Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

DESA SILUMAN,

Momentum Memperbaiki Pengelolaan Dana Desa

MH Said Abdullah, Sabtu, 9 November 2019 | 23:25 WIB

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak bisa dilepaskan dari keinginan Negara untuk memperkuat peran dan fungsi Desa dalam mata rantai pembangunan. Oleh sebab itu, perlu ada regulasi yang memperjelas fungsi dan kewenangan Desa. Kemudian melahirkan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa.

Tujuan Dana Desa yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut, antara lain: meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan tersebut menggambarkan adanya keinginan kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat Desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

Salah satu amanah yang diberikan kepada Pemerintah adalah mengalokasikan Dana Desa, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Program Dana Desa sudah dilakukan sejak tahun 2015, sudah menjangkau 74.954 Desa di seluruh Indonesia, terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,8 triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp 60 triliun, pada tahun 2019 menjadi Rp70. Praktis, dalam lima tahun terakhir, alokasi Dana Desa sudah dialokasikan sebesar Rp257 triliun.

Perbaikan Pengelolaan Dana Desa

Munculnya kasus Desa Siluman sebagaimana diungkap oleh Menteri Keuangan, adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang tidak berpenghuni, dimana ditemukan kasus dugaan 56 desa fiktif penerima Dana Desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Temun tersebut diharapkan bisa memberikan momentum yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa di awal periode Pemerintahan baru.

Desa Siluman merupakan puncak gunung es dari permasalahan Dana Desa yang semakin meningkat. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 454 kasus korupsi yang diusut pada 2018, sebanyak 96 kasus merupakan korupsi dana desa. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan semakin banyaknya kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan aparatur Desa.

Dari temuan penyelewengan Dana Desa di lapangan yang terungkap selama ini, terdapat tiga pola penyelewengan. Pertama, penyelewengan dilakukan saat perencanaan. Penyelewengan ini sudah direncanakan semenjak dilakukan pada saat perencanaan Dana Desa. Sebagai contoh, pada saat perencanan oknum aparatur Desa membuat rancangan anggaran di atas harga pasar.

Kedua, penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur Desa. Penyelewengan Dana Desa paling banyak dilakukan oleh aparatur Desa. Banyak kasus yang melibatkan oknum kepala desa yang melakukan pengadaan langsung tanpa menggunakan pihak ketiga atau melalui tim pengadaan. Sehingga menimbulkan penggelembungan anggaran dan program fiktif yang didanai oleh Dana Desa.

Ketiga, penyelewengan yang melibatkan pihak ketiga. Penyelewengan Dana Desa yang melibatkan pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Banyak ditemukan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan plaform anggaran atau kualitas proyek yang tidak sesuai dengan rencana anggaran. Sehingga banyak menimbulkan permasalahan di lapangan.

Pengelolaan dana desa selama ini lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan fisik terutama infrastruktur. Padahal dari tujuan penggunaan Dana Desa sendiri, lebih banyak menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan terutama dalam pengentasan kemiskinan. Porsi besaran pengalokasian Dana Desa yang masih terpusat pada pembangunan fisik menyebabkan potensi penyelewengannya besar.

Mencari Solusi

Langkah Kementerian Keuangan yang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kepolisian, untuk menelusuri Desa Siluman dan jumlah Dana Desa yang sudah mengalir ke desa-desa, perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak. Perlu segera mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan.

Terdapat beberapa langkah yang bisa digunakan untuk meminimalisir penyelewengan Dana Desa. Pertama, memperkuat pengawasan yang dilakukan aparat Pemerintahan diatasnya, mulai dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat. Kedua, memperkuat database mengenai pengelolaan Dana Desa yang bisa digunakan untuk monitoring keberadaan Dana Desa. Ketiga, meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa. Keempat, memberikan reward dan punishment dari Pemerintah terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk Dana Insentif Desa.

Peran dan fungsi DPR dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa perlu lebih dioptimalkan. Pengawasan yang dilakukan DPR bisa lebih efektif, mengingat tugas dan kewenangan DPR yang bisa menelusuri penggunaan dana APBN dalam seluruh sektor. Ke depan DPR harus lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, sehingga bisa mengantisipasi penyelewengan Dana Desa lebih dini, mengingat persetujun alokasi Dana Desa dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah dalam Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA