Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Meraba BI 7DRRR Setelah Kenaikan FFR

Oleh Haryo Kuncoro, Senin, 9 April 2018 | 08:36 WIB

Pasar finansial global seketika panas dingin setelah mendengarkan pidato resmi perdana Jeromy Powell setelah dilantik menjadi gubernur The Fed. Gubernur Bank Sentral negara Paman Sam itu di Kongres Amerika Serikat (AS) akhir Februari lalu mengirim sinyal kuat perihal rentetan kenaikan suku bunga acuannya, Fed Fund Rate (FFR), sepanjang tahun ini.

 

Sikap hawkish The Fed itu diterjemahkan sebagai tendensi kenaikan FFR sebanyak empat kali sehingga sebagian besar pelaku pasar dunia melepas asset berdenominasi mata uang non dolar AS. Akibatnya, hampir semua mata uang kuat dunia mengalami tekanan. Misalnya, Krona Swedia selama Februari merosot 4,9%, dolar Kanada melemah 3,8%, dan dolar Australia turun 3,6%.

 

Hal yang sama juga terjadi pada mata uang negara berkembang. Sampai akhir Februari 2018, rupee India melemah 2,4% dan peso Filipina melemah 1,5%. Indonesia agaknya bukan satu pengecualian. Selama periode yang sama, rupiah melemah 2,6% dengan tingkat volatilitas rupiah yang tinggi pula, 8,3%. Alhasil, sinyal Jeromy Powell di atas benar-benar kejadian. FFR dinaikkan sebesar 0,25 basis poin menjadi 1,5-1,75% per Maret 2018.

 

Bagi Powell, kenaikan suku bunga acuan diperlukan sebagai upaya untuk meredam gejala kepanasan (overheating) perekonomian AS. Indikator laju inflasi, penciptaan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi AS sudah mulai menggeliat.

 

Sepertinya, Powell hendak memelihara momentum pemulihan ekonomi AS setelah diterpa badai krisis finansial global 2008. Sehingga pilihannya adalah meneruskan kebijakan gubernur bank sentral sebelumnya, Janet Yellen, untuk secara bertahap mengembalikan suku bunga acuan pada posisi sebagaimana sebelum krisis, 4%.

 

Gejolak nilai tukar rupiah pun masih terus berlanjut. Lebih tajamnya depresiasi rupiah relative terhadap negara peer menimbulkan pertanyaan: seberapa kuat fundamental ekonomi mampu menopang rupiah? Cadangan devisa, laju inflasi yang terkendali, surplus neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik semestinya membuat rupiah bisa lebih kuat terhadap tekanan eksternal.

 

Kekuatan mata uang domestic terhadap mata uang asing dalam perspektif teoritis dapat dijelaskan dari tiga pendekatan. Pendekatan paling sederhana adalah paritas daya beli (purchasing power parity). Teori ini menegaskan nilai tukar adalah cerminan dari perbedaan daya beli mata uang di kedua negara.

 

Konsep dasarnya, suatu barang mestinya punya harga yang sama lantaran biaya produksinya sama. Perbedaan harga yang dinilai dengan mata uang masing-masing dengan sendirinya menunjukkan nilai tukar. Hukum satu harga (the law of one price) menjamin nilai tukar mengikuti transaksi barang yang menjadi underlying-nya. Daya beli uang terhadap banyak komoditas direpresentasikan oleh indeks harga konsumen. Kenaikan relatif indeks harga konsumen dikenal sebagai inflasi.

 

Oleh karenanya, teori ini memberikan resep nilai tukar akan stabil jika laju inflasi di masing-masing negara terkendali. Dengan alur logika ini, BI menganggap depresiasi rupiah hanya sementara. Pendekatan paritas daya beli secara implisit mengasumsikan uang semata-mata hanya sebagai alat tukar (medium of exchange). Pelaku ekonomi seakan hanya memiliki dua alternatif aset, pegang uang tunai atau barang. Pada kenyataannya, uang bisa dipakai sebagai media spekulasi untuk mendapatkan imbal hasil (return).

 

Pertimbangannya, jika pegang uang tunai, pelaku ekonomi akan liquid untuk bertransaksi barang/ jasa. Namun begitu, memegang uang cash tidak memberikan imbal hasil dibandingkan jika disimpan di perbankan, misalnya. Artinya, suku bunga (domestik dan luar negeri) menjadi determinan penting dalam menentukan nilai tukar.

 

Imbal hasil perbankan merujuk pada suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral. Perbedaan suku bunga lintas negara disebut suku bunga diferensial. Oleh karenanya, pendekatan kedua ini menyarankan bahwa nilai tukar akan stabil jika selisih suku bunga antarnegara dijaga dalam rentang yang kokoh.

 

Beranjak dari tesis ini, kenaikan FFR tanpa diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (7DRRR) niscaya akan memperbesar suku bunga diferensial sehingga dana akan mengalir ke AS sebagaimana kekhawatiran mulamula. Akibatnya, likuiditas pasar uang domestik menipis, pembelian dolar meningkat, cadangan devisa terkuras, sehingga mendepresiasi kembali nilai tukar rupiah.

 

Kedua teori di atas dalam taraf tertentu mampu menjelaskan perilaku nilai tukar rupiah meski kurang memuaskan. Buktinya, dalam tiga tahun terakhir The Fed sudah menaikkan FFR lima kali. Sementara, BI malah menurunkan suku bunga acuannya delapan kali. Ar tinya, proposisi suku bunga diferensial tidak kesampaian.

 

Persoalan kian kompleks saat ketiganya berinteraksi. Secara normatif, jika pergerakan inflasi terjaga, suku bunga acuan akan stabil, sehingga nilai tukar juga akan ‘tenang’. Dengan alur ini, laju inflasi seharusnya sebanding dengan depresiasi. Faktanya, laju depresiasi (2,6%) lebih tinggi daripada inflasi bulanan (0,17%) di saat BI 7DRRR lama tidak berubah.

 

Kondisi semacam ini berakibat BI kesulitan dalam menentukan besaran suku bunga acuan. Celakanya lagi, angka inflasi yang ditargetkan 3,5% pada tahun ini akan diganggu oleh fluktuasi harga barang yang diatur pemerintah (administered price) dan harga pangan yang bergejolak (volatile prices). Jelasnya, BI 7DRRR bisa jadi bias berorientasi ke dalam daripada berorientasi keluar.

 

Orientasi ke luar kebetulan juga terhalang oleh perang dagang AS dengan Tiongkok. Ar tinya, lalu lintas barang/jasa yang menjadi landasan berpijak dalam menentukan nilai tukar bisa seret. Seretnya lalu lintas barang/jasa membuat nilai tukar tidak mencerminkan kinerja perekonomian yang sesungguhnya. Kegagalan kedua pendekatan sebelumnya memaksa perluasan kajian menuju pendekatan portofolio.

 

Dasar pemikirannya, imbal hasil tidak hanya ditawarkan oleh perbankan berupa suku bunga tetapi juga yield yang dipasok oleh asset finansial lain, berupa surat-surat berharga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kerangka ini, pelaku ekonomi senantiasa aktif menyubstitusi kekayaannya antara uang tunai, barang, simpanan di bank, dan surat berharga. Oleh karenanya, setiap ada gejolak di satu pasar, imbasnya akan cepat merambat ke segmen pasar yang lain. Fluktuasi harga saham dan emas pada saat kurs bergejolak adalah contoh konkretnya.

 

Alhasil, pasar keuangan terintegrasi antara segmen satu dengan yang lain, baik intranegara maupun lintas negara. Kondisi ini membuat kebijakan moneter bank sentral senantiasa kesulitan meredam setiap gejolak yang ada di pasar keuangan entah dari segmen/negara mana asal gejolak bermula.

 

Dengan konfigurasi problematika di atas, kebijakan moneter BI yang ketat dalam bentuk kenaikan BI 7DRRR menjadi opsi kebijakan yang layak bagi Indonesia yang berstatus perekonomian kecil yang terbuka (small open economy) tatkala kebijakan moneter negara leader sudah menaikkan suku bunga acuannya. Namun demikian, kebijakan moneter bukanlah ilmu eksak layaknya matematika. Prospek kenaikan FFR empat kali sepanjang tahun ini tidak mesti direspons BI secara simetri empat kali juga.

 

Faktanya, The Fed yang sudah menaikkan suku bunga acuannya per Maret, BI tidak tergesa- gesa ikutan menaikkan BI 7DRRR pada periode yang bersamaan. Sambil terus mencermati kecenderungan dinamika ekonomi global dan domestik, BI tampaknya akan menempuh pelonggaran dari jalur makroprudensial. Opsinya adalah menyegerakan relaksasi loan to value berdasarkan daerah atau segmen konsumen; Giro Wajib Minimum Rata-rata, Penyangga Likuiditas Makroprudensial, dan Rasio Intermediasi Makroprudensial.

 

Intinya, kebijakan moneter BI (jika keadaan memaksa betul) menyasar suku bunga acuan untuk stabilisasi; sementara kebijakan makroprudensial memfokuskan pada aspek likuiditas. Dalam kalkulasi BI, efek negatif kenaikan suku bunga acuan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi akan bisa ditutup (cancel out) dengan efek positif dari relaksasi makroprudensial. Hal ini diperlukan sebagai prakondisi sambil memberi waktu kepada pelaku pasar untuk mengenali, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan keputusannya.

 

Konsekuensinya, keputusan pelaku ekonomi akan berada pada titik optimal yang sudah mempertimbangkan semua potensi risiko yang ada. Harapannya, arah pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi nilai tukar Rupiah bisa tercapai bersama-sama.

 

Dengan skema kerja di atas, kenaikan BI 7DRRR minimal satu kali pada 2018 sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Pokok persoalannya bukan ‘berapa’ BI 7DRRR, melainkan ‘bagaimana’ dan timing BI 7DRRR dikerek sehingga pasar finansial bergerak smooth dan tidak bergejolak. Bukankah gejolak pasar adalah salah satu indikator kegagalan sebuah kebijakan?

 

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

BAGIKAN