Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Menuju Skema Burden Sharing yang Adil

Senin, 6 Juli 2020 | 23:57 WIB
Haryo Kuncoro *)

Dinamis, barangkali kata itu cocok disematkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Setelah disahkan menjadi Undang-Undang APBN pada Oktober 2019, APBN 2020 berubah drastis pascapenerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Status darurat kesehatan yang diikuti dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuntut penyesuaian belanja negara. Tambahan belanja, realokasi, dan refocusing APBN 2020 yang ditujukan untuk memitigasi dampak Covid-19 melejitkan rasio defisit hingga 5,07% dari PDB (produk domestik bruto).

Baru sekitar dua bulan berjalan, APBN 2020 kembali harus mengalami perubahan yang signifikan. Merujuk pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, pemerintah menanggung defisit Rp 1.039,2 triliun_atau 6,34% dari PDB.

Melejitnya rasio defisit dipicu oleh program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mengaveling Rp 903,46 triliun. Anggaran PEN sebesar itu akan dialokasikan pada belanja public goods sebesar Rp 397,6 triliun.

Sementara untuk belanja non public goods dianggarkan Rp 505,86 triliun. Dari perspektif empiris dan teoretis, pembengkakan defisit APBN memang diperlukan sebagai instrument dalam melawan siklus (counter-cyclical). Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang diemban kebijakan fiskal menjadi wahana yang paling layak guna mengembalikan ekonomi ke dalam jalurnya.

Persoalan pertama adalah pola pembiayaannya. Mengandalkan pembiayaan dari penerimaan rutin jelas tidak mungkin. Penerimaan dari sektor pajak dan nonpajak terkendala gejala stagnasi global. Dampak Covid-19 sangat fundamental, belum pernah terjadi sebelumnya, dan_ luar biasa, yang memukul aktivitas domestik.

Usulan DPR agar penanggulangan dampak Covid-19 dibiayai lewat cetak uang sudah ditolak Bank Indonesia (BI). Cetak uang rupiah sudah memiliki prosedur baku dengan tata kelola yang ketat.

Lagi pula, kebijakan cetak uang tidak lazim dalam praktik kebijakan moneter di berbagai negara. Alhasil, utang tampaknya menjadi pilihan yang realistis untuk saat ini. Dari total kebutuhan pembiayaan mitigasi Covid-19 sebesar Rp 1.400 triliun, pemerintah masih kekurangan Rp 900 triliun sampai akhir tahun ini.

Sisa pembiayaan tersebut akan ditutup dengan penerbitan SBN (surat berharga negara). Penerbitan SBN secara regular terkendala oleh daya serap pasar domestik.

Untuk saat sekarang, pemilik dana lebih suka memegang cash atau aset finansial lain yang minim risiko relatif daripada SBN. Naiknya harga emas dalam beberapa bulan terakhir seakan menjadi justifikasi yang valid. Cerita yang sama juga berlaku jika SBN dijual di luar negeri. Covid-19 dalam status sebagai pandemi dunia mendorong banyak negara menjual sejenis Pandemic Bond di pasar keuangan internasional.

Akibatnya, tensi persaingan dalam memperebutkan likuiditas global akan meningkat tajam. Persoalan kedua menyangkut efek fiskal yang ditimbulkan dari pembiayaan utang. Tren penipisan pasokan likuiditas di pasar finansial berpotensi menaikkan suku bunga SBN.

Dengan asumsi suku bunga saat ini di level 7,36%, beban bunga utang mencapai Rp 66,5 triliun per tahun. Artinya, beban bunga utang sampai jatuh tempo menembus Rp 665 triliun. Dengan dua persoalan di atas, pemerintah dan BI tengah intens mencari solusi terbaik agar bisa berbagi beban (burden sharing).

Tidak seperti berbagi manfaat (benefit sharing), berbagi beban niscaya menjadi sebuah proses yang alot. Keduanya memiliki koridor yang berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Di satu sisi, sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020, BI ikut langsung menanggung beban pembiayaan APBN dengan membeli SBN di pasar perdana. Sampai Juni 2020, misalnya, total SBN yang dipegang BI lewat penyerapan di pasar perdana dan melalui operasi moneter di pasar sekunder mencapai Rp 447 triliun.

Jika kelangkaan likuiditas yang menjadi sumber masalah pembiayaan, BI sudah membantu beban fiskal melalui pelonggaran kuantitatif dengan gelontoran dana sebesar Rp 614,8 triliun yang mengalir ke pasar uang dan perbankan.

Sayangnya, likuiditas tersebut kembali lagi ke pemerintah alih-alih mengalir ke sektor riil. Demikian pula, jika suku bunga diklaim menjadi pangkal persoalan, BI pun telah memangkas suku bunga acuan 75 basis poin sepanjang tahun ini hingga di posisi 4,25%. Pemotongan suku bunga acuan, meski lambat bertransmisi, diharapkan menjadi prakondisi bagi penurunan imbal hasil aset finansial lain termasuk SBN.

Di sisi lain, dalam pandangan pemerintah, kontribusi BI di atas masih sebatas memenuhi syarat perlu (necessary condition) dalam hal pembiayaan. Akan tetapi, peranan BI belum mencakup syarat cukup (sufficient condition) khususnya dalam hal penyelesaian masalah beban pembiayaan bunga utang.

Penerbitan obligasi tanpa bunga (zero coupun bond) dimunculkan DPR sebagai opsi guna mengelaborasi antara syarat perlu dan syarat cukup. Obligasi tanpa bunga adalah surat utang tanpa bunga secara berkala (atau tanpa_kupon). BI membeli surat utang dengan harga diskon, lalu menerima pembayaran penuh ketika obligasi jatuh tempo. Instrumen obligasi tanpa bunga bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif.

Dengan sifatnya yang kompetitif, pemerintah bisa mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah sesuai kondisi arus kas emiten. Perbandingan beban bunga antara obligasi tanpa bunga dan surat utang biasa memerlukan perhitungan mendalam.

Jika menggunakan skenario surat utang biasa (dengan bunga berkala), BI diproyeksikan akan menanggung beban bunga utang untuk kategori pembiayaan public goods, yakni Rp 35,9 triliun per tahun atau 53,9% dari total beban bunga utang.

Sedangkan beban bunga untuk non-public goods menjadi tanggungan pemerintah. Strategi berbagi beban –apapun skenario yang dipilih-- secara tidak langsung pemerintah mengantisipasi beban pembayaran bunga utang. Kontrol beban bunga utang sejak dini akan meredam pelebaran defisit keseimbangan primer. Saldo minus keseimbangan primer mengharuskan pemerintah mencari utangan baru untuk menutup utang lama.

Skema pembagian beban semacam ini juga akan menjaga ruang gerak fiskal (fiscal space) dan kepercayaan pasar. Dua faktor tersebut menjadi determinan penting bagi investor asing dan domestik untuk mengambil keputusan menanamkan modalnya di tengah defisit dan rasio utang yang semakin meningkat.

Pembayaran bunga utang yang terlalu tinggi niscaya akan menjadi subjek evaluasi oleh lembaga pemeringkat kredit. Lembaga rating internasional kemungkinan besar akan menurunkan peringkat investasi suatu negara jika beban pembayaran bunga utang lebih tinggi daripada pendapatan pajak.

Dengan konfigurasi problematika di atas, skema berbagi beban antara Pemerintah (Kementerian Keuangan) dan BI diharapkan bisa segera tercapai. Kalaupun masih ada aspek yang mengganjal, BI dan Kementerian Keuangan niscaya akan mengutamakan kepentingan yang lebih besar dengan mengesampingkan ego masing-masing.

Kesepakatan ini sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran program PEN. Dengan kesepakatan itu pula, pemerintah bisa mempercepat eksekusi belanjanya dalam upaya mengakselerasi geliat perekonomian nasional.

Momentumnya pun tepat bersamaan dengan pelonggaran PSBB menuju tatanan baru (the new normal). Jika kesepakatan dengan BI sudah tergapai, pemerintah juga perlu memikirkan pembagian beban kepada semua pelaku ekonomi.

Dalam ilmu ekonomi, dikenal adagium ‘there is no such thing as a free lunch’, yang berarti tidak ada makan siang yang gratis. Konkretnya, tidak mungkin memperoleh hasil tanpa pengorbanan. Agar adil, semua pelaku ekonomi semestinya juga diminta ‘kerelaannya’ untuk bersama-sama memikul beban fiskal. Dan pihak pertama yang harus siap menanggung beban bunga utang itu adalah mereka yang paling besar menikmati insentif fiskal selama masa pandemic Covid-19. Kesepakatan inilah yang justru paling sulit dicapai.

Pada akhirnya, opsi berbagi beban dengan skema apapun yang dipilih dan dengan pihak manapun mutlak harus bisa dipertanggungjawabkan kembali kepada hasil (outcome). Pemanfaatan dana hasil penerbitan surat utang harus bertumpu pada asas optimalitas sehingga efektif pada sasaran yang dituju. Harus disadari betul bahwa berbagi beban hanya berlaku pada bunga utang, alih-alih besaran pokok utang.

Pembayaran pokok utang tetap menjadi beban pemerintah. Oleh karenanya, kunci utama keluar dari persoalan defisit dan utang adalah kemampuan Negara dalam mengumpulkan pajak.

Intinya, tanpa reformasi dari sisi perpajakan dan efektivitas belanja secara komprehensif, pemerintah seolah menciptakan bom waktu yang siap meledak setiap saat lantaran hanya menunda-nunda masalah dan akan terus berakumulasi.

Jika demikian, dinamika APBN yang berkelanjutan dan stimulatif masih menjadi mimpi besar.

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Dire ktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN