Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Menimbang Pembangunan Desa

Oleh Sayfa Auliya Achidsti, Rabu, 10 Januari 2018 | 08:58 WIB

Diawali penguatan kelembagaan desa sejak 2014 hingga operasionalisasi dana desa, kebijakan pembangunan desa menginjak tahap berikutnya dengan penerapan program “padat karya” mulai 2018. Selain sisi positif kebijakan, sebagaimana umumnya sebuah terobosan, tidak lepas dari berbagai catatan terutama soal pengelolaan dan pertanggungjawaban.

 

Pertama, penyalahgunaan dana desa. Empat bulan pembetukannya sejak Juli 2017, laporan kepada Satgas Dana Desa mencapai 10.000 laporan, dan lebih dari 400 laporan pada semester pertama 2017 ke KPK.

 

Kedua, pemanfaatan dana desa. Mayoritas penggunaan masih pada opsi pembangunan infrastruktur sebagai jalan keluar “kebingungan” pemangku kepentingan desa tentang apa yang perlu dibangun di desanya. Indikator pencapaian program dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahun adalah pembangunan fisik.

 

Ketiga, arsitektur regulasi pelaksana masih condong pada model kebijakan satu arah (top-down): desa sebagai lokasi kebijakan, bukan pelaku. Pada 2014-2017, dikeluarkan setidaknya 32 regulasi pelaksana (termasuk perubahan) terkait langsung kebijakan desa; dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), hingga Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri. Namun, esensinya belum bersifat menata pengelolaan kebutuhan dan inisiatif desa mencapai arahnya masing-masing (bottom-up).

 

Jika tujuan pembangunan desa adalah pemerataan ekonomi sebagaimana dikatakan Presiden, ada dua hal yang harus diperjelas sebelum ketiga masalah di atas mengakar terlalu dalam. Pertama, soal “kepemilikan”. Kedua, konsistensi arah kebijakan. Keduanya perlu diperjelas, karena tidak semua desa sanggup diminta mencontoh segelintir desa percontohan yang ada.

 

Kepemilikan

Penyempurnaan pelaksanaan kebijakan terus dilakukan dan layak diapresiasi. Tetapi, jika kebijakan dan arsitektur regulasinya tetap berpola top-down, kemandirian desa akan “jauh arang dari api”. Kemandirian mensyaratkan inisiatif dan partisipasi yang hadir karena adanya kepemilikan. Persoalannya, ada kondisi seakan-akan dilakukan dari dan oleh publik, tetapi tidak milik publik.

 

Kondisi inilah yang disebut Robert Presthus (1974) sebagai quasi-participative. Masalah “kepemilikan” timbul dalam dua bentuk. Pertama, fungsi pengelolaan (keputusan dan anggaran) yang “memantul kembali” ke pusat karena model kebijakan top-down. Kedua, pada redistribusi hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

 

Dalam kepemilikan fungsi pengelolaan, masalah terjadi karena benturan norma (conflict of norms) antara kebutuhan menjadi mandiri (self-governing community) dengan penggunaan dana desa yang tetap diatur pusat. Sebagai contoh, asas keputusan bersama (communal decision) diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa bahwa musyawarah adalah dasar penentuan keputusan dan prioritas pembangunan. Namun, Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa tetap menjadi dasar penggunaan dana desa secara nasional.

 

“Wajar” jika pada Oktober lalu Presiden Joko Widodo menyebut ada 900 kades tersandung kasus dana desa. Masyarakat tidak tertarik ikut andil merancang dan mengawasi pembangunan desanya, karena ujung-ujungnya tetap melaksanakan prioritas pusat.

 

Dalam redistribusi hasil usaha, masalah terjadi karena belum sempurnanya format kelembagaan BUMDes. UU Desa mengatur pembentukan BUMDes didasari musyawarah, penyertaan modal desa, dan hasil untuk pengembangan usaha dan pelayanan publik.

 

Di satu sisi, warga diminta andil dalam proses dan mendukung kinerjanya, tapi di sisi lain tidak ada kejelasan andil kepemilikan publik atas hasil usaha BUMDes. Ide pembentukan koperasi oleh BUMDes untuk kepemilikan public tentu masih jauh tahapannya. BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati karena rendahnya partisipasi warga saat proses pembentukan dan pelaksanaan. Pada 2016, Bapermasdes Jawa Tengah menyebut 1.700 BUMDes di Jawa Tengah dengan keaktifan hanya 900 BUMDes. Di Kutai Timur, dari 135 BUMDes hanya 45 yang masih aktif.

 

Sedangkan di Malang, dari 378 desa hanya 25 BUMDes yang aktif. Ilustrasi ini terjadi pula di banyak daerah lain dari pendirian BUMDes sejak 2014. Di skala nasional, Menteri Desa mengatakan dari 22.000 BUMDes hanya 8.000 (36%) yang aktif dan 4.000 (18%) yang untung. Mengapa dengan segala suntikan dana dan fasilitas, pertumbuhannya tidak efektif? Derajat ketidakpastian (entropi) “kepemilikan” warga membuat pilihan bisnisnya kurang tepat. Sedangkan tidak semua desa sanggup meniru model desa-desa percontohan kementerian.

 

Arah Kebijakan

Pengalaman buruk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 2007- 2014 jangan sampai terulang lagi: program besar dengan kelangkaan hasil nyata. Di sinilah masalah konsistensi arah kebijakan desa. Jika perekonomian menjadi tujuan, arah kebijakan harus konsisten dalam paradigma ekonomi.

 

Ide pembentukan BUMDes secara nasional dilandasi harapan kemunculan sentra-sentra ekonomi untuk menyerap pengangguran. Namun, penyerapan tenaga kerja jelas mensyaratkan pertumbuhan positif bisnis BUMDes. Kontradiktif kalau profesionalisasi bisnis dilakukan dengan pendekatan kebijakan bergaya pemberdayaan. Pendekatan ini adalah cara lama yang selalu membuat gebyar di awal namun surut kemudian.

 

Jika kualitas kebijakan yang ingin dicapai, lebih tepat dilakukan penguatan dan peningkatan (enhancement), bukan hanya pemberdayaan (empowering). Perbedaannya mendasar. Pemberdayaan berimplikasi pada meng-install (menawarkan kondisi baru), sehingga targetnya adalah “yang penting ada dulu”. Sedangkan penguatan adalah memboost (mendorong yang sudah ada), dan berpedoman pada sistem yang ada (existing) supaya seluruh warga tidak tertatih-tatih untuk ikut.

 

Sebenarnya BUMDes lesu dan mati bukan semata soal SDM, yang akhirnya butuh pemberdayaan. Tidak tepatnya pilihan usaha ekonomilah yang akhirnya tidak memunculkan pasar dari produk BUMDes. Beralasan ketidakmampuan SDM lokal sama artinya menyalahkan diri sendiri karena membuat kebijakan yang tidak kontekstual.

 

Lalu, apakah ada langkah yang dapat dilakukan untuk memperjelas “kepemilikan” dan “arah kebijakan” pada saat kebijakan desa telah berjalan sejauh ini? Ada, yaitu dengan skema holding BUMDes dalam skala desa, bukan nasional. Kebijakan holding BUMDes sudah muncul di awal 2017. Masalahnya, BUMDes bentukan pemberdayaan belum siap dinaikkan dalam tata kelola profesional ala BUMN.

 

Apalagi model kerja yang sentralisasi pasar dengan kemitraan BUMN, perhatian terhadap pasar lokal akan terbengkalai. Padahal, kunci kebijakan pemerataan ekonomi via pembentukan BUMDes ini adalah menciptakan pasar lokal. Sebagai bisnis, boleh saja dilakukan. Tetapi sebagai kebijakan nasional, pilihan semacam ini adalah tindakan terburu-buru.

 

Alternatifnya adalah BUMDes bergerak sebagai pendukung rantai produksi ekonomi utama kawasan desa. Perlu kesepakatan beberapa desa sebagai sebuah sentra produksi. Pembagian peran dan pertukaran sumber daya produksi, SDM, dan pasar non-fisik (demand-supply) perlu dikoordinasikan lintas-desa yang membentuk BUMDes. Bentuknya bisa berupa, misalnya, penyediaan bahan baku dan logistic kerajinan atau pengemasan pada desa sentra kerajinan.

 

Dengan ini, maka akan ada pengurangan biaya produksi massal dan peningkatan kualitas produk. Atau, sebagai hub ekonomi warga, seperti pembentukan pasar (fisik) antardesa. Sinergi kawasan sebenarnya lebih tepat dipakai sebagai konsep operasional pembangunan desa untuk menjembatani kompleksitas penguatan ekonomi desa. Sinergitas ini diatur regulasi, baik dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, PP No. 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, maupun Permendesa No. 4/2015 tentang BUMDesa. Namun, sinergi sering dilupakan dan penerapannya masih sebatas soal teritori, seper ti pariwisata karena satu lokasi berimpitan beberapa desa.

 

Dengan fokus sinergitas kawasan ekonomi desa dan profesionalisasi BUMDes-nya, peran lintas-kementerian sangat diperlukan untuk memastikan tercipta permintaan, kapasitas produksi, dan rencana bisnis (business plan) yang bisa bertanggungjawab. Bukan lagi sebatas penyuntik dana dan program fisik.

 

Masalah keaktifan BUMDes yang lesu dan mati bisa diminimalisir dengan proses pembentukan holding yang benar-benar berdasar kebutuhan, kapasitas, dan bentuk lokalnya. Terciptanya pasar (fisik dan non-fisik) juga bisa menjawab persoalan “kepemilikan” publik, karena warga akan dapat merasakan langsung keuntungan dari menggeliatnya ekonomi kawasan desa.

 

Baik dari menjadi pelaku industri rumah tangga, maupun redistribusi profit BUMDes dalam bentuk subsidi pendidikan atau sosial via pembentukan koperasi di bawahnya. Tentu harapan kita semua adalah tahapan baru pembangunan desa lewat “padat karya” bukan hanya untuk dinikmati sesaat dengan menjadi tenaga upahan swakelola dari proyek pembangunan fisik desa. Namun, hingga jangka panjang bagi ekonomi warga di desa.

 

Sayfa Auliya Achidsti, Dosen FISIP Universitas Sebelas Maret, Direktur Pusat Analisis Risiko Kebijakan (PARK

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA