Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas.

Wirawan B Ilyas.

Mewujudkan Kepastian Hukum Pajak

Wirawan B Ilyas *), Senin, 13 Januari 2020 | 11:27 WIB

Perkembangan bisnis berbasis teknologi informasi sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan terjadi percepatan yang sangat masif. Di sisi lain, tampaknya hukum selalu tertinggal dari dinamika bisnis yang semakin mengglobal dan tak terduga. Pemerintah berusaha melakukan berbagai terobosan dengan mempercepat lahirnya payung hukum demi kepastian huku  bisnis di Indonesia.

Salah satunya baru-baru ini diterbitkan Peratur n Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik demi terciptanya kepastian hukum di dunia bisnis perdagangan.

Pemberlakuan PP 80/2019 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik menuai ragam pendapat, sebagian setuju dan sebagian menolak dengan masing-masing argumennya.

Terlebih saat pemberlakuan PP menyentuh kepentingan bisnis UKM yang dipandang sangat perlu dukungan pemerintah. Pemberlakuan PP 80/2019 semakin ramai diperbincangkan ketika dikaitkan dengan pungutan pajak yang mesti dijalankan sesuai undang-undang pajak. Riuhnya diskursus demikian menunjukkan pentingnya akal sehat mencari solusi bagi kepentingan dan kebaikan bersama.

Ketika bicara perdagangan yang mekanisme hukumnya dilakukan secara elektronik, sejatinya memiliki hak dan kewajiban sama dengan yang dilakukan secara konvensional. Kedua sistem itu mesti memenuhi empat syarat, yakni (i) jujur, (ii) legal, (iii) dilandasi prinsip persaingan usaha yang sehat, serta (iv) perlindungan bagi konsumen.

Jika empat syarat bisnis perdagangan dijalankan dengan benar, semestinya tidak perlu ada lagi persoalan. Artinya, kejelasan legalitas dalam makna kepastian hukum sudah menjadi pegangan bersama dalam semua persoalan kegiatan perdaganggan.

Kepastian Hukum

Masyarakat tentu sudah tidak asing lagi dan bahkan sudah sering melakukan aktivitas dagang melalui sarana elektronik (e-commerce) seperti melalui Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shoppee, dan lain-lain. Namun, dua hal masih terus menjadi diskusi di masyarakat, yakni soal pajak dan perizinan.

Ditilik dari sisi hukum, pemaknaan dua persoalan di atas lebih ditujukan pada makna kepastian hukum, seperti dikemukakan Radbruch sebagai satu dari tiga tujuan hukum. Artinya, pemberlakuan PP 80/2019 ditujukan guna memberi kepastian bagi pelaku usaha serta konsumen, sebagai para pihak dalam perdagangan.

Jika ditilik dari sisi pajak, sudah sangat jelas bahwa setiap pihak yang mendapatkan penghasilan wajib dikenakan pajak sesuai UU (Pasal 4 UU 36/2008), kecuali jika penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Makna kepastian hukum tidak membedakan pada sisi apakah pihak penerima penghasilan merupakan golongan UKM atau bukan UKM.

Pemberlakuan PP 80/2019 pun bisa dimaknai dari sisi kepentingan keseimbangan yang digagas Pound, yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan sosial di masyarakat, dengan ungkapan terkenal ‘law as a tool of social engineering’.

Dunia sosial yang penuh sesak dengan ragam kebutuhan serta kepentingan yang saling bersaing, memerlukan norma hukum dalam makna itu.

Kepastian hukum serta keseimbangan kepentingan menjadi satu keharusan yang mesti dipahami. Kalau begitu, norma Pasal 8 PP 80/2019 yang mengatur penegasan mekanisme perpajakan sesuai UU merupakan kepastian hukum pajak yang ditujukan bagi kepentingan Negara maupun wajib pajak (pelaku usaha). Bahkan norma Pasal 7 mengenai penegasan soal kriteria tertentu bagi pelaku usaha luar negeri termasuk kehadirannya secara fisik di Indonesia, menjadi langkah hukum tepat untuk menciptakan kepastian hukum atas transaksi yang dijalankan.

Kriteria tertentu pada jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan atau jumlah traffic atau pengakses, merupakan kriteria yang memberikan makna kepastian hokum guna memberikan kemudahan dalam pemahaman akan pengenaan pajaknya (Lihat Pasal 7 ayat 2-nya). Artinya, kriteria tertentu yang diatur oleh PP 80/2019 dimaknai pada kehadiran ekonomi secara signifikan (significant economic presence), sebagai cara berpikir sehat dalam konteks pengenaan pajaknya.

Oleh karenanya, mekanisme perpajakan menjadi norma patut dijalankan sesuai UU perdagangan maupun UU pajak itu sendiri.

Persoalan Izin

Diskurus kedua yang kerap hadir di masyarakat adalah soal izin pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam amatan dan pengalaman penulis, hal izin sebenarnya merupakan persoalan hukum administrasi belaka yang diperlukan untuk kepastian usaha. Misalnya, norma Pasal 21 yang mewajibkan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id) pada sistem elektronik di situs internet.

Soal perizinan tidak lain untuk memperjelas soal tanggung jawab hukum pelaku usaha. Seandainya dalam perdagangan elektronik terdapat konten elektronik ilegal, pelaku usaha (dalam negeri maupun luar negeri) mesti mempertanggungjawabkannya (Pasal 22 ayat 1).

Guna menghindari konten informasi ilegal itulah maka pelaku usaha wajib menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya, serta menyediakan sarana kontrol teknologi atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat atas konten informasi ilegal.

Persyaratan demikian menjadi amat penting supaya hukum menjadi sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk kepastian hukum maupun ketertiban berusaha (bisnis). Persoalan perizinan hendaknya tidak dinilai dalam makna mempersulit dunia usaha, tetapi guna keseimbangan kepentingan yang penulis uraikan di atas.

Hadirnya pemerintah dengan memberlakukan PP 80/2019 sebagai hukum, merupakan wujud kepentingan Negara sekaligus kepentingan masyarakat. Karena hukum diciptakan untuk melindungi sekaligus menanggung risiko membatasi, seperti halnya seper ti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah maupun tembok sebagai penyekat kamar dalam rumah.

Pemberlakuan PP 80/2019 dapat juga dimaknai sebagai keberlakuan hukum yang merujuk pada konsep hokum masa kini yang harus merespons realita sosial (social reality) agar realitas sosial hidup teratur dan memiliki keteraturan dengan menggunakan hukum sebagai alat pengikatmya. Keterikatan menunjukkan hadirnya pemerintah melindungi masyarakat dan pelaku usaha. Membaca sebanyak 82 pasal dalam PP 80/2019 tidak ditemukan pengaturan soal sanksi pidana, tetapi hanya sanksi administrasi. Itu penanda, perdagangan elektronik memberi kesempatan luas pelaku usaha supaya tertib dalam administrasi.

Ancaman pencabutan usaha menjadi sanksi terberat jika pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, tertib hukum menjadi akal berpikir sehat dalam konteks usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Kedua, pajak dan perizinan merupakan dua persoalan yang menjadi kesepakatan untuk ditaati supaya tercipta ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat negara hukum.

*) Advokat, Akuntan, Alumnus Universitas Indonesia, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA