Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tri Winarno

Tri Winarno

Mereduksi Penghindaran Pajak

Tri Winarno, Senin, 21 Oktober 2019 | 12:25 WIB

Globalisasi telah mendapatkan sambutan buruk akhir-akhir ini, bahkan disejajarkan dengan penyakit lepra. Tetapi beberapa pengkritik terhadap globalisasi, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah salah sasaran. Padahal, yang menulis aturan globalisasi pertama kali dan selalu lantang meneriakkan slogan tersebut adalah Amerika Serikat, terutama korporasi Amerika Serikat.

Terkait dengan korporasi, yang luput dari perhatian bahwa merupakan bagian dari marwah globalisasi, yang merupakan racun globalisasi adalah penghindaran pajak korporasi. Perusahaan multinasional dapat dengan mudah merelokasi kantor pusatnya dan produksinya ke wilayah yang pajaknya paling rendah.

Dalam beberapa kasus, mereka tidak perlu memindahkan aktivitas bisnisnya, sebab di atas kertas mereka dapat dengan mudah mengubah pembukuan pendapatan perusahaan guna memperkecil atau bahkan menghindari pajak.

Misalnya, Starbucks yang terus melakukan ekspansi bisnis di Inggris sambil keberatan membayar pajak dengan alasan untungnya minimal. Alasan itu tentu aneh, bagaimana bisa ekspansi kalau keuntungannya minimal. Yang jelas, mereka mendapatkan untung yang memadai tetapi mereka memindahkan keuntungannya dari Inggris ke negara yang pajaknya rendah dalam bentuk royalti, franchise fees, dan biaya-biaya lainnya.

Penghindaran pajak tersebut sudah menjadi seni tingkat tinggi bagi perusahaan besar seperti Apple dan sejenisnya. Praktik tersebut telah menjadi biaya besar bagi suatu perekonomian global dan nasional. Menurut International Monetary Fund (IMF), pemerintah kehilangan setidak tidaknya pemasukan pajak sebesar US$ 500 miliar per tahun sebagai akibat dari perpindahan pajak korporasi tersebut.

Gabriel Zucman dari University of California, Berkeley, dan kawan-kawannya memperkirakan bahwa sekitar 40% dari pendapatan luar negeri perusahaan MNC AS dipindahkan ke wilayah tax havens. Tahun 2018, 60 dari 500 perusahaan raksasa AS –termasuk Amazon, Netflix, dan General Motors– tidak membayar pajak perusahaan di AS, walaupun melaporkan adanya keuntungan global sekitar US$ 80 milliar. Kecenderungan tersebut berakibat pada anjloknya penerimaan pajak nasional AS dan mencederai rasa keadilan publik. Hal itu tidak hanya terjadi di AS tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang.

Sejak setelah krisis ekonomi global tahun 2008, ketika banyak negara mengalami kesulitan anggaran karena semakin menyusut penerimaannya, telah terjadi desakan yang kuat untuk memikirkan kembali tentang aturan perpajakan global bagi perusahaan MNC. Salah satu upaya besar adalah inisiatif OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang telah membuahkan hasil signifikan, yang telah berhasil mengurangi praktik buruk perpajakan, seperti yang terkait dengan praktik pinjam meminjam antaranak perusahaan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut masih jauh dari cukup.

Masalah mendasar yang dialami oleh BEPS adalah upaya perbaikannya hanya tambal sulam, tidak memperbaiki kelemahan mendasar yang dihadapi sistem perpajakan MNC. Misalnya, praktik yang berlaku umum tentang transfer price system, dua anak perusahaan dalam satu perusahaan yang sama dapat saling menjual barang dan jasa, yang harganya dapat direkayasa sehingga kentungannya minimal dengan tujuan untuk meminimalisir pembayaran pajaknya.

Harga yang ditetapkan seolah-olah memenuhi asas pasar persaingan sempurna. Dengan berbagai alasan penetapan harga tersebut menimbulkan perdebatan yang sengit. Misalnya, bagaimana kita menilai sebuah mobil tanpa mesin, atau menilai baju tanpa kancing? Tentu tidak ada pasar kompetitif untuk produk yang belum jadi tersebut agar dapat dijadikan acuan. Masalah semakin sulit tatkala melibatkan penilaian harga dari suatu jasa: bagaimana kita menilai suatu proses produksi tanpa jasa manajerial yang diberikan oleh kantor pusat?

Kemampuan perusahaan MNC merekayasa transfer price system semakin meningkat, ketika perdagangan dalam perusahaan semakin meningkat, dan ketika perdagangan jasa semakin berkembang, seperti jasa kekayaan intelektual yang semakin penting penentuan “harga”nya, sehingga perusahaan semakin canggih dalam mengeksploitasi sistem tersebut. Sehingga terjadi perpindahan keuntungan perusahaan lintas batas negara dengan skala besarbesaran yang berujung pada semakin menyusutnya penerimaan pajak secara signifikan.

Di AS, perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan transfer pricing system dalam mengalokasikan keuntungan di dalam wilayah AS. Karena akan terjadi penentuan harga barang berulang-ulang tatkala melintasi perbatasan negara bagian. Sebagai gantinya, keuntungan perusahaan AS dialokasikan dalam berbagai negara bagian dengan mendasasarkan pada suatu formula yang tergantung dari berbagai faktor, seperti jumlah tenaga kerja, penjualan dan aset dalam masingmasing negara bagian.

Sebagaimana Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation tunjukkan dalam deklarasinya terkini, pendekatan ini adalah satu-satunya pendekatan yang cocok diterapkan dalam tataran global. Dengan alasan tersebut, OECD segera mengajukan proposal pergantian sistem perpajakan yang mengarah pada sistem di atas. Kalau sistem tersebut ternyata diadopsi, maka sebenarnya masih menggunakan transfer price system, hanya di sini ada “residual” yang dialokasikan sesuai dengan formula yang disepakati.

Sebenarnya alasan di balik pembagian tersebut memang kurang jelas, tetapi setidak-tidaknya mengarah pada sistem perpajakan yang lebih baik. Mengingat skala masalahnya yang besar, serta pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan pemerintah, jelas diperlukan suatu konsensus untuk menentukan tarif pajak perusahaan minimal yang berlaku untuk skala global.

Tujuannya adalah untuk mengakhiri perlombaan penurunan pajak antarnegara; yang tidak menguntungkan siapa-siapa kecuali hanya menguntungkan perusahaan saja. Tidak ada bukti empiris bahwa penurunan pajak secara global akan berdampak pada peningkatan investasi. Hanya naik di suatu tempat, turun di tempat lain.

Penetapan tingkat pajak minimum secara global harus sama dengan rata-rata tarif pajak efektif yang berlaku saat ini, yaitu sekitar 25%. Jika tidak maka tarif pajak perusahaan global akan semakin mengecil. Sehingga upaya yang selama ini utk mereformasi pajak perusahaan guna meningkatkan penerimaan perpajakan akan berdampak sebaliknya.

Dunia sedang menghadapi berbagai krisis –seperti perubahan iklim karena pemanasan global, kesenjangan pendapatan, pertumbuhan yang melambat dan infrastruktur yang semakin memburuk-- dan semua permasalahan tersebut tidak dapat diatasi tanpa sumber dana pemerintah yang memadai. Sayangnya hingga saat ini proposal reformasi perpajakan global masih jalan di tempat.

Karena itu, sudah saatnya perusahaan MNC dipaksa untuk berpartisipasi aktif mengatasi masalah ini. Karena itu, saat ini benar-benar kurang relevan menurunkan tarif pajak korporasi di tengah melemahnya sumber pendapatan pemerintah saat ini. Daripada menurunkannya, lebih bijak meningkatkan belanja pemerintah untuk meringankan beban hidup kelompok masyarakat yang hidupnya kembang-kempis. Sehingga stabilitas nasional masih dapat terjaga.

Tri Winarno, Pengamat Kebijakan Publik

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA