Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan
Pengarah BPIP

Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP

Mewujudkan Papua Tanah Damai

Minggu, 21 Maret 2021 | 04:35 WIB
Antonius Benny Susetyo *)

Kekerasan di tanah Papua merupakan suatu kenyataan yang terus-menerus berlangsung dari waktu ke waktu. Tak dapat dimungkiri, beragam kasus kekerasan telah melahirkan tragedi kemanusiaan yang sangat membekas di hati rakyat Papua.

Kemelut ini, tentu saja mencerminkan bahwa harkat dan martabat manusia kurang dijunjung dan dihormati. Kekerasan sering merusak kerukunan hidup danbahkan bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang majemuk ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, sepanjang tahun 2010 hingga 2020 telah terjadi 204 kasus kekerasan di Papua dan Papua Barat, baik kekerasan vertikal maupun horizontal. Ironisnya, lebih dari separuh kasus kekerasan itu pelakunya adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Berdasarkan penelusuran di lapangan dan riset media lokal,

Tim UGM menemukan bahwa sebagian besar kasus, pelakunya adalah KKB. Tercatat tindak kekerasan yang melibatkan KKB mencapai 118 kasus. Adapun 42 kasus oleh warga, 28 kasus oleh TNI-Polri, dan 16 kasus oleh orang-orang tak dikenal.

Semua kejadian itu mengakibatkan 1.869 orang menjadi korban. Dan, dari jumlah itu, sebanyak 356 orang meninggal dunia, di mana 250 di antaranya atau 70% adalah warga sipil. Kematian ju ga dialami 46 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), 34 prajurit Kepolisian Negara Repu blik Indonesia (Polri), dan 26 anggota KKB.

Dialog Terbuka

Komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua melalui dialog terbuka antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua perlu diintensifkan. Semua dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis, modern, dan beradab, serta menjadikan Papua sebagai Tanah Damai.

Selain itu, dari berita yang di lan sir dari laman media online dije laskan bahwa Peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Arif Nur Fikri melaporkan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepan jang tahun 2020 saja terdapat 40 pe ristiwa.

Kasus tersebut didomi nasi oleh kekerasan berupa pe nem bakan, penganiayaan dan pe ne gakan sewenang- wenang oleh aparat. Oleh karena itu perlu dikembang kan sikap saling percaya antara Pemerintah Indonesia dan orang asli Papua. Sedini mungkin perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang menghambat terwujudnya Papua Tanah Damai.

Karena itu, perlu suatu gerakan bersama dalam me nyelesaikan konflik horizontal dan vertikal di tanah Papua demi mewujudkan Papua Tanah Damai. Rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di bumi Papua belakangan ini menunjukkan tragedi demi tragedi terjadi tanpa ada ke sudahan dan penyelesaian yang jelas.

Di tengah isu kemiskinan dan ketidakadilan, mereka tersandera oleh isu nasionalisme. Bagaimana sesungguhnya konsep visi kebangsaan Indonesia?

Max Lane dalam bukunya berjudul “Bangsa yang Belum Selesai” menyatakan perlunya menimba kem bali kekuatan dan pertarungan ide dan pikiran dalam menyelesaikan pembangunan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Kedaulatan politik memang sudah ada di tangan bangsa ini sejak merdeka setengah abad lebih lalu, tapi nation building memerlukan dinamika baru secara dinamis. Mempertimbangkan segi dinamika politik, kerumitan, pluralitas sekaligus kekhususan Indonesia sebagai bangsa ”yang belum selesai” justru lahir pertanyaan,

haruskah kita memang mengarah pada suatu garis akhir kebangsaan sekaligus mengabaikan diri pada semua gejolak yang timbul di dalamnya serta melihatnya sebagai semata-mata ancaman?

Harus diakui bahwa dinamika politik kebangsaan tak lepas dari berbagai gejolak, namun bila gejolak itu dilihat semata-mata an caman, bukan tak mungkin cara pandang kebangsaan ini tak ada bedanya dengan apa yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Jauh lebih penting membicarakan Indonesia sebagai bangsa adalah bagaimana seharusnya cara pandang kita melihatnya.

Kita berpengalaman saat melihat Indonesia dengan mata buta nasionalisme memperlakukan paham kebangsaan ini layaknya agama. Yang terjadi adalah kekerasan dan penistaan nilai-nilai kemanusiaan. Papua adalah wilayah yang ter a mat sering menjadi korban keberingasan tangan-tangan berda rah atas nama nasionalisme ini. Nasionalisme yang dipahami sebagaimana agama hanya akan menghasilkan sikap kebangsaan yang picik, yang selalu melihat perbedaan sebagai musuh.

Saat ini yang lebih urgen adalah bagaimana pemerintah lebih proaktif untuk mendekati warga Papua dengan memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting Republik Indonesia.

Rakyat Papua berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya. Otonomi pengelolaan sumber daya alam ini akan bermanfaat besar bagi warga Papua bila ada kemauan politik ke sana. Karena itu, pendekatan kekerasan harus digantikan dengan budaya dialog lewat usaha mencerdaskan kehidupan masyarakat Papua.

Perubahan orientasi inilah yang sebenarnya sedang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menciptakan Papua sebagai tanah yang damai, melalui peningkatan kesejahteran rakyat Papua berbasiskan tata ekonomi baru, di mana sumber alam harus digunakan untuk kemakmuran bagi penduduk pemiliknya.

Presiden Jokowi menggunakan pola pendekatan kesejahteraan ketimbang keamanan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di Papua.

Selain itu, mengupayakan pendekatan ekonomi yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya, bahan bakar minyak (BBM) satu harga, jaminan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan lain sebagainya. Marilah kita jadikan Papua sebagai negeri yang damai, penuh welas asih, dan menyejukkan.

*) Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPI. (Tulisan merupakan pendapat pribadi)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN