. Rasionalisasi di balik tindakan ini adalah memaksimalkan potensi dan kinerja perusahaan pascapenggabungan.

 

Selain itu, kompetisi antaroperator gagal meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan internet. Indikasinya, terlihat dari masih tingginya kegagalan panggilan (dropped call) ser ta akses internet yang lelet dan putus-nyambung. Idealnya, kompetisi seharusnya memangkas tarif dan mendongkrak kualitas layanan, termasuk jangkauan layanan (coverage).

 

Secara yuridis, penetapan tarif ditentukan pemerintah dan operator sebagaimana diatur dalam di Pasal 27 dan Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 27 pada intinya menyatakan susunan tarif jaringan telekomunikasi maupun jasa telekomunikasi terdiri atas struktur tarif dan jenis tarif yang ditetapkan berdasarkan formula dari pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika).

 

Adapun Pasal 28 berbunyi operator berhak menetapkan besaran tariff jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan formula tarif pemerintah, yang terdiri atas tarif awal dan besaran tarif perubahan. Penentuan tarif awal mengacu pada komponen biaya layanan, sedang besaran tariff didasarkan pada faktor inflasi, kemampuan (daya beli) masyarakat, dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi. PM 9/2008 tentang Tarif Jasa Telekomunikasi menyebutkan, besaran tarif tiap operator ditentukan oleh para operator berdasarkan formula tarif yang dibuat pemerintah selaku regulator.

 

Anggapan yang menyatakan tariff internet belum diatur tidak tepat, karena sudah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang mengatur jasa multimedia seperti VoIP, internet dan intranet.

 

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 9/ PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Tata Cara Tarif Jasa Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler, khususnya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diatur perihal jenis, struktur, dan biaya aktivasi jasa multimedia. Namun, formula pengaturan tersebut belum mengakomodasi perkembangan teknologi internet dengan beragam bisnis ikutannya. Karena itu, logis bila Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2008 direvisi oleh Kementerian Kominfo dan BRTI dengan cara memasukkan komponen biaya elemen jaringan (network element cost), biaya penggunaan layanan akses internet, biaya aktivitas layanan retail, profit margin, dan biaya akses internet plus biaya elemen jaringan sewa bandwidth internasional.

 

Secara konseptual, pencantuman kelima komponen itu dalam revisi Permen Kominfo Nomor 9/PER/M. KOMINFO/4/2008 berdampak positif bagi operator dan konsumen. Sebab, selain operator memperoleh keuntungan yang membuat layanan datanya tetap eksis, operator juga dituntut melakukan efisiensi, sehingga harga jual data ke konsumen terjangkau (affordable).

 

Dengan kata lain, keuntungan dan efisiensi yang dilakukan operator memungkinkan konsumen memperoleh layanan data dengan kecepatan maksimal dan harga terjangkau. Bila dicermati, revisi Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2008 belum mampu menjamin terwujudnya layanan data bertarif murah tapi berkualitas. Sebab, tariff promosi yang ditawarkan operator sudah menjurus kepada penjebakan konsumen, bahkan kompetisi antaroperator tidak menjaga coverage dan service level. Akibatnya, kualitas layanan operator cenderung tergerus dari waktu ke waktu.

 

Untuk mengatasi fenomena tersebut, perlu ditetapkan permen yang menjamin kualitas layanan data dengan merevisi Permen Kominfo Nomor 12/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Bergerak Seluler. Caranya, memasukkan ketentuan yang mengatur standar kualitas layanan data dari operator dengan memperberat persyaratan tarif promo serta batas waktu dan penyelesaian keluhan akurasi charging pelanggan, misalnya.

 

Secara praktis, revisi Permen Nomor 9/PER/M.KOMINFO/4/2008 dan Permen 12/PER/M.KOMINFO/ 04/2008 ini pun belum mampu menjamin terciptanya layanan data yang berkualitas dan murah, karena dalam praktiknya DPR juga turut menentukan penetapan besaran tarif. Alasannya, tarif merupakan hal yang berdampak signifikan bagi masyarakat, sehingga DPR sebagai lembaga perwakilan seluruh rakyat Indonesia berhak wara-wiri dalam penentuan besaran tarif.

 

Dari segi kebijakan publik argumentasi itu logis dan merupakan pengejawantahan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 36 Tahun 1999. Logika yang sama juga digunakan lembaga non-departemen di bidang telekomunikasi dalam penentuan tarif. Contohnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Pun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang beberapa tahun lalu menetapkan beberapa operator selular bersalah karena dinilai menetapkan tarif secara kolutif.

 

Argumentasi sebagian kalangan yang menolak keterlibatan regulator, termasuk DPR maupun lembaga non-departemen ini, merupakan hal yang debatable. Dalam arti, argumentasi dapat diterima bila keikutsertaan mereka menghambat perkembangan industri telekomuikasi (internet), tapi harus ditolak bila berdampak sebaliknya.

 

Keterlibatan DPR dalam penentuan tarif memang berpotensi menghambat penetapan tarif yang ideal, karena seringkali “intervensi” DPR disinyalir syarat muatan politis yang berakibat hakikat dan tujuan penetapan tarif melenceng. Demikian pula pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan provinsi maupun kabupaten/ kota, yang menciptakan ekonomi biaya tinggi dalam pembangunan menara telekomunikasi dan perangkat pendukungnya, misalnya.

 

Pasalnya biaya itu diinternalisasi operator ke konsumen, sehingga memicu kenaikan tarif retail. Namun keterlibatan pemerintah (regulator) dan DPR, termasuk lembaga non-departemen, merupakan amanah konstitusi dan UU Nomor 36 Tahun 1999, sehingga yang perlu dilakukan ialah berupaya “meluruskan” mereka bila ada indikasi penyimpangan.

 

Caranya, mendorong setiap stakeholder di industri telekomunikasi dan internet untuk selalu mengkritisi motif mereka dalam penentuan tariff telekomunikasi dan internet.

 

Abdul Salam Taba, Alumnus Fakulta Hukum Universitas 45 Makassar dan School of Economics The University of Newcastle, Australia

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN