Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Meningkatkan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik

Selasa, 14 November 2017 | 10:07 WIB
Oleh Abdul Salam Taba

Jamak diakui lembaga penyiaran publik (LPP) berperan penting dan strategis dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak heran jika keberadaan LPP di berbagai negara (termasuk di Indonesia) terus dikembangkan selaras dengan perubahan mondial industri penyiaran yang dipicu maraknya migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital.


Pemicu maraknya migrasi itu karena sistem penyiaran digital lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi, di mana setiap kanal frekuensi dapat digunakan oleh sembilan stasiun televisi (TV) atau radio. Lagi pula, sistem penyiaran digital menawarkan keandalan kualitas penerimaan siaran dan variasi program siaran yang dapat disalurkan.


Sementara itu, pada sistem penyiaran analog, satu kanal frekuensi hanya dapat digunakan oleh satu stasiun TV atau radio, dengan kualitas layanan bervariasi meskipun berada dalam wilayah layanan yang sama. Selain itu, lembaga penyiaran dituntut membangun infrastruktur penyiaran sendiri, seperti studio siaran, menara pemancar, antena, dan sebagainya.


Akibatnya, biaya penggunaan lahan serta pemeliharaan dan pemakaian daya listrik menjadi lebih boros. Kondisi itu diperparah oleh mulai jenuhnya pasar TV analog dan adanya kompetitor dari sistem penyiaran satelit dan kabel serta media online, seperti Youtube, IP TV, dan OTT (over the top).


Mencermati fenomena itu, TVRI sebagai LPP televisi telah melakukan revitalisasi di berbagai lini sejak beberapa tahun silam di seluruh wilayah operasionalnya. Salah satunya adalah peremajaan sarana dan prasarana seperti transmisi siaran (pemancar) yang semula berbasis sistem penyiaran analog dialihkan ke sistem penyiaran digital.


Upaya peremajaan dilakukan di 30 stasiun penyiaran, satu stasiun nasional di Jakarta dan 29 stasiun daerah yang berlokasi di ibu kota provinsi, kabupaten kota dan daerah perbatasan dengan wilayah operasional 34 provinsi. Hingga tahun 2017, TVRI telah membangun 35 pemancar digital pada 28 stasiun TVRI yang menjangkau 63 kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Selain via jaringan teresterial, siaran TVRI dipancarluaskan pula melalui jaringan satelit satelit Palapa-D dan satelit Telkom, untuk mendukung program siaran reguler maupun nasional dan daerah. Pemanfaatan kedua satelit itu memungkinkan siaran dari stasiun nasional di Jakarta dipancarkan langsung ke 28 ibu kota provinsi atau sebaliknya secara live cross.


Ambil contoh, siaran langsung live cross yang menggunakan aplikasi Skype antara TVRI Aceh dan TVRI Nasional perihal pilkada serentak di 20 kabupaten dan kota di Aceh pada Februari 2017 lalu. Selain itu, TVRI menyediakan portal berita www.tvrinews.com, You Tube TVRI program, serta siaran live streaming dari TVRI Pusat dan 29 stasiun TVRI daerah yang bisa dinikmati via internet di seluruh belahan dunia (www.tvri.co.id/life).


Tantangan TVRI

Meskipun sudah melakukan berbagai peremajaan sarana dan prasarana, kualitas siaran dan jangkauan siaran TVRI masih terbatas dan tidak mampu bersaing dengan stasiun TV swasta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.


Pertama, status TVRI sebagai LPP --sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 32/2002 dan Pasal 1 ayat (2) huruf a PP Nomor 13/2005-- tidak dikenal secara kelembagaan. Sebab, TVRI tidak termasuk dalam peta kelembagaan negara seperti presiden beserta jajarannya, MPR, DPR, DPD, MA, dan BPK maupun pada lembaga nonstruktural.


Status itu diperparah keberadaan LPP yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 3/2003 tentang BUMN, UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.


Hal itu berkonsekuensi mayoritas dana operasional TVRI dialokasikan dalam APBN melalui pos anggaran 69 atau belanja lain-lain. Akibatnya, pengelolaan anggaran TVRI --khususnya hasil usaha jasa siaran dan nonsiaran-- dinilai oleh auditor BPK melanggar UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 20/1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Dampak lainnya adalah kecenderungan penurunan anggaran operasional TVRI dan ketidakbebasan manajemen melakukan penambahan pemancar siaran dan infrastruktur pendukung lainnya. Belum lagi dari total 471 pemancar (334 VHF, 102 UHF, dan 35 digital) yang dibangun TVRI di 384 lokasi hingga tahun 2017, sebanyak 167 di antaranya mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan.


Secara hand in hand, berbagai masalah itu membuat program siaran TVRI tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara dan kualitas siarannya pun kalah bersaing dengan stasiun televisi swasta. Sejatinya, kualitas siaran ini dipengaruhi oleh rendahnya kreativitas dan inovasi karyawan (SDM) TVRI dalam memproduksi program siaran yang bervariasi dan berkualitas serta digandrungi masyarakat.


Kondisi itu mungkin disebabkan tingkat pendidikan karyawan per Januari 2017 yang masih didominasi sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 52,11%, bahkan masih ada yang berpendidikan SD dan SLTP masing-masing berjumlah 2,19% dan 3,52%. Selain itu, operasional TVRI mayoritas didukung Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan itupun sebagian besar akan memasuki masa pensiun.


Belum lagi pembinaan dan pengembangan potensi personil PNS tidak bisa dilakukan oleh TVRI secara mandiri dan maksimal. Sebab, menurut UU kepegawaian --UU Nomor 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian, yang telah direvisi dengan UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara-- rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian merupakan kewenangan kementerian teknis yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Secara hand in hand, berbagai masalah itu menggerus minat dan animo masyarakat menonton siaran TVRI yang berkewajiban menyajikan program siaran berwawasan kebangsaan, informasi yang bersifat netral dan tidak bombastis, serta hiburan yang sehat. Dengan kata lain, pengemasan program siaran yang tidak menarik, kurang kecepatan penyajian, serta minimnya kreativitas dan inovasi siaran telah memicu pemirsa beralih menonton siaran yang ditayangkan TV swasta dan lembaga penyiaran lainnya.


Solusi Permasalahan

Ada beberapa solusi dalam mengatasi permasalahan TVRI. Pertama dan utama adalah menegaskan status kelembagaan (legal standing) TVRI. Penegasan ini cukup dalam UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang sedang direvisi DPR. Sebab, lembaga penyiaran publik (LPP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyiaran secara nasional. Sementara ketentuan lebih lanjut perihal kelembagaan, penyelenggaraan, kepengurusan, dan pembiayaan TVRI cukup diatur dengan peraturan pemerintah (PP).


Penegasan status kelembagaan TVRI sebagai LPP dapat dilakukan dengan cara mengubah definisi LPP yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 32/2002. Perubahan definisi itu pada intinya berbunyi TVRI merupakan lembaga penyiaran yang didirikan oleh negara dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), bersifat independen, netral, nirlaba, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan bangsa dan negara melalui jasa penyiaran televisi.


Perubahan pengelolaan keuangan menjadi BLU akan mempertegas legal standing TVRI sebagai lembaga pemerintah dengan anggaran bersumber dari APBN/APBD yang bisa dikelola secara lebih fleksibel. Sebab, BLU dimungkinkan berbisnis dan memproduksi barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bisa dijual kepada publik. Selain itu, penghasilan TVRI bisa langsung digunakan dengan manajemen business like, enterprising the government, dan berorientasi peningkatan kinerja. Singkatnya, pengelolaan TVRI dilakukan secara otonom berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.


Secara kelembagaan, BLU mensyaratkan pula tata kelola yang baik, praktik bisnis yang sehat, serta pengelolaan manajemen secara akuntabel dan transparan dengan dukungan pegawai PNS dan profesional non-PNS, sehingga meminimalisir kegiatan TVRI yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (off budget). Pun, meningkatkan pelayanan publik yang berdampak memacu peningkatan kuantitas dan kualitas layanan serta akses layanan (siaran) kepada seluruh lapisan masyarakat.


Singkatnya, pola BLU memungkinkan TVRI memberikan manfaat dan keuntungan secara proporsional kepada investor, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebab, meskipun usaha BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan, namun secara kelembagaan tetap dimungkinkan memperoleh revenue dari hasil usahanya, termasuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dengan stakeholder dan sesama pelaku media lainnya.


Kejelasan status kelembagaan dan pengelolaan keuangan berbasis BLU, memungkinkan peremajaan sarana dan prasarana penyiaran --utamanya pemancar siaran yang menjangkau seluruh Nusantara dengan kualitas siaran yang baik, termasuk penggunaan sistem digital-- bisa dilakukan oleh manajemen TVRI secara lebih mudah dan cepat. Sebab, upaya peremajaan dapat dibiayai dari dana APBN/APBD maupun bantuan luar negeri yang berupa hibah (soft loan), misalnya.


Demikian halnya peningkatan kualitas dan variasi siaran, bisa diupayakan melalui penerimaan pegawai profesional secara selektif dan sesuai kebutuhan TVRI. Upaya lainnya adalah memacu daya kreasi dan inovasi karyawan, melalui pendidikan dan pelatihan serta riset yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk menghasilkan program siaran yang dimintai dan digemari masyarakat. Keberhasilan kedua upaya itu perlu dibarengi perbaikan kesejahteraan dan kultur kerja agar karyawan betah dan lebih produktif.


Kemampuan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, DPR, Dewan Pengawas (Dewas) dan jajaran direksi baru TVRI yang nantinya terpilih untuk periode 2017– 2022, bekerja sama dan bahu membahu mengatasi berbagai permasalahan yang dipaparkan di atas, setidaknya akan berimpilkasi ganda. Selain kinerjanya semakin meningkat dan berperan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan variasi siaran dan tontonan yang menarik banyak pemirsa, TVRI mampu bersaing dan menempatkan LPP ini sejajar dengan TV swasta nasional dan TV publik mancanegara yang sudah maju, seperti BBC London dan NHK Jepan.


Abdul Salam Taba, Alumnus Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan School of Economics The University of Newcastle, Australia

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN