Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Muhamad Karim,  Dosen Universitas Trilogi Jakarta

Muhamad Karim, Dosen Universitas Trilogi Jakarta

Menuju Komunitas Biru

Selasa, 6 April 2021 | 22:19 WIB
Muhamad Karim *)

Masyarakat pesisir merupakan komunitas rentan yang bermukim di wilayah pesisir. Mereka menggantungkan hidupnya dari sumberdaya perikanan tangkap, budidaya laut (marine culture), pertambakan garam dan pengolahan ikan. Ironisnya, mereka kerap mengalami kebijakan pemerintah yang meminggirkannya. Tak jarang kebijakan itu mengusir, merampas dan mengkriminalisasi mereka.

Di antara contoh kasusnya adalah, (i) penangkapan penduduk Pulau Pari Teluk Jakarta akibat mempertahankan lahannya yang diokupasi korporasi; (ii) Aneka ragam kebijakan pemerintah yang merugikan nelayan, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 12/2020 tentang legalisasi ekspor benih bening lobster (BBL), legalisasi cantrang dan trawl (Permen KP No 59/2020), alih muatan di tengah laut (Permen KP No 58/2020), hingga membiarkan asing menguasai pulau kecil (Permen KP No 53/2020); (iii) Okupasi pulau kecil oleh pihak asing yang melarang nelayan mengaksesnya. Salah satunya, penjualan Pulau Lantigiang di Selayar di kawasan Taman Nasional Takabonerate seharga Rp 900 juta, dan (iv) kebijakan impor garam tahun 2021 yang menghancurkan nasib petambak garam tradisional.

Semua kebijakan berha lu an neoliberal dengan cara memprivatisasi sumberdaya pesisir, perikanan dan pulau kecil. Padahal, kita sudah memiliki regulasinya “komplit” buat melindungi sumberdaya dan masyarakatnya. Di antaranya: Undang-undang (UU) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) No 27/2007 dan revisisnya UU No 1/2014, UU Perikanan No 45/2009, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam No 7/2016 dan UU Kelautan No 32/2014. Lantas mengapa semua UU ini tak bertaji melindungi masyarakat pesisir?

Tata Kelola

Wilayah pesisir mengandung ragam aktivitasnya yang acapkali tumpang tindih. Nyaris semua kota-kota metropolitan Indonesia berlokasi di wilayah pesisir, di antaranya, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Di pesisir berkembang kawasan bisnis, kepelabuhanan, permukiman, industri berikat, budidaya perikanan, bangunan kelautan dan pariwisata. Apakah masyarakat pesisir di kota-kota itu menikmati kesejahteraan imbasperkembangan pembangunan tersebut?

Nyatanya masyarakat pesisir jauh panggang dari api kesejahteraan. Mereka acapkali jadi korban pembangunan akibat ke tidakadilan sosial dan ekologi. Publikasi indeks tata kelolawilayah pesisir (coastal governance index/CGI) Indonesia tahun 2019 jauh dari harapan. Indonesia bertengger di posisi 14 (skor 72,6), naik setingkat dari posisi 15 tahun 2015 (skor 57) dari 20 negara yang disurvei.

Parameternya, pertama, aspek kebijakan dan kapasitas kelembagaan tahun 2019 naik ke posisi 4 (skor 86,5) dari 12 (skor 69) tahun 2015.

Kedua, dukungan lingkungan bagi aktivitas bisnis di wilayah pesisir naik ke posisi 16 (skor 47,4) tahun 2019 dari 18 (skor 39) tahun 2015.

Ketiga, pengelolaan dan pelestarian kualitas perairan turun ke posisi 18 (skor 88,6), dari posisi 14 (skor 73) tahun 2015. Artinya tingkat pencemaran air di wilayah pesisir Indonesia parah.

Keempat, eksploitasi dan ekstraksi perairan lepas pantai lewat pertambangan mineral, minyak dan gas hingga pengapalan di posisi 20 (skor 59,4) tahun 2019, sama dengan tahun 2015 (skor 47).

Kelima, pemanfaatan lahan pesisir buat aktivitas industri danrealestat berada di posisi 8 (skor76,4), sama dengan tahun 2015 (skor 76). Maknanya, selama 5 tahun terakhir parameter lima dan enam tak membaik.

Keenam, pemanfaatan dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya hayati perikanan, dan satwa liar, naik ke posisi 12 (skor 62,6) tahun 2019 dari posisi 14 (skor 37) tahun 2015. Berarti ada perbaikan dari aspek pemanfaatan dan transparansi pengelolaan (The Economist Intelligent Unit, 2015, 2019).

Akibatnya, tatake lola pesisir Indonesia secara agregat masih jauh ketimbang Norwegia di posisi pertama tahun 2019 (skor 89,5), dan Selandia Baru (skor 86) tahun 2015. Memang pemerintah sejak tahun 2007 telah menerbitkan UU PWP3K. Nyatanya, sepanjang 5 tahun terakhir indeks CGI Indonesia 2015 dan 2019 belum memuaskan. Apakah indeks CGI berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir? Penulis mengonfrmasi lewat dua ukuran.

Pertama, sepanjang 2015-2019, tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir (TKMP) Indonesia cenderung naik. Nilai TKPM 40,5 (2015), 42 (2016), 45 (2017), 47,5 (2018), 51 (2019), dan 58,31 (2020) (KKP, 2020). Iro nisnya, tata kelola wilayah pesi sir kontradiktif dengan TKPM. Makanya, dikonfirmasi dengan nilai tukar sebagai ukuran kesejahteraan. Kedua, mencermati nilai tukar nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Nilai ini membandingkan nilai yang diterima dan dikeluarkan. Nilai tukar nelayan (NTN) sepanjang 2015- 2020 berturutan: 102,38 (2015), 102,82 (2016), 104,05 (2017), 105,99 (2018), 106,94 (2019), dan 100,22 (2020).

Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) 99,67 (2015), 98,96 (2016), 99,09 (2017), 100,80 (2018), 102,09 (2019), dan 100,55 (2020). Nilai tukar petambak garam (NTPG); 98,82 (2015), 102,23 (2016), 115,61 (2017), 110,14 (2018), 91,19 (2019), dan 80,68 (2020). Angka-angka tersebut menggambarkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam berfluktuatif. Faktanya, NTPi selama 2015-2017 defisit baru melampaui 100 tahun 2018-2019. NTPG defisit 2015, melonjak 2016-2018 tapi anjlok pada 2019-2020 ( KKP, 2019).

Artinya, tata kelola pe sisir memengaruhi kesejahte raan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam. Parameter yang berpengaruh ialah pencemaranyang memengaruhi kualitas perairan, eksploitasi pertambangan mineral, minyak dan gas di wilayah pesisir, ser ta alih fungsi lahan pesisir buat aktivitas industri dan realestat (reklamasi). Bukankah kejadian semacam ini masif berlangsung di Indonesia?

Komunitas Biru

Komunitas pesisir yang mengalami ketidakadilan sosial, ekonomi dan ekologi membutuhkan pergeseran paradigma dalam memberdayakan dan me nyejahterakan mereka. Paradigma pertumbuhan yang berorientasi ekspoitatif terhadap sumber daya wilayah pesisir dan ekosistemnya berubah menjadi komunitas biru (blue communities) yang mendahulukan kesejahteraan (welfare). Pasalnya, orientasi pertumbuhan dalam terminologi ekonomi biru (blue economy) justru memproduksi kesenjangan dan ketimpangan.

Hal ini telah dialami pembudidaya laut di Amerika Serikat yang justru berdampak luas bukan pada komunitas pesisir lainnya. Di antaranya: (i) pendapatannya anjlok, tergerusnya ketahanan pangan/nutrisi, perubahan mata pencaharian, konflik lokal, sejarah komunitasnya terpinggirkan, masifnya privatisasi ruang laut, dan dominasi perikanan komersial meminggirkan nelayan skala kecil (Campbell et al 2020). Bukankah fenomena serupa terjadi juga pada komunitas pesisir Indonesia?

Secara substansi, paradigm komunitas bir u (blue communities) memosisikan cara pandang pertumbuhan sebagai outcome dari proses pembangunan. Tingkat kesejahteraan komunitas pesisir diutamakan ketimbang mengejar pertumbuhan semata lewat pengembangan infrastruktur. Makanya, dikenal dengan orientasi degrowth biru. Paradigma ini amat cocok di tengah pandemi Covid-19 ini, ka rena kesejahteraan dan kesehatan masyarakat didahulukan. Tujuannya agar mereka memiliki daya tahan yang tinggi, khususnya masyarakat pesisir. Apa itu komunitas biru?

Komunitas biru merupakan model tata kelola komunitas pesisir dan pulau kecil yang memper timbangkan ragam multidimensional dari aspek ekonomi, ekologi, politik, hak asasi manusia dan sosial. Pembedanya dengan paradigma pertumbuhan an sick, adalah sejak awal ia sudah memosisikan “kesejahtera an” sebagai tujuan utamanya dan melekat (embedded) dalam proses perencanaan hingga implementasi tata kelola wilayah pesisir.

Paradigma ini memayungi semua aktivitas di wilayah pesisir. Di antaranya perikanan tangkap, budidaya laut dan payau, wisata bahari, pertambakan garam dan pengolahan ikan. Artinya, dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir harus “mengedepankan” kesejahteraan. Pasalnya, orientasi yang terlalu mengejar pertumbuhan justru kesen jangannya juga tinggi. Bukan berarti pertumbuhan hilang sama sekali. Akan tetapi pertumbuhan melalui pemerataan akan menjadi outcome akhir.

Perbedaan ekonomi biru dengan komunitas biru: (i) ekonomi biru tujuannya mendo rong pertumbuhan industri keberlanjutan, sedangkan komunitas biru kesejahteraan komunitas berkelanjutan; (ii) arah pembangunan ekonomi biru memprioritaskan investasi swasta, sedangkan komunitas biru mengkolaborasikan kepentingan publik, swasta dan komunitas yang beraktivitas di wilayah pesisir; (iii), dalam ekonomi biru, pengaturan dan mekanisme tata kelola pesisir bersifat sentralistik (pemerintah pusat) dan top down, sedangkan komunitas biru mengedepankan partisipasipatif dan kolaborasi antarpemangku kepentingan; (iv) ekonomi biru berorientasi pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional secara agregat, sedangkan komunitas biru berorientasi kesejahteraan berdimensi ganda (mul tiple dimensions) di tingkat lokal/komunitas adat.

Selain itu, (v) ekonomi biru berimbas pada tetesan ke bawah (trickle down outcome) berbentuk tersedianya lapangan kerja, revitalisasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, komunitas biru berimbas pada tetesan ke atas (trickle up outcome). Semakin sejahtera komunitas pesisir, otomatis pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan secara nasional maupun lokal tercipta dengan sendirinya.

Singkatnya, kesejahteraan di awal dan pertumbuhan datang belakangan yang dinamakan degrowth biru berkelanjutan (sustainability blue degrowth) (Campbell et al 2020). Inilah yang membedakannya dengan ekonomi biru berhaluan kapitalis-neoliberal. Bagaimana praksisnya?

Praksis komunitas biru ini diterapkan dalam tata kelola, pemaanfaatan sumberdaya pesisir hingga kehidupam masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Umpamnya, proses pengambilan keputusan dalam memanfaatkan sumberdaya dan mengembangkan kawasan pesisir mesti dilakukan lewat partisipatif- deliberatif (kultural).

Lalu, secara politik, kebijakan tata kelola wilayah pesisir mesti “mendahulukan” kesejahteraan, keadilan sosial serta keadilan ekologi (Bennet et al 2021). Kemajuan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan pemanfatan sumberdayanya tak hanya menyejahterakan. Melainkan sekaligus mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan serta keadilaniklim bagi masyarakatnya (Ertör dan Hadjimichael, 2020).

Mungkinkah paradigma ini bisa diterapkan Indonesia di masa datang? Amat mungkin asalkan adanya kemauan dan dukungan politik dari seluruh komponen bangsa. Semoga!

*) Dosen Universitas Trilogi Jakarta, Direktur Center for Ocean Development and Maritime Civilization.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN