Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Paul Sutaryono.

Paul Sutaryono.

Menyambut Tapera, Menggairahkan Sektor Properti

Selasa, 27 Oktober 2020 | 20:52 WIB
Paul Sutaryono *)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang efektif berlaku 20 Mei 2020. Pasti pekerja menyambut hangat beleid itu, dengan harapan kelak memperoleh rumah. Sebaliknya, pemberi kerja (pengusaha atau perusahaan) bisa jadi justru akan menahan nafas. Bagaimana alternative solusin

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut meru pakan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Setahun lalu telah terbentuk Badan Penyelenggara (BP) Tapera berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019.

Apa fungsi BP Tapera? BP Tapera berfungsi mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta (pasal 36). Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan peru mahan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Peserta Tapera meliputi bukan hanya pekerja formal tetapi juga pekerja informal atau pekerja mandiri.

Pekerja mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang be kerja dengan tidak tergantung pada pemberi kerja untuk mendapat kan penghasilan.

Simpanan peserta ditetapkan 3% dari gaji atau upah pekerja. Pekerja menanggung 2,5% dan pemberi kerja 0,5%. Peserta mandiri akan menanggung sendiri simpanan itu.

Besaran iuran bagi pemberi pekerja itu pernah menjadi buah bibir ketika UU Nomor 4 Tahun 2016 itu pertama kali diundangkan. PP itu menitahkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pe kerjanya ke BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak PP itu diberlakukan 20 Mei 2020, yang berarti pada 20 Mei 2027.

Alternatif Solusi

Lantas, apa saja alternatif solusi untuk mengatasi silang pendapat itu? Pertama, sudah barang tentu, Tapera akan membuat kepastian bagi pekerja untuk memperoleh rumah meskipun wajib mengiur 2,5% x Rp 4.276.349 (upah minimum propinsi/UMP untuk DKI Jakarta sebagai contoh) menjadi Rp 106.909 per bulan.

Sandang (pakaian), pangan (ma kanan) dan papan (rumah) merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Abraham Maslow). Inilah niat baik (good will) pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kedua, tetapi bagi pemberi kerja, kewajiban itu kemungkinan besar bagai pukulan telak. Mengapa? Lantaran pemberi kerja wajib menyediakan tambahan anggaran 0,5% per pekerja per bulan. Jadi pemberi kerja wajib menyediakan 0,5% x Rp 4.276.349 (UMP DKI Ja karta) menjadi Rp 21.382 per pekerja per bulan. Jika mempunyai 100 pekerja, maka pemberi kerja wajib menyediakan 100 (orang) x Rp 21.382 menjadi Rp 2.138.200 per bulan.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ter dapat 5 jaminan program sosial yakni Jaminan Kesehatan (5% meliputi 4% dibayar oleh pemberi kerja, 1% peserta), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan tingkat risiko antara 0,24% (risiko paling rendah), hingga 1,74% (risiko paling tinggi) oleh pekerja dari gaji atau upah sebulan.

Ada pula Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran sebesar 5,7% terdiri atas 3,7% oleh pemberi kerja dan 2% pekerja. Kemudian, Jaminan Pensiunan (JP) 3% terdiri atas 2% oleh pemberi kerja dan 1% pekerja. Pun, Jaminan Kematian (JKM) berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Iuran JKM bagi peserta 0,3%.

Selain itu, ada juga iuran BPJS Ketenagakerjaan (5,7% terdiri atas 3,7% oleh pemberi kerja dan 2% pekerja), dan BPJS Kesehatan (5% meliputi 4% oleh pemberi kerja dan 1% pekerja).

Dengan demikian, selama ini pemberi kerja wajib membayar iuran 17,4% dan pekerja 9,04% dari gaji atau upah sebulan. Dengan bahasa lebih bening, nanti ketika iuran Tapera diberlakukan, pemberi kerja wajib membayar iuran 17,4% (selama ini) plus 0,5% menjadi 17,9% dan pekerja 9,04% plus 2,5% menjadi 11,54%.

Itu belum ditambah lagi iuran jaminan kehilangan pekerjaan tatkala UU Cipta Kerja diberlakukan. Lengkap sudah! Saat ini, Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020, dan berkas final UU 'Sapu Jagat' itu tinggal ditandatangani oleh Presiden RI.

Ketiga, pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera menitahkan bahwa pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera meliputi pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah. Karena itu, sudah seharusnya pekerja yang sudah mempunyai rumah ti dak perlu dimasukkan sebagai pe serta Tapera.

Selama ini, bank pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) mengizinkan bagi pemohon KPR untuk menyajikan gaji gabungan antara suami dan istri sehingga lebih be sar. Hal itu memudahkan pasangan suami istri untuk memiliki rumah sendiri lebih awal daripada menunggu Tapera yang baru beroperasi pada 2021.

Keempat, pengecualian itu juga bisa terjadi bagi pekerja bank badan usaha milik Negara (BUMN). Lho? Karena pada umum nya bank BUMN dan mungkin juga bank badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Pem bangunan Daerah (BPD) sudah menyediakan KPR bagi pegawai mereka.

Dengan demikian, pekerja bank BUMN dan BUMD itu tidak perlu mengikuti Tapera. Demikian pula perusahaan lain yang telah memberikan KPR. Hal itu akan dapat mengurangi beban pemberi kerja.

Memupuk Dana

Kelima, pasal 27 UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera menyatakan pemupukan dana Tapera dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Pemupukan tersebut dilaksanakan melalui instrumen berupa deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan atau bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemupukan dana itu bertujuan supaya dana yang tersedia akan berkembang biak lebih banyak, menguntungkan, cepat dan aman. Namun ada kiat lagi yang mena rik. Apa itu? Peserta secara pribadi dapat menambah dana sen diri selain iuran wajib 2,5% itu. Katakanlah, peserta dapat menambah dana ketika memperoleh bonus target bulanan, tunjangan ha ri raya (THR), bonus tahunan, wa risan dan atau rezeki lainnya.

Kiat seperti itu sudah dilakukan peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dikelola bank. Dengan tambahan dana secara tak berkala itu, dana simpanan peserta tertentu akan dapat berkembang lebih banyak dan cepat. Hal itu akan lebih menguntungkan peserta yang rajin menabung sebagaimana kata pepatah “menabung pangkal kaya”.

Oleh karena itu, pada tanggal berakhirnya kepesertaan, peserta akan memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukan dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyer taan yang dimiliki pe serta dikalikan nilai aktiva bersih per unit penyertaan.

Alhasil, jumlah dana yang akan diterima peserta semacam itu akan lebih tinggi daripada peserta lain yang tidak menambah iuran. Menarik, bukan?

Pada prinsipnya, kiat itu dapat dilakukan seperti yang telah dilaku kan bank pemerintah untuk peserta DPLK. Hal itu tinggal mem butuhkan kebesaran hati BP Tapera dan Manajer Investasi yang ditunjuk BP Tapera untuk sudi mengelola dana seperti itu.

Keenam, Jaminan Hari Tua (JHT) oleh BPJS Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain. Hal itu termuat pada pasal 25 dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT yang efektif 30 Juni 2015. Pasal itu menegaskan fasilitas itu berupa pinjaman uang muka perumahan KPR, rumah susun sederhana sewa dan pinjaman renovasi perumahan.

Dengan demikian, peserta JHT itu hendaknya tak perlu lagi diikutsertakan dalam Tapera. Hal itu akan menekan beban (biaya) pemberi kerja.

KPR Mikro untuk Pekerja Informal

Ketujuh, untuk pekerja informal, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) telah menyediakan KPR Mikro sejak awal 2017. KPR Mikro menawarkan uang muka minimal 1% untuk membeli lahan atau rumah, membangun atau merenovasi rumah, kredit maksimal Rp 75 juta.

Hebatnya lagi, angsuran KPR Mikro dapat dibayar secara luwes: harian, mingguan atau bulanan. Bank BTN menawarkan suku bunga kredit tetap (fixed rate) 9% dengan tenor 10 tahun. Artinya, suku bunga KPR Mikro tidak akan berubah meskipun suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Ratemengalami perubahan (naik atau turun). KPR Mikro itu menyasar pekerja informal dengan pendapatan rata-rata Rp 1,8 juta hingga Rp 2,8 juta per bulan yang belum tersentuh perbankan.

Sebagai pendamping Tapera, KPR Mikro itu sungguh cantik bagi pekerja informal. Walaupun uang muka minimal 1%, namun amat disarankan agar pekerja informal menyediakan uang muka setinggi mungkin sehingga angsuran menjadi semakin rendah. Kok bisa? Karena semakin tinggi uang muka, akan semakin rendah angsuran.

Dengan aneka alternatif solusi demikian, amat diharapkan Tapera bakal berjalan mulus. Hal itu akan sangat diharapkan da pat menggairahkan sektor properti yang kini sedang megap-megap.

*) Staf Ahli Pusat Studi BUMN, Pengamat Perbankan & Salah Satu Penulis Buku Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan (2019) dan Buku Pandemi Corona: Virus Globalisasi (2020)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN