Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Mobilitas sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional

Selasa, 15 Juni 2021 | 11:42 WIB
Ryan Kiryanto *)

Negara-negara di dunia sedang berpacu dengan program vaksinasi. Terlebih ketika terjadi ledakan kasus positif Covid-19 dan lonjakan angka kematian karena Covid-19 di India, sehingga memicu kekhawatiran bagi negara-negara lain, terutama yang memiliki relasi kuat dengan India di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan, pandemi Covid-19 pada tahun ini bisa lebih parah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Badan kesehatan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyerukan agar skema COVAX, yakni pemberian vaksin Covid-19 ke negara-negara miskin, bisa ditingkatkan dan dipercepat supaya pandemi segera berakhir.

Jadi, kata kuncinya adalah vaksinasi sebagai game changer utama, baik di skala global maupun domestik bagi setiap negara. Berakhirnya pandemi akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dunia, kawasan dan per individu negara. Ini lantaran mobilitas orang dan barang akan bergerak ke level normal seperti sebelum pandemi.

Tentu dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai new normal habits di seluruh dunia.

PDB Global dan Kawasan

Dalam risalah World Bank Group edisi Mei 2021, dikatakan momentum pemulihan ekonomi dunia sedang bergerak dan meluas ke lintas sektor. Vaksinasi berlangsung cepat dan masif di negara-negara maju, terlebih yang berstatus sebagai produsen vaksin. Namun sebaliknya, di kalangan negara sedang berkembang dan terbelakang justru sedang berjuang keras melakukan program vaksinasi.

Itulah yang memunculkan perkiraan pemulihan ekonomi dunia akan mengalami divergensi, di mana negara- negara maju pulih lebih cepat ketimbang negara-negara sedang berkembang dan terbelakang.

Sejalan dengan pelaksanaan vaksinasi global, kondisi pembiayaan tetap menjadi pusat perhatian kementerian keuangan dan bank sentral di seluruh dunia yang cenderung masih tetap komitmen dengan kebijakan akomodatifnya. Ini ditandai dengan kebijakan suku bunga rendah (bahkan ada yang negative interest rate), diperkuat dengan langkah quantitative easing (QE) untuk memperlonggar likuiditas supaya penyaluran kredit/ pembiayaan menjadi lebih lancar dan masif. Pelonggaran defisit fiskal pun diberlakukan sebagai konsekuensi bertambahnya porsi utang di sisi sumber penerimaan neraca setiap negara.

Saat ini kombinasi kebijakan moneter dan fiskal tersebut memberikan dampak nyata pada kelangsungan pemulihan ekonomi global. Purchasing Manager Index (PMI) global naik dari posisi 54,8 pada Maret 2021 ke 56,3 pada April 2021, merupakan posisi tertinggi da lam 11 tahun terakhir, yang meng in dika sikan fase ekspansi manufaktur global.

Kenaikan PMI global dibarengi dengan membaiknya permintaan di semua sektor, baik di sisi pengolahan maupun sisi jasa (services). Kenaikan PMI global dipicu oleh program vaksinasi di sejumlah Negara industri yang bergerak secara masif diikuti relaksasi kebijakan pembatasan fisik dan sosial yang mendorong mobilitas orang dan barang lintas negara secara massif dan frekuentif.

Sejumlah lembaga internasional dan korporasi global secara konsensus memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini sebesar 5,9%, lebih baik dari realisasi tahun 2020 yang minus 3,3%.

Untuk Eurozone diproyeksikan tumbuh sebesar 4,5%, membaik dibanding 2020 yang minus 6,8%. Sementara Tiongkok diproyeksikan tumbuh 7,5% tahun ini, setelah melemah pada 2020 sebesar 2,2%. Untuk 2022, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan sebesar 4,8%. Sementara kawasan Eropa sebesar 4,9%, dan Tiongkok sebesar 5,5%.

Dari proyeksi ekonomi dunia dan kawasan pada 2021 dan 2022 tersebut, memberikan indikasi bahwa outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah yang tertinggi atau puncaknya, kemudian mulai 2022 bergerak melandai memasuki

“fase normalisasi” seperti di masa sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) terus menguat dari sebesar 4,3% pada kuartal IV-2020 menjadi 6,4% pada kuartal I-2021 ditopang oleh perbaikan sisi konsumsi dan investasi setelah paket pemulihan ekonomi AS senilai US$ 1,9 triliun (setara Rp 27.335 triliun dengan kurs Rp 14.386/US$) diluncurkan Presiden Joe Biden.

Pertumbuhan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan para ekonom dan analis ini mendorong ekspektasi inflasi melampaui konsensus sebesar 2%, sehingga memantik spekulasi bahwa the Fed akan mempercepat pengurangan pembelian aset dan menormalisasi arah kebijakan moneternya. Pandangan inilah yang memicu terjadinya arus modal keluar (capital outflows) di sejumlah Negara berkembang.

Aksi dana asing keluar tersebut pada akhirnya berhenti setelah Jerome Powell, gubernur the Fed, memberikan pernyataan bahwa stance kebijakan bank sentral AS masih tetap akomodatif setidaknya hingga 2023. Pandangan Powell ini dilandasi oleh asesmen terkini bahwa pemulihan ekonomi AS masih akan dihadapkan pada berbagai risiko ketidakpastian setelah munculnya gelombang kedua kasus Covid-19 di beberapa negara, utamanya India.

Stance kebijakan the Fed mempertahankan suku bunga acuan tetap di level rendah sebesar 0-0,25% dan stance kebijakan akomodatif akan ditinjau kembali jika kondisi berikut ini terpenuhi.

Pertama, serapan tenaga kerja mencapai level maksimum. Kedua, inflasi telah mencapai level konsensus politik sebesar 2%. Ketiga, inflasi bahkan telah menembus level 2% untuk waktu yang cukup lama sehingga harus dinormalkan kembali.

Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia

Untuk perekonomian Indonesia, saat ini arah pergerakannya berada pada fase pemulihan setelah mampu melewati fase survivalitas pada 2020.

Ke depan, tetap diperlukan dukungan kebijakan kombinatif dan sinergis yang countercyclical dari sisi moneter, fiskal dan keuangan, sejalan dengan vaksinasi yang terus bergulir untuk menstimulasi mobilitas orang dan barang/jasa.

Dari sisi moneter, stance kebijakan Bank Indonesia (BI) tetap akomodatif. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 24-25 Mei 2021 memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Keputusan bank sentral itu dimaksudkan untuk tujuan ganda, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat pemulihan ekonomi. Ini diperkuat dengan keputusan BI menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2% menjadi 1,75% per bulan yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2021.

Harapannya, konsumsi rumah tangga dengan memanfaatkan kartu kredit akan melonjak sehingga mendorong pertumb uhan ekonomi (PDB).

Hal penting yang patut dicermati adalah penguatan koordinasi BI dengan pemerintah dan otoritas ter kait untuk mendorong penu runan suku bunga kredit (SBK) dan meningkatkan kredit kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas. Sektor properti dan otomotif menjadi dua sektor yang memperoleh relaksasi sehingga diandalkan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi karena memiliki daya ungkit dan dampak pengganda yang besar.

Secara spasial, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di Pulau Jawa tetap menjadi andalan untuk menopang PDB Indonesia. Namun demikian, jangan diabaikan potensi pertumbuhan di daerah tertentu yang memiliki keunggulan spesifik. Provinsi Bali dengan keunggulan pariwisatanya bisa menjadi contoh.

Kini perlu dipertimbangkan oleh semua pengambil kebijakan untuk membuat relaksasi kebijakan di sektor pariwisata (termasuk hotel, restoran, dan kafe atau horeka) dari sisi skim pembiayaan. Hal itu mengingat Indonesia memiliki sejumlah destinasi wisata potensial, khususnya Bali, yang bisa didorong kebangkitannya.

Seiring dengan telah dimulainya program vaksinasi sebagai game changer dan berbagai stimulus yang telah dikeluarkan OJK bersama pemerintah dan BI, kini penyaluran kredit di Bali menunjukkan hasil positif mencapai 0,54% (yoy) atau tumbuh menjadi Rp 93,6 triliun saat pertumbuhan kredit secara nasional masih terkontraksi.

Suku Bunga Rendah Bukan Satu-satunya Solusi

Sejauh ini kondisi likuiditas tercatat longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi otoritas moneter, keuangan dan fiskal dalam mendorong pemulihan ekonomi. BI telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp 88,91 triliun hingga 21 Mei 2021.

Bank sentral juga melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan BI dengan Pemerintah (Kemenkeu) untuk pendanaan APBN 2021. Hingga 21 Mei 2021, pembelian SBN di pasar perdana tercatat sebesar Rp 108,43 triliun.

Langkah ini mendukung likuiditas perekonomian yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh ma singmasing 17,4% (yoy) dan 11,5% (yoy) pada April 2021.

Kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 33,67%, dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,94% (yoy).

Suku bunga kebijakan moneter yang akomodatif dengan likuiditas yang tetap longgar mendorong SBK perbankan terus menurun kendati masih terbatas. Suku bunga deposito telah menurun sebesar 196 bps (yoy) menjadi 3,76% pada Maret 2021.

Di pasar kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) atau prime lending rate (PLR) perbankan telah turun sebesar 174 bps (yoy) menjadi 8,9% pada Maret 2021. Kelompok Bank BUMN mencatatkan penurunan SBDK paling dalam di antara kelompok bank lainnya yaitu sebesar 270 bps (yoy)pada Maret 2021, sementara SBDK kelompok bank lainnya menurun secara terbatas. Penurunan SBDK tersebut diikuti dengan penurunan suku bunga kredit (SBK) baru sebesar 59 bps (yoy) pada periode yang sama.

Kendati penurunan SBK belum sebesar penurunan SBDK, namun setidaknya memberikan indikasi adanya kehendak dari perbankan untuk menyesuaikan suku bunga kreditnya searah dengan penurunan suku bunga acuan.

Di luar suku bunga kredit segmen mikro, secara umum SBK untuk semua jenis penggunaan sudah berada di level single digit per annum-nya.

Pada akhirnya ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dengan ruang intermediasi perbankan masih terbuka lebar. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) per Maret 2021 tetap tinggi sebesar 24,05% dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah, yakni 3,17% (bruto) dan 1,02% (neto). Namun, lantaran masih belum kuatnya sisi permintaan di sektor riil di tengah kondisi likuiditas yang longgar, maka intermediasi perbankan masih mengalami kontraksi sebesar 2,28% (yoy) pada April 2021.

Masih lambatnya kucuran kredit juga disebabkan oleh masih relatif tingginya persepsi risiko kredit dari kacamata perbankan di masa pandemi.

Di tengah masa pandemi, kebijakan suku bunga rendah memang belum mampu direspons oleh perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasinya. Ini semua lantaran pelaku sektor riil masih dihadapkan pada sisi permintaan yang belum kuat.

Dengan kata lain, turunnya SBK belum menjamin meningkatnya permintaan kredit. Di situasi normal, turunnya SBK memang akan menaikkan permintaan kredit. Namun di masa pandemi, turunnya SBK belum cukup kuat mendorong permintaan kredit. Maka, harus ada solusi tepat dancerdas untuk menstimulasi sisi permintaan di sektor riil.

Di luar aspek percepatan vaksinasi publik sebagai game changer utamanya untuk mendorong mobilitas orang dan barang/jasa, maka salah satu tawaran solusinya adalah mempercepat belanja pemerintah pusat (melalui Kementerian/ Lembaga) dan pemerintah daerah sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Pola perilaku serapan belanja pemerintah pusat dan daerah di setiap kuartal seyogianya konsisten sehingga memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Serapan belanja pemerintah akan menggerakkan sendi-sendi perekonomian sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif. Sektor pertanian dalam arti luas dan infrastruktur dasar yang tercakup di dalam proyek strategis nasional (PSN) bisa menjadi solusi kebekuan pencairan anggaran pemerintah sehingga bisa memantik permintaan kredit investasi (KI) dan kredit modal kerja (KMK).

Dari sisi inilah permintaan kredit diperkirakan akan meningkat signifikan mulai kuartal II-2021 dan seterusnya. Hal itu sejalan dengan peningkatan mobilitas orang dan barang/jasa, membaiknya ki nerja korporasi, meningkatnya per mintaan otomotif dan kredit pemilikan rumah (KPR), serta meningkatnya PMI Indonesia ke posisi 54,6.

Penurunan penetapan bunga kartu kredit menjadi 1,75% per bulan mulai 1 Juli 2021 juga dimaksudkan untuk mendorong konsumsi masyarakat saat kebijakan pembatasan mulai dilonggarkan. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh signifikan pada kisaran 4-6% pada kuartal II- 2021 sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia pada kuartal II-2021 pada kisaran 5,0–7,0% (yoy).

*) Ekonom

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN