Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Piter Abdullah Redjalam.

Piter Abdullah Redjalam.

Menimbang Arah Kebijakan OJK 2021

Senin, 25 Januari 2021 | 11:35 WIB
Piter Abdullah Redjalam *)

Pidato Ketua OJK di hadapan Presiden RI pada Pertemuan Tahunan Industri Keuangan Jasa Keuangan (PTIJK) 2021, 15 Januari 2021, menyiratkan optimisme yang tinggi. Industri keuangan siap untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi tahun ini.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jelas pu nya cukup banyak alasan untuk optimistis. Pada 2020, di tengah turbulensi ekonomi yang diakibatkan pandemi, industri keuangan yang menjadi tanggung jawabnya mampu ber tahan, kokoh dan stabil. Setidaknya hal itu ditunjukkan oleh beberapa indikator.

Di sektor perbankan, meskipun pandemi menghantam telak perekonomian, menyebabkan ri buan perusahaan mengurangi produksi atau bahkan tidak beroperasi, tidak ada satu bank umum yang kolaps. Pertumbuhan kredit memang turun drastis, tetapi kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) ter jaga rendah di kisaran 3%.

Bandingkan dengan krisis tahun 1998/1999, ketika itu NPL perbankan melonjak hingga 50%. Dengan kualitas kredit yang masih relatif baik, perbankan juga masih mampu untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun harus diakui terjadi penurunan yang cukup dalam di beberapa bank kecil, tetapi secara keseluruhan perbankan masih mampu mempertahankan kinerjanya mencetak laba.

Kemampuan perbankan mempertahankan kualitas kredit untuk kemudian masih mendapatkan keuntungan berujung kepada tetap terjaganya permodalan perbankan di kisaran 23%. Jauh di atas batas aman yang disyaratkan oleh Basel. Perbankan Indonesia terbukti mampu bertahan di tengah menurunnya perekonomian akibat pandemi.

Kinerja sektor pasar modal ti dak kalah menggembirakan. Mes kipun sempat terpuruk di awal pandemi, pasar modal Indonesia bisa dengan cepat bangkit. Pada 23 Maret 2020, IHSG terjun bebas ke level terendah di angka 3.937.

Pada akhir 2020, pasar modal Indonesia ditutup dengan IHSG mencapai 5.979. Optimisme pelaku pasar bahwa perekonomian segera pulih bahkan mendorong IHSG untuk meningkat lebih cepat di awal tahun 2021.

Hanya dalam dua minggu, IHSG mengalami ke naikan hampir 400 poin atau sekitar 6%. Quick recovery yang terjadi di pasar modal didukung oleh peningkatan jumlah investor ritel. Pada 2019 jumlah investor pasar modal adalah sebanyak 2,48 juta. Tahun 2020, jumlah investor meningkat signifikan menjadi 3,88 juta atau naik 56%.

Hadirnya investor baru ini mampu dengan cepat menggantikan investor asing yang keluar di awal pandemi, untuk kemudian mengembalikan dan menjaga stabilitas harga saham. Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang mungkin tidak terlalu berkilau pada 2020, meskipun tidak bisa juga dikatakan sangat buruk.

Intermediasi IKNB memang mengalami penurunan. Premi Asuransi Komersial terkontraksi cukup dalam sebesar -7,34% (yoy), sementara Piutang Pembiayaan terkontraksi sebesar -17,1% (yoy). Di tengah tekanan yang begitu besar akibat pandemi, profil risiko IKNB masih terjaga dalam level yang manageable.

Permodalan lembaga sampai saat ini relative terjaga pada level yang memadai. Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 540% dan 354%, jauh di atas ambang batas ketentuan se besar 120%. Demikian juga de ngan Gearing Ratio Perusaha an Pembiayaan yang tercatat se besar 2,19%, jauh di bawah angka maksimum 10%.

Arah Kebijakan 2021

Kokoh dan stabilnya industri keuangan tahun 2020 tidak terlepas dari kecepatan dan ke te patan OJK mengantisipasi dan merespons dampak pandemi Covid-19. Di sektor perbankan, OJK mengambil kebijakan memudahkan restrukturisasi kredit, menyederhanakan penilaian kualitas kredit (satu pilar), menunda penerapan Basel III, dan melonggarkan pemenuhan indikator likuiditas serta indicator permodalan.

Tanpa kebijakan-kebijakan ini sulit membayangkan bank-bank bisa menghindari lonjakan NPL yang berpotensi menggerogoti laba dan modal bank.

Sementara untuk menurunkan votalitas pasar sekaligus mengembalikan kepercayaan in vestor di pasar modal, OJK melarang transaksi short selling untuk sementara waktu, mengu bah batasan auto rejection, dan menghentikan perdagangan selama 30 menit jika IHSG turun lebih dari 5%.

Selain itu, OJK me niadakan perdagangan sesi pre-opening, dan mengizinkan emi ten melakukan buyback sa ham tanpa melalui RUPS. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya efektif menurunkan votalitas pasar, tetapi sekaligus juga me ngem balikan kepercayaan investor.

Di sisi lain, guna mengantisipasi dampak pandemi di IKNB, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan memperkuat pengelolaan risiko dan good corporate governance.

Kebijakan ini adalah bagian dari agenda reformasi IKNB secara bertahap dengan mempertimbangkan dampak pro-cyclical terhadap perekonomian. Kebijakan-kebijakan OJK tahun 2020 tersebut di atas telah terbukti efektif menjaga ketahanan sistem keuangan dan diharapkan terus berlanjut pada 2021.

Tantangan dan Prioritas

Pandemi masih belum berakhir. Meskipun vaksinasi sudah dimulai di banyak Negara terma suk Indonesia, kasus Covid justru mengalami peningkatan dan memaksa pemerintah untuk mengetatkan pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan ekonomi masih diliputi oleh ketidakpastian.

Dalam menetapkan kebijakan pada tahun 2021, OJK tidak hanya menghadapi tantangan ketidakpastian akibat pandemi, tetapi juga permasalahan struktural di industri keuangan, seperti: daya saing dan skala ekonomi yang masih terbatas, dangkalnya pasar keuangan, serta rendahnya literasi dan inklusi keuangan. Oleh karena itu harus ada agenda dan prioritas dalam kebijakan OJK.

Reformasi struktural di indus tri keuangan adalah sebuah upaya berkelanjutan yang tidak mungkin diselesaikan pada 2021. Tapi juga tidak bisa ditinggalkan. Reformasi struktural harus menjadi agenda dan kebijakan OJK setiap tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam jangka pendek, prioritas hendaknya ditempatkan pada upaya meningkatkan peran industri keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu kebijakan OJK tahun 2021 ha rus bisa membantu industri keuangan dalam mengantisipasi ketidakpastian penyelesaian pandemi.

Perpanjangan restrukturisasi kredit adalah salah satu dari kebijakan tersebut. OJK tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi yang sudah berjalan baik dengan Pemerintah dan Bank Indonesia harus terus dilakukan bahkan ditingkatkan. Hanya dengan bekerja sama kita bisa mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian nasional.

*) Direktur Riset CORE Indonesia
 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN