Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas.

Wirawan B Ilyas.

Menilai Kasus Hukum Jiwasraya

Jumat, 3 Januari 2020 | 11:39 WIB
Wirawan B Ilyas *)

Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 13,7 triliun. Akibat kesalahan investasi, penuntasan hukum akan menjadi langkah bijak dan menarik dikaji guna menempatkan sifat kesalahan sesuai proporsi hukumnya.

Dugaan korupsi kasus Jiwasraya dalam pengelolaan dana investasi menjadi bagian penting yang dapat ditelisik dan ditelusuri kebenaran hukumnya. Pemeriksaan kepada jajaran direksi guna menemukan titik terang hukumnya, menjadi persoalan public bagaimana menilai suatu nilai kerugian dalam hukum.

Publik pun mempersoalkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikatakan ‘kecolongan’ atas manajemen investasi oleh Jiwasraya. OJK semestinya mampu mengawasi dan mencegah kejadian atas ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim senilai Rp 802 miliar, mengingat kewenangan OJK sebagai otoritas pengawas yang relatif luas. Akhirnya produk investasi yang ditawarkan bergulir di ranah hukum seperti yang kita saksikan.

Tanggung Jawab Hukum

Norma Pasal 11 UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian tegas menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang tentunya dijalankan dengan itikad baik (te goeder trouw). Ketika itu dijalankan sebaliknya, alias tidak baik dalam ukuran hukum, pertanggungjawaban hukum mesti dijalankan.

Dalam UU 40 tahun 2014, selain direksi dan komisaris, pihak bernama ‘Pengendali’ yang diatur OJK, dapat turut bertanggungjawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15. Oleh karena pengendali turut menentukan direksi dan komisaris. Keberhasilan tata kelola perusahaan Jiwasraya tidak bisa lepas dari pengawasan OJK. Lain halnya jika pihak Jiwasraya memberikan laporan, informasi ataupun data tidak benar kepada OJK, hingga menimbulkan kerugian usaha, direksi maupun komisaris dapat bertanggungjawab menurut hokum seperti dimaksud dalam Pasal 74 UU 40/2014.

Ketika tata kelola usaha yang dijalankan menimbulkan kerugian, hukum bisa menilai kerugian tidak melulu pada konteks kerugian negara sepanjang direksi dapat membuktikannya. Karena usaha Jiwasraya juga tunduk pada UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.

Analisis hukumnya bisa saja menggunakan prinsip business judgment rule yang merupakan prinsip yang muncul dari sistem hukum anglo-saxon sebagai doktrin hukum yang memberikan perlindungan terhadap direksi dalam menjalankan perannya menjalankan usaha. Jika tidak, direksi cenderung bermain ‘aman’ dan tidak berani mengambil keputusan jika memang dimaksudkan untuk tujuan kemajuan dan kepentingan perusahaan.

Ketika aturan main mengacu pada UU Perseroan Terbatas, boleh jadi direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bila kerugian bukan karena kesalahannya serta telah bertindak dengan itikad baik dan hati-hati sesuai maksud dan tujuan perseroan, tidak ada benturan kepentingan, dan telah bertindak mencegah kerugian (Lihat Pasal 97 ayat 5 UUPT). Namun, norma tersebut seakan tidak berlaku ketika penegak hokum menggunakan norma UU di luar UU Perseroan. Dan itu akan menjadi dilema hukum dan persoalan ‘kepastian hukum’ bagi direksi.

Begitulah hukum yang mesti menjadi acuan dalam tiap kali kita menilai kasus setiap badan usaha berbentuk perseroan. Membahas keberadaan dan tanggung jawab direksi yang diberi kepercayaan sesuai prinsip kepercayaan (fiduciary duty), ruang perlindungan hukum amat diperlukan bagi direksi. Sebaliknya, jika aktivitas direksi dapat dibuktikan menyimpang, mau tidak mau mesti diper tanggungjawabkan secara hukum.

Terlebih jika direksi melanggar UU Korupsi, maka patut dihukum karena sudah merugikan banyak pihak dan merusak ekonomi bangsa. Bahwa direksi dibantu oleh unit risk assessment dan investment assessment harus berpegang pada norma Pasal 92 UU PT untuk menjalankan urusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, adalah benar.

Begitupun dengan komisaris yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, serta memberi nasihat kepada direksi yang seharusnya semua mekanisme berjalan efektif sesuai rule yang ada.

Menilai Kerugian

Ketika bisnis (usaha) perseroan telah berjalan, kerugian maupun keuntungan menjadi sisi yang melekat dan menyatu dalam usaha. Tidaklah tepat jika suatu usaha perseroan mengharuskan keuntungan terus menerus. Juga tidak tepat jika terjadi kerugian yang diderita dicap menjadi cela bagi pengurusnya.

Analisis keuntungan dan kerugian dari sisi akuntansi bisa dinilai sebagai bagian pencatatan biasa dan lumrah dalam usaha. Pencatatan akuntansi jelas menyebutkan judul ‘Laporan Laba Rugi’. Artinya, suatu usaha bisa laba (untung) dan bisa juga rugi. Kacamata penegak hukum mesti juga menilai dalam konteks demikian.

Misalkan PT ABC punya saham yang diperdagangkan di Bursa Efek yang saat dibeli November 2018 senilai Rp 1,2 miliar. Kemudiaan pada 31 Desember 2018 harga pasar Rp 1 miliar, maka ada penurunan nilai sebesar Rp 200 juta. Secara akuntansi penurunan nilai tersebut diakui sebagai rugi, walaupun unrealized dan tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Pencatatan dalam akuntansi tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bersifat universal. Keberadaan SAK bukan merupakan undang-undang tetapi semacam generally accepted saja di kalangan profesi akuntan. Kerugian secara akuntansi berapapun jumlahnya belumlah dapat dikategorikan kerugian dalam makna kerugian yang berakibat hukum pidana. Oleh karena konsep kerugian dalam akuntansi bisa dimaknai dua hal, pertama, unrealized loss dan kedua, dimaknai realized loss.

Laporan keuangan yang menyatakan kerugian secara akuntansi dapat saja opini Akuntan Publik sebagai Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian - WTP). Kalau begitu pemahaman kerugian, mesti juga ditilik dalam pemahaman kerugian secara akuntansi, guna mendapatkan makna kerugian yang tepat dan proporsional.

Jika itu yang dilakukan, proses hukum Jiwasraya mesti didudukkan dalam konteks seperti penulis maksudkan.

Kesimpulan

Mengingat PT Asuransi Jiwasraya sebagai BUMN Persero yang bergerak di bidang perasuransian, maka terikat dengan UU PT, UU BUMN dan UU Perasuransian. Jika semua organ yang terkait menjalankan fungsinya secara benar dan efektif sesuai rule yang seharusnya tentu masalah tidak akan seberat seper ti sekarang. Akhirnya timbul pertanyaan di kalangan publik bagaimana efektivitas organ pengawasan yang ada selama ini, termasuk lembaga pengawasan seperti OJK sebagai otoritas yang mandiri dan juga Kementerian BUMN.

Dengan menilai analisis awal atas persoalan hukum Jiwasraya, kiranya publik bisa memahami bahwa persoalan kerugian suatu usaha tidak melulu mesti dipahami dalam konteks hukum tetapi mesti dipahami juga dalam konteks akuntansi, agar keadilan dan kepastian hukum dapat dipahami bersama secara proporsional sekaligus sebagai pembelajaran bagi semua pihak.

Dengan demikian harapan ke depan tidak ada lagi kasus yang pada akhirnya merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna jasa asuransi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas yang punya kewenangan.

*) Advokat, Akuntan, Alumnus Universitas Indonesia, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN