Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Mobilisasi Dana Investasi

Rabu, 13 April 2022 | 08:00 WIB
Fauzi Aziz *) (redaksi@investor.id)

Ketika angka produk domestik bruto (PDB) per kapita mengalami peningkatan, itu adalah sebuah pertanda baik bahwa berarti telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat rata-rata tiap tahunnya.

Data BPS memberikan fakta bahwa tahun 2018 pendapatan per kapita sebesar Rp 56,0 juta (US$ 3.927,3). Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 59,1 juta (US$ 4.174,5), tapi tahun 2020 turun menjadi Rp 56,9 juta (US$ 3.911,7). Pendapatan per kapita menurut Dana Moneter Internasional (IMF) mencapai US$ 3.270 terjadi pada 2011.

Data itu sebuah pertanda baik bahwa status Indonesia sebagai negara berkembang akan naik kelas menjadi negara besar dengan kekuatan ekonomi yang bakal menyusul kekuatan ekonomi besar di Asia yaitu Tiongkok dan India, serta Brasil dan Rusia. Data BPS juga mencatat 83,54% PDB triwulan III-2021 berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada triwulan II-2021 angkanya adalah 84,93% juga berasal dari konsumsi rumah rumah tangga dan investasi. Ini menjadi indikasi bahwa ada relasi yang bersifat linier ketika pendapatan masyarakat cenderung meningkat, kekuatan daya belinya selalu mengarah pada dua sasaran yaitu pengeluaran konsumsi dan investasi yang cenderung meningkat.

Konsep tentang discretionary income atau biasa disebut “pendapatan menganggur”, oleh ahli pemasaran dikatakan bahwa rules of thumb-nya yang berlaku umum adalah mereka yang memiliki discretionary income sekitar 1/3 dari keseluruhan pendapatan. Mereka adalah golongan kelas menengah yang rata-rata memiliki buying power memadai. Pola belanjanya tidak seputar kebutuhan sembako, tapi mampu membeli produk dan layanan advanced, layanan perbankan, asuransi dan investasi, serta melakukan perjalanan wisata di dalam negeri maupun luar negeri.

Konsumsi, investasi dan ekspor adalah mesin penggerak permintaan agregat. Memobilisasi dana masyarakat untuk menabung dan berinvestasi penting dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini penting dilakukan karena uang untuk investasi datang dari masyarakat. Meningkatkan gerakan menabung atau berinvestasi dapat berfungsi mengurangi ketergantungan terhadap aliran modal dari luar negeri yang fluktuatif.

Namun, gerakan menabung atau berinvestasi dari masyarakat tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan badan pengelola dana masyarakat dalam bentuk provident fund untuk kemudian dapat ditempatkan sebagai dana investasi.

Ilustrasi
Ilustrasi

Pendekatan strategis seperti itu adalah bukan soal pilihan, tetapi memang menjadi keharusan karena kita sungguh membutuhkannya untuk menutup gap antara tabungan dan investasi.

Selama masa pandemi Covid-19, menurut LPS, golongan kelas menengah Indonesia yang mempunyai discretionary income lebih memilih menyimpan dananya di bank-bank umum hingga mencapai Rp 7.300 triliun. Padahal di saat yang sama tingkat suku bunga tabungan dan deposito semakin tidak menarik. Ini pertanda bahwa di masyarakat kelas menengah terjadi kelebihan likuiditas sebagai pendapatan menganggur yang benar-benar tidak dibelanjakan. Dana ini dapat dimobilisasi sebagai dana investasi yang bisa dikelola lembaga pengelola investasi pemerintah (termasuk pemerintah provinsi) maupun oleh masyarakat sendiri dalam bentuk korporasi maupun koperasi.

Pertumbuhan ekonomi secara spasial yang terus mengalami kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa harus diatasi dengan investasi dengan cost of fund rendah. Kontribusi Jawa terhadap PDB pada triwulan III-2021 sebesar 57,54%, dan di luar Jawa 42,46%. Koridor Sumatera berkontribusi 21,95%, Kalimantan 8,32%, Sulawesi 6,98%, Bali-Nusa Tenggara 2,75%, dan Maluku-Papua 2,45%. Ini menjadi tantangan pembangunan dan investasi pada setiap koridor ekonomi yang tidak bisa dibiarkan karena kesenjangan selalu menjadi sumber konflik. Pertumbuhan ekonomi secara spasial harus diatasi dengan meningkatkan investasi di setiap koridor ekonomi.

Tepat jika pemerintah pada 2022 fokus terhadap kebijakan peningkatan investasi dan ekspor untuk mengimbangi kontribusi konsumsi terhadap PDB. Pembentukan LPI dan rencana pemerintah membentuk BUMN venture capital merah putih untuk membesarkan bisnis start-up adalah langkah tepat. Daerah-daerah juga perlu mempunyai badan pengelola dana investasi. Paling tidak pada 6 koridor ekonomi: Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku, Bali-Nusa Tenggara, dan Jawa. Menurut catatan penulis, sebelum tiap provinsi memiliki BPD, daerah malah sudah mempunyai perusahaan venture capital, misal Jabar dan Jatim.

Model investasi kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus dimulai untuk membangun ekonomi daerah di sektor riil. Dalam pengembangan agrobisnis-agroindustri, misalnya, masyarakat secara inklusif dilibatkan sebagai shareholders. Kita semangati bahwa bersama kita bisa. Bilamana perlu dapat dikembangkan model bursa/pasar modal “tertutup” untuk menghindari investasi bodong yang kini marak terjadi.

Kita ciptakan paradigma baru yaitu menggeser sumber pendapatan dari penerimaan bunga simpanan menjadi penerimaan deviden sebagai sumber pendapatan alternatif. Desentralisasi kegiatan investasi, industri, dan perdagangan harus ditata kembali sesuai prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam pasal 33 ayat 4, UUD 1945.

*) Pemerhati Ekonomi dan Industri.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN