Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dr. Rio Christiawan (Dosen Universitas Prasetya Mulya). Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Dr. Rio Christiawan (Dosen Universitas Prasetya Mulya). Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Merdeka untuk Investor, Merdeka untuk Rakyat

Rio Christiawan, Selasa, 20 Agustus 2019 | 09:18 WIB

Indonesia sudah memasuki usia 74 tahun pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019. Sudah cukup matang untuk kemerdekaan sebuah bangsa. Pertanyaannya adalah apakah tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia telah tercapai?

 

Jawabannya adalah singkat, yakni belum tercapai. Hal itu jika mengacu pada data BPS per semester I-2019 bahwa penduduk miskin di Indonesia masih di atas 25 juta dengan rasio Gini 0,382. Data ini masih menunjukkan bahwa tujuan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 belum tercapai sepenuhnya, meskipun jika dibandingkan year on year (YoY) dengan tahun sebelumnya (2017 dan 2018), kondisi tersebut mengalami perbaikan.

Mengacu pada World Bank Report 2018, Indonesia termasuk sepuluh besar negara yang memiliki potensi perekonomian terbesar, khususnya jika dilihat dari aspek sumber daya alam (SDA) yang tersebar di setiap pulau yang ada di Indonesia. Persoalannya adalah modal kekayaan alam tersebut tidak berkorelasi dengan kesejahteraan penduduk. Sebagai contoh, mengacu pada International Human Right Report 2018 disebutkan bahwa di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan negara dengan potensi perekonomian terbesar sebagaimana disebutkan dalam laporan tersebut, namun tingkat rasio Gini di Papua dan Papua Barat termasuk rendah.

Sebagaimana terungkap dalam World Economic Forum 2016, di Indonesia memerlukan industri pengolahan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam (SDA). Persoalannya, membangun industri pengolahan memerlukan investasi yang lebih mahal sehingga dibutuhkan investor. Sebagai contoh, industri kelapa sawit plasma milik masyarakat tidak akan optimal jika di sekelilingnya tidak dibangun pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS). Demikian juga dengan industri lainnya.

Artinya, Indonesia mutlak memerlukan investor, dalam hal ini penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) sesuai Daftar Negatif Investasi (DIN) yang dimungkinkan. Selain itu, persoalan lainnya adalah Indonesia belum termasuk dalam tujuan negara ramah investasi. Jika dilihat dari Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang belum menembus angka 40 besar dunia sebagaimana target Presiden Joko Widodo (Indonesia per tahun 2019 berada di peringkat 73 dari 190 dunia). Hal ini artinya Indonesia masih memiliki hambatan pada sektor kemudahan berusaha.

 

Kemerdekaan Investor

Dalam perspektif investor, semangat kemerdekaan RI perlu diwujudkan pemerintah dengan adanya birokrasi yang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Kent (2005), bahwa pemerintah memiliki fungsi intermediasi (penghubung) antara rakyat yang membutuhkan investasi dan investor yang hendak melakukan investasi pada bidang yang diperlukan.

Jika mengacu pada turunnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (EoDB) dari tahun 2018 ke tahun 2019, secara garis besar disebabkan oleh birokrasi yang rawan penyimpangan dan praktik koruptif, peraturan yang tidak menunjang dan saling tumpang tindih, serta aspek kepastian hukum. Sudah saatnya bangsa Indonesia dan khususnya pemerintah pada usia kemerdekaan 74 tahun menjadikan hal ini sebagai sebuah refleksi.

Faktor penghambat kemudahan berusaha tersebut juga telah berulang kali disuarakan baik oleh investor hingga Presiden Jokowi di semua tingkatan. Belasan Paket Kebijakan Ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha memang sudah ditertibkan tetapi juga belum berjalan optimal. Namun, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih belum naik, dan fakta bahwa silih bergantinya pejabat pemerintah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi terkait perizinan dan pelayanan publik semakin memperkuat bahwa investor masih harus dimerdekakan dari ancaman birokrasi yang menyimpang dan sarat akan tindakan koruptif.

Nath Polanski (1997) menguraikan bahwa jika investor terhambat untuk melakukan investasi (baik PMDN maupun PMA), akan berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat banyak. Karena investasi akan berkorelasi dengan produk domestik bruto (PDB) serta menjadi faktor yang menentukan kesejahteraan. Dalam refleksi 74 tahun Indonesia merdeka, hambatan birokrasi dan perilaku koruptif masih menjadi ancaman yang merongrong kesejahteraan bangsa.

Guna memberi kemerdekaan pada investor, rakyat, dan bangsa ini maka pemerintah perlu secara serius melakukan debirokrasi guna menghindari inefisiensi birokrasi, termasuk dalam hal ini pemerintah perlu segera mewujudkan Omnibus Law atau satu aturan perundangan yang bisa mengamendemen perundangan lainnya. Deregulasi dengan jalan penyederhanaan aturan investasi akan mengurai tumpang tindih investasi.

Perilaku koruptif birokrasi kerap kali muncul disebabkan panjangnya birokrasi dan tumpang tindih regulasi. Sehingga dengan terlaksananya debirokrasi dan Omnibus Law (termasuk penyederhanaan aturan investasi itu sendiri, misalnya Perpres tentang DNI), maka akan dapat terwujud kepastian hukum. Dengan demikian ada harapan arus investasi akan lancar serta membentuk simbiose mutualisme dengan potensi kekayaan bangsa Indonesia, seperti kekayaan alam.

 

Kemerdekaan Rakyat

Presiden Jokowi telah menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk “Visi Indonesia” pada 14 Juli 2019 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan kemenangannya dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 untuk melanjutkan tampuk pemerintahan ke periode kedua (2019-2024). Presiden Jokowi menyampaikan kembali bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat memerlukan investasi, sehingga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kini pada usia kemerdekaan 74 tahun, rakyat Indonesia sudah kenyang dengan birokrasi yang bertele-tele dan koruptif. Maka kini rakyat menanti janji Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan dalam pidato “Visi Indonesia” tersebut. Yakni, “Yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan.

Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Ini juga hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!”

Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut harus mulai diimplementasikan untuk memberi kemerdekaan pada rakyat dan mengantarkan rakyat pada kemakmuran dan kesejahteraan sebagai tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45. Jika investasi berjalan lancar, potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia akan memiliki daya manfaat yang lebih baik.

Dalam hal ini jika investor pengolahan di bidang hilir komoditas terkendala dalam melakukan investasinya, maka daya saing dari potensi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan jauh menurun nilainya. Pada akhirnya rakyat tidak dapat menikmati kekayaaan alam yang dimiliki oleh bangsa akibat ulah dan perilaku koruptif oknum pejabat dan birokrat yang semestinya justru mengayomi rakyat.

Rakyat harus merdeka dari oknum pejabat dan birokrat yang justru mengeksploitasi jabatan demi perbuatan koruptifnya. Negara harus menghantarkan masyarakat pada kemakmuran, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Pejabat dan birokrat dalam peran intermediasi antara investor dan rakyat harus dapat menjalankan peran intermediasinya dengan baik. Sehingga investor tidak mengalami kendala dalam berinvestasi, maupun rakyat diposisikan berhadap-hadapan dengan investor.

Dengan terlaksananya dengan baik peran tersebut maka akan tercapai kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni kemerdekaan yang menghantarkan rakyat pada kemakmuran dan kesejahteraan secara kolektif. Sebagaimana diuraikan oleh Emily (1996) bahwa tingkat kemakmuran rakyat dan tingkat perilaku koruptif pada suatu negara senantiasa berbanding terbalik. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus merdeka dari perilaku koruptif guna menghasilkan kemakmuran yang setingi-tingginya bagi rakyat banyak.

 

 

Rio Christiawan

Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA