Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rifky Bagas Nugrahanto

Rifky Bagas Nugrahanto

Momentum Hari Pajak dan Semangat Memajukan Ekonomi

Rifky Bagas Nugrahanto, Jumat, 12 Juli 2019 | 11:49 WIB

Menyongsong peringatan Hari Pajak yang akan diperingati pada tanggal 14 Juli, menyiratkan tugas besar perpajakan yang sangat lekat dengan perekonomian Indonesia. Mengingat nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Pajak, membawa pada titik balik perjuangan kemerdekaan bangsa. Salah satu bagian yang tak terpisahkan dan tercetus saat rapat yang dilaksanakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kala itu.

PUPKI melakukan sidang pembukaan pada tanggal 28 Mei 1945 dengan melantik para pejabatnya dan keesokan harinya, 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dilakukan sidang pertama di gedung Chuo Sangi In (gedung Volksraad atau semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda dan saat ini dikenal sebagai Gedung Pancasila yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 Jakarta). Sidang yang dilakukan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk merumuskan bentuk dan dasar negara Indonesia (Syafrianto, 2018).

Selanjutnya pada masa reses antara masa sidang pertama ke sidang kedua yang dilaksanakan kembali pada tanggal 10 Juli 1945, dibentuklah panitia kecil, yaitu Panitia Sembilan guna meramu berbagai masukan dan konsep yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI dalam sidang pertama. Kesembilan usulan ini pun dikumpulkan selama masa reses antara tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945, salah satunya mengenai soal keuangan.

Dalam pembahasan inilah salah satu usulan Dr Radjiman Wedyodiningrat menyebutkan tentang pajak. Persidangan kedua dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945 itupun, salah satu agenda dari Panitia Kecil pada tanggal 12 Juli 1945 membahas 3 pokok pembahasan. Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam sidang dimunculkan kata “pajak” pada Rancangan UUD Kedua, yaitu pada Bab VII Hal Keuangan – Pasal 23 yang pada butir kedua menyebutkan, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Sebuah per tanyaan menguak kembali, bagaimanakah langkah perjuangan saat ini? Apakah semangat itu masih berkobar hingga saat ini?

Sepertinya pemerintah juga tak pernah memadamkan gelora semangatnya. Tak hanya terekam pada sejarah masa lalu, saat ini pun perjuangan masih tetap berlanjut dengan beragam permasalahan yangterelevasi sesuai dengan kompleksitas perekonomian.

Seperti halnya untuk menghadapi perang dagang AS-Tiongkok, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat optimistis bahwa perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akan berpeluang memberikan dampak dalam mengalirkan investasi ke Indonesia, karena Indonesia memiliki segala kondisi yang diperlukan untuk menjadi tempat investasi. Kondisi tersebut antara lain infrastruktur, simplifikasi peraturan, peringkat Ease of Doing Bussines (EODB) yang meningkat, serta Indonesia mempunyai pasar yang besar (kemenkeu. go.id, 2019).

Optimisme Akan Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun masih dipercayai berkisar 5,2% dari dampak perang dagang ini. Walaupun pada satu sisi terdapat risiko yang dihadapi, antara lain menurunnya ekspor, impor, dan harga komoditas, per tumbuhan Indonesia yang lebih moderat pada kisaran 5,17%-5,2%. Dampak dari eksalasi perang dagang negara utama dunia memberikan secara langsung pengaruh terhadap volume perdagangan global. Bank Dunia pun merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global 2019 dari semula 2,9% menjadi 2,6%.

Namun, perekonomian Indonesia tahun 2019 diperkirakan masih tumbuh stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional masih akan didorong terutama oleh konsumsi dan investasi. Prospek optimisme atas pertumbuhan ekonomi juga ditunjukkan oleh perkembangan indeks kepercayaan konsumen (IKK) hingga Mei 2019.

Demikian pula dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia terus membaik dan pada bulan Mei 2019 berada pada level tertinggi sejak Agustus 2018, sebesar 51,6 yang menggambarkan adanya perbaikan kondisi bisnis sector manufaktur. Potensi perbaikan kondisi sektor ini pun didorong dengan adanya ekspansi produksi dan pertumbuhan permintaan (APBN Kita Juni, 2019).

Melihat sisi pendapatan, dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal sebagai salah satu sumber per tumbuhan, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam beberapa tahun berakhir, realisasi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara semakin meningkat baik dilihat dari nilai nominal maupun persentase kontribusinya. Penerimaan perpajakan pun terus mengalami per tumbuhan yang positif.

Meskipun penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat tantangan, yaitu turunnya kemampuan pemungutan perpajakan. Hal ini pun tercermin dalam indikator tax ratio yang belum menunjukkan performa yang optimal. Tingkat tax ratio pun masih perlu ditingkatkan, jika membandingkan dengan negaranegara di Asia Tenggara yang dapat mencapai 16,5% terhadap product domestic bruto (PDB) seperti negara Thailand, maupun Malaysia yang juga mencapai 14,3%. Peran penting untuk menstimulus perekonomian sangatlah dibutuhkan, salah satunya dengan kebijakan insentif perpajakan.

Pemerintah pun menempuh berbagai kebijakan insentif perpajakan baik dalam rangka meningkatkan struktur investasi maupun ekspor dalam PDB Indonesia. Proyeksi struktur investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dan ekspor dalam PDB Indonesia tahun 2030 pun diharapkan dapat mencapai masing-masing 37,7% dan 26,9%.

Stimulus Perekonomian 2019

Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim investasi maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kebijakan fiskal ini pun mendukung program pemerintah untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu berupa rumah sederhana dan rumah sangat sederhana untuk dimiliki. Pemerintah pun menyadari bahwa perlu untuk memerhatikan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah secara intensif. Perlunya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan. Beleid ini sebagai realisasi dari usulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan terkait.

Secara jelas, bahwa kenaikan batasan harga jual ini, yaitu zona di Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) naik dari batasan Rp 140.000.000 pada tahun 2019 dan Rp 150.500.000 pada tahun 2020. Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) naik dari batasan Rp 153.000.000 pada tahun 2019 dan Rp 164.500.000 pada tahun 2020. Sedangkan wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) naik batasannya untuk tahun 2019 sebesar Rp 146.000.000 dan Rp 156.500.000 pada tahun 2020.

Untuk Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu, pada tahun 2019 sebesar Rp 158.000.000 dan tahun 2020 menjadi Rp 168.000.000. Dan yang terakhir untuk wilayah Papua dan Papua Barat, dari nilai batasan Rp 212.000.000 pada tahun 2019 dan Rp 219.000.000 pada tahun 2020.

Bukan hanya itu, dengan diterbitkannya beleid Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 86/ PMK.010/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, melengkapi insentif fiscal yang pemerintah sediakan.

Pemerintah meyakini, sektor proper ti harus didukung secara tersistem dengan mengubah ketentuan mengenai batasan nilai hunian mewah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti melalui peningkatan daya saing. Detailnya, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dinaikkan batasan harga jualnya sebesar Rp 30 miliar atas pengenaan tarif pajak sebesar 20%.

Selain itu, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, diperlukan kerja sama antara berbagai otoritas yang berwenang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK menjelaskan mengenai peranan antara otoritas yang bekerja sama dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bagaimana mengkoordinasikan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis keuangan, penanganan permasalahan bank sistemik, baik ketika sistem keuangan berada dalam kondisi normal maupun krisis. Kementerian Keuangan tidak dapat bekerja sendiri melainkan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bersinergi untuk menjaga kestabilan ini.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain diterbitkannya beleid-beleid yang bertujuan mendukung perekonomian di tahun 2019, teknologi administrasi pun mulai ditingkatkan. Sistem Compliance Risk Management (CRM) dipersiapkan dalam menunjang pengambilan keputusan di DJP. CRM berfungsi sebagai policy driver dalam bentuk decision-making tool dengan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan proses bisnis yang relevan dapat terukur dan efisien.

Dalam fungsinya, untuk menentukan risikonya, semua wajib pajak (WP) diperingkat berdasarkan skor dan level risikonya. Dengan memanfaatkan daftar tingkat risiko WP yang telah terbentuk, proses bisnis terkait dapat menentukan prioritas penanganan atas kepatuhan WP. Lebih lanjut, semua fungsi dan peranan tersebut tidak mungkin dilakukan DJP sendirian. Kontribusi semua pihak pun sangat dibutuhkan,. Seperti halnya dalam memperingati Hari Pajak, bahwa esensi pajak bukan untuk aku, dia, ataupun mereka, namun untuk kesejahteran rakyat Indonesia.

Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. (Pendapat pribadi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN