Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ardhienus

Ardhienus

Menyelamatkan Kredit Bermasalah

Kamis, 21 Januari 2021 | 14:18 WIB
Ardhienus *)

Dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah, sejatinya restrukturisasi kredit merupakan tindakan yang umum dilakukan bank. Langkah ini diambil sepanjang masih ada prospek serta gangguan usaha debitur bersifat temporer dan lebih dipicu faktor eksternal. Karena pandemi melumpuhkan banyak usaha debitur, maka kebijakan restrukturisasi kredit sudah tepat.

Bila pandemi berakhir dan mobilitas masyarakat kembali normal, maka sudah pasti usaha debitur kembali berjalan seperti semula. Kebijakan restrukturisasi kredit pun akan diakhiri.

Dari kondisi terkini, perkemba ngan restrukturisasi kredit sudah menunjukkan gambaran positif. Setidaknya ini terlihat dari melandainya kredit yang direstrukturisasi bulan demi bulan.

Awal pandemi, kredit restrukturisasi sempat melonjak tajam secara bulanan mencapai 61,33% pada April 2020. Lalu, mulai melambat secara perlahan pada Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2020, masing- masing tumbuh 43,18%, 17,86%, 11,05%, 6,34%, dan 4,95%. Pada Oktober 2020, kredit re strukturisasi kembali tumbuh melambat 1,22%.

Berdasarkan siaran pers OJK, jumlah kredit re strukturisasi per 30 November 2020 telah mencapai Rp 951,2 triliun. Jumlah ini melonjak delapan kali lipat dibandingkan posisi 16 April 2020 yang baru Rp 113,80 triliun. Namun sejatinya terjaganya NPL tersebut tidak semata-mata buah dari restrukturisasi. Bank juga pasti melakukan pelbagai upaya lainnya.

Pertama, mengeksekusi atau menjual aset yang menjadi agunan kredit bermasalah, seperti yang dilakukan BTN saat ini. Mereka menjual aset agunan debitur KPR melalui program Asset Sales Festival di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya dan Makassar. Menurut Dirut BTN, setidaknya BTN mampu menjual aset debitur dengan nilai sekitar Rp 249,28 miliar. Imbasnya, kredit bermasalah BTN menurun.

Kedua, bank mengambil alih agunan debitur. Dengan mengambil alih agunan milik debitur, maka kredit bermasalah itu menjadi ter selesaikan. Lalu, aset agunan tersebut harus dijual bank dalam kurun waktu tertentu.

Merujuk pada data Oktober 2020, jumlah agunan yang diambil alih bank mencapai Rp 42,97 triliun, melonjak tajam 134,30% (yoy) atau Rp 24,63 triliun dari Oktober 2019 yang tercatat Rp 18,34 triliun.

Ketiga, menjual kredit bermasalah kepada pihak lain. Tindakan ini pernah dilakukan bank beberapa waktu silam. Sebagai misal, Bank QNB Indonesia yang pada 2017 menjual kredit kepada BDFK Limited sebesar nilai buku bersih Rp 1,73 triliun. Imbasnya, NPL

Bank QNB menurun drastis dari 6,86% pada 2016 menjadi 1,85%. Begitu pula dengan Bank Permata yang pada Maret 2017 menjual NPL sebesar Rp 1,12 triliun kepada perusahaan asal Luksemburg, yaitu CVI CVF III LUX Master SARL. Alhasil, aksi ini membuat NPL Bank Permata menurun separuh, dari 8,83% pada 2016 menjadi 4,60%.

Keempat, menghapus buku kredit. Ini langkah pamungkas bila mana sudah tidak ada cara lain. Data Oktober 2020 menunjukkan, kredit hapus buku mencapai Rp 398,87 triliun. Jumlah ini meningkat 17,09% (yoy) atau Rp 58,22 tri liun dibandingkan Oktober 2019 yang tercatat Rp 340,65 triliun.

Kemungkinan besar bank menghapus buku kredit bermasalah yang terjadi sebelum pandemi. Dengan adanya pandemi, tentu debitur kian sulit memenuhi kewajibannya. Meski telah dihapus buku, bank tetap terus melakukan penagihan sampai benar-benar su dah tidak dapat diselamatkan lagi. Setelah itu, baru dilakukan hapus tagih.

Risiko dan Mitigasi

Meski terjaga baik dan terbantu kebijakan OJK, bank tetap perlu mewaspadai potensi terus memburuknya kredit saat pandemi. Pa salnya, sumber peningkatan kredit bermasalah, yakni pandemic Covid-19 belum jelas kapan berakhir.

Apalagi, bila kita meli hat kenaikan rasio NPL dari 2,73% menjadi 3,15% itu memang dipengaruhi lonjakan nominal kredit bermasalah yang cukup besar, yakni 15,23% (yoy) atau Rp 23,12 triliun, dari Rp 151,82 triliun menjadi Rp 174,94 triliun. Kenaikan ini melampaui laju penyaluran kredit yang turun 0,14% (yoy) atau Rp 7,69 triliun, dari Rp 5.561,33 triliun menjadi Rp 5.553,64 triliun.

Untuk mengetahui seberapa besar potensi peningkatan kredit bermasalah, setidaknya kita dapat menggunakan dua indikator yaitu kredit berisiko dan kredit restrukturisasi. Kredit berisiko atau loan at risk (LAR) merupakan ga Bungan kredit dengan kualitas da lam perhatian khusus ditambah kredit bermasalah.

Pada Oktober 2020, LAR perbankan cukup tinggi mencapai 8,08%, sedikit menurun dari Oktober 2019 yang mencapai 8,23%. Sementara kredit restrukturisasi yang hampir mendekati Rp 1.000 triliun tersebut, tentu ada sebagian yang benar-benar akan menjadi kredit bermasalah di kemudian hari. Bila diasumsikan 20% dari kredit restrukturisasi menjadi ber masalah, maka NPL langsung meroket menembus 5%.

Lalu, apa yang harus dilakukan perbankan? Patut diapresiasi bahwa bank telah memitigasi potensi kenaikan kredit bermasalah dengan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit. Sebagai gambaran, hingga Oktober 2020, akumulasi CKPN yang telah dibentuk bank mencapai Rp 293,72 triliun.

Jumlah ini meningkat tajam 69,44% (yoy) atau Rp 120,37 triliun, dari Rp 173,35 tri liun pada Oktober 2019. Alhasil, cakupan CKPN terhadap NPL meningkat signifikan dari 114,18% menjadi 167,90%. Hanya yang menjadi catatan, peningkatan CKPN tersebut terjadi pada Januari 2020 untuk me menuhi pemberlakuan standar akuntansi PSAK 71.

Bila dihitung sejak periode sebelum pandemi, yakni mulai dari Februari hingga Oktober 2020, peningkatan CKPN baru mencapai 18,00% atau Rp 44,80 triliun. Ke depan, bank perlu terus memupuk cadangan kerugian dengan sedikit mengorbankan laba.

Sementara dari sisi regulator mi kroprudensial, keputusan OJK memperpanjang kebijakan retrukturisasi kredit hingga Maret 2022 dinilai tepat. Terlebih dalam perpanjangan tersebut, OJK akan melibatkan beberapa prasyarat seperti pembentukan CKPN dan pertimbangan dividen dalam kaitannya dengan penguatan modal bank.

Selain itu, baik OJK maupun Bank Indonesia selaku regulator makroprudensial perlu terus memonitor perkembangan kredit ber masalah, melakukan asesmen dan uji tekanan (stress test) secara berkala, termasuk bagaimana dam paknya terhadap likuiditas, permodalan bank dan stabilitas sis tem keuangan.

*) Asisten Direktur di Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia.

Tulisan adalah pendapat pribadi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN