Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, pengamat Tata Kota. Sumber: BSTV

Nirwono Joga, pengamat Tata Kota. Sumber: BSTV

Merumahkan Rakyat, Merakyatkan Rumah

Selasa, 25 Agustus 2020 | 23:58 WIB
Nirwono Joga *)

Mohammad Hatta dalam Kongres Perumahan Rakyat, Bandung, 25 Agustus 1950, me ngatakan bahwa pembangunan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan proses panjang, serta perlu persiapan kelembagaan yang matang.

tulah tonggak bersejarah dalam pembangunan perumahan rakyat di Indonesia yang akhirnya tanggal 25 Agustus ditetapkan menjadi Hari Perumahan Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019) mencatat 11,4 juta angka kekurangan rumah untuk kepemilikan, 7,7 juta unit untuk kepenghunian, serta 3,4 juta rumah tidak layak huni.

Tambahan kebutuhan rumah masyarakat diperkirakan mencapai 800 ribu unit per tahun. Di tengah pandemi Covid-19, capaian pembangunan rumah turut terimbas, realisasi per Agustus baru sekitar 220 ribu unit terbangun dari target sejuta rumah (2020).

Perlu usaha ekstra besar untuk memenuhi target, apalagi melampaui pencapaian target sebelumnya 1.132.621 unit (2018), 1.250.000 unit (2019). Angka kekurangan rumah (backlog) akan terus membesar jika tidak ada terobosan signifikan dalam penyediaan perumahan.

Memenuhi hunian yang layak kian menantang. Lahan kota terbatas, sedangkan jumlah manusia terus bertambah. Tingkat urbani sasi yang tinggi membuat perebut an lahan di perkotaan kian ketat. Prak tik spekulasi lahan turut melambungkan harga lahan. Hal ini menjadi masalah yang mendasar.

Harga rumah kian mahal sehingga tidak lagi terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat hanya mampu membeli rumah di pinggiran hingga ke kota tetangga. Mereka harus menanggung biaya transportasi yang semakin besar, boros waktu dan tenaga.

Presiden Soeharto menegaskan bahwa masalah perumahan di wilayah perkotaan memang masalah nasional yang rumit. Harga tanah yang tersedia makin hari makin sulit diperoleh.

Bentuk perumahan yang tepat untuk wilayah perkotaan itu adalah rumah susun (rusun). Hal ini disampaikan ketika meresmikan Rusun Perumnas Klender, 3 September 1985, di Du ren Sawit, Jakarta Timur, yang menjadi awal pembangunan rusun di Indonesia.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo, melalui pembangunan Rusun Pasar Jumat, Jakarta Selatan, berharap dapat menjadi percontoh an pengembangan rusun yang terintegrasi dengan jaringan angkutan umum (Transit Oriented Development/TOD).

Pembangunan rusun bagi masyarakat umum di pusat kota diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hunian, menurunkan angka gap pemilikan dan penghunian rumah, mengurangi kawasan kumuh perkotaan, serta meningkatan kualitas hidup di hunian yang layak. Rusun dirancang dengan pendekatan konsep TOD yang bertujuan memadukan pengembangan kawasan terpadu di sekitar simpul- simpul transportasi massal.

Konsep perumahan rakyat yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan/ pasar modern, perkantoran (kantor virtual, ruang kerja bersama, ekonomi kreatif), dan pendidikan (keahlian, keterampilan, kewirausahaan). Hal itu bertujuan memberikan nilai efisiensi tinggi bagi masyarakat perkotaan dalam beraktivitas dan mobilisasi pergerakan.

Pembangunan perumahan rakyat sehat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi produktivitas masyarakat dalam bekerja sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tatanan kenormalan baru.

Di kala pandemi Covid-19, perumahan bukan sekadar masalah fisik. Pada hakikatnya, rumah adalah tempat berlindung bagi keluarga, termasuk mencegah penyebaran Covid-19. Rumah harus sehat agar penghuni dapat belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Pandemi Covid-19 telah mengubah persepsi kinerja dan produktivitas kota, berpindahnya fungsi kota ke rumah sebagai tempat tinggal, belajar, bekerja, belanja, dan beribadah.

Pemerintah harus memastikan jenis pekerjaan dan tugas di perkantoran yang bisa dilakukan dari rumah tanpa harus mengurangi produktivitas kerja. Rumah bertransformasi menjadi pusat kenormalan baru. Untuk itu pembangunan perumahan rakyat harus menjadi program prioritas strategis nasional, terutama dalam peremajaan permukiman padat yang menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Pemerintah harus melakukan penataan ulang permukimanpadat, seperti bedah rumah sehat, peremajaan kampung, hingga merelokasi permukiman (jika lokasi rawan bencana atau tidak sesuai rencana tata ruang kota).

Peremajaan permukiman padat di pusat kota dilakukan dengan membangun hunian vertikal berupa rusun untuk masyarakat umum, flat untuk kelompok pekerja dan milenial, serta apartemen bagi masyarakat menengah atas. Kawasan permukiman dilengkapi sanitasi higienis komunal, instalasi pengolahan air limbah terpadu, serta jaringan utilitas (air bersih, listrik, gas) melalui program padat karya warga dari membangun hingga merawat.

Permukiman juga menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu, didukung bank sampah dan daur ulang sampah organik/ anorganik untuk menggerakkan eko nomi lokal. Lingkungan sehat akan membuat permukiman tidak mu dah timbul wabah penyakit ling kungan, warga sehat dan tidak mudah tertular Covid-19. Warga di permukiman padat dapat beradaptasi dan bertahan selama pandemi serta menyiapkan diri memasuki era normal baru sesuai protokol kesehatan.

*) Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN