Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fatchurrahman Geigy Haryutama dan Heru Susetyo

Fatchurrahman Geigy Haryutama dan Heru Susetyo

New Normal dan Tantangan Business Judgement Rule bagi BUMN

Jumat, 31 Juli 2020 | 04:27 WIB
Fatchurrahman Geigy Haryutomo ,Heru Susetyo

Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bahwa pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berpotensi menggerus pendapatan negara.   Akibatnya, pemerintah pun merevisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020, dengan defisit APBN membengkak menjadi sebesar Rp 1.039 triliun atau 6,37% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut yang kemudian mendorong PresidenRI membentuk kebijakan khusus berupa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (belakangan disahkan DPR menjadi Undang-Undang), yang di dalamnya diatur mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satunya adalah pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dilakukan melalui BUMN.

Pasal 11 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa PMN dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk.

Sehingga tidak keseluruhan BUMN akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, meskipun kegiatan usahanya saat ini terdampak oleh pandemic corona.

Lampiran Perpres Nomor 54 Ta hun 2020 mengatur bahwa BUMN yang mendapatkan PMN dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah 2 BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan yakni PT Sarana Multigriya Finansial dan PT GeoDipa Nusantara, serta 3 BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN yakni PT PLN, PT Hutama Karya, dan PT PANN Multi Finance.

Tidak hanya berupa bantuan be rupa PMN, baru-baru ini pemerintahkembali mengucurkan dua bentuk bantuan lainnya untuk BUMN, yakni pencairan piutang dan dana talangan. Bantuan berupa pencairan piutang dikucurkan sebesar Rp 108,48 triliun yang diberikan kepada PLN, BUMN Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Kimia Farma Tbk, Bulog, Pertamina, dan PT Pupuk Indonesia.

Sementara itu, bantuan berupa dana talangan dikucurkan sebesar Rp 19,65 triliun yang di berikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk, PT Kereta Api Indonesia, Perumnas, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara.

Secara umum, kondisi finansial BUMN saat ini mengalami penurunan yang tajam mengingat aktivitas perekonomian yang tidak normal. Oleh karenanya, pemerintah dan seluruh direksi BUMN dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, pandemi corona memiliki dampak yang besar terhadap per ekonomian, baik terhadap APBN, angka pengangguran yang semakin meningkat, maupun kinerja finansial BUMN. Di sisi lain, keduanya tidak memiliki pilihan lain untuk menggenjot kinerja perusahaan BUMN dalam rangka memulihkan perekonomian nasional untuk menyongsong Masa Kenormalan Baru (new normal) yang kini sedang digaungkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, BUMN perlu menjawab apakah dana bantuan yang telah diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik- baiknya untuk memulihkan perekonomian nasional saat ini dan di masa ke normalan baru, serta dipergunakan secara tepat sasaran.

Untuk menjawab hal tersebut, pemangku kebijakan terkait BUMN perlu benar-benar memperhatikan penerapan konsep Business Judgement Rule (BJR) yang hingga saat ini masih sangat rancu dalam pengelolaan perusahaan BUMN.

Business Judgement Rule: Persoalan Tahunan Perusahaan BUMN

Tentu segar di ingatan kita terkait kasus eks Direktur Pertamina, Karen Agustiawan, yang diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap telah melakukan kerugian negara.

Sebelumnya, Karen Agustiawan diduga melakukan tindak pidana korupsi karena mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di perusahaan serta tidak melakukan analisis risiko pada saat memimpin PT Pertamina dalam melakukan investasi di Blok Baster Manta Gummy pada tahun 2009.

Diperkirakan, Negara rugi sebesar Rp 568 miliar atas tindakan yang dilakukan oleh Karen Agustiawan. Melalui Putusan Nomor 15/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst, Karen Agustiawan dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pida na korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsita hun 1999 di tingkat pertama dan tingkat banding.

Tidak puas terhadap putusan tersebut, pihak Karen Agustiawan kemudi an mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan dalih bahwa apa yang dilakukannya masih dalam kerangka konsep BJR.

Pada akhirnya, di hari Senin, 9 Maret 2020, Mahkamah Agung memutus bahwa terdakwa Karen Agustiawan divonis lepas dari tuntutan. Para hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan merupakan risiko bisnis dan termasuk dalam kerangka konsep Business Judgement Rule sehingga perbuatannya bukan merupakan tin dak pidana.

Juru Bicara Mahkamah Agung menyatakan bahwa aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Meskipun begitu, setidaknya berkaca pada kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa ma sih terdapat silang pendapat terkait dengan penerapan konsep Business Judgement Rule dalam perusahaan BUMN.

Kerangka Regulasi Konsep Business Judgement Rule dalam Perusahaan BUMN

Konsep BJR sendiri telah diatur dalam 2 peraturan utama terkait dengan BUMN, yakni Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) UU BUMN yang menyatakan bahwa direksi dan komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, diatur pula dalam Pa sal 114 UU Perseroan Terbatas tahun 2007 yang menyatakan bah wa anggota direksi tidak da pat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, tidak mempunyai benturan kepentingan, serta keputusannya ditujukan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan.

Secara konseptual, kedua landasan hukum tersebut mencerminkan prinsip-prinsip tanggung jawab direksi suatu perseroan, yakni mendudukkan direksi sebagai trustee (fiduciary duty), serta keharusan direksi untuk mempunyai kepedulian dan kemampuan, itikad baik, loyalitas, dan kejujuran dalam derajat yang tinggi (duty of care and skill).

Oleh karenanya, apabila terjadi kerugian per seroan, namun pengambilan ke putusan oleh direksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan sesuai dengan prinsip tanggung jawab direksi, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut.

Silang pendapat antaraparat penegak hukum terkait dengan konsep Business Judgement Rule juga setidaknya dapat dipahami mengingat rancunya ketentuan dalam UU Keuangan Negara yang masih mengatur bahwa kekayaan BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara, sehingga pertanggungjawaban keuangan BUMN turut ikut dalam skema per tanggungjawaban keuangan negara.

Kerancuan ini tentu sangat menghambat kinerja bisnis BUMN. Apalagi dengan wacana new normal yang kini digaungkan oleh Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, maka bukan tidak mungkin bahwa direksi akan melakukan beberapa keputusan bisnis dengan risiko yang tinggi untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya da lam rangka mengganti penurun an cashflow yang terjadi akibat pandemi Covid-19.  

Apabila kerancuan mengenai konsep Business Jud gement Rule ini terus menerus dibiarkan sehingga silang pendapat mengenai konsep tersebut menjadi semakin runcing, maka bukan tidak mungkin bahwa para direksi BUMN akan selalu ter jebak dalam ketakutan untuk mengambil keputusan bisnis de ngan risiko yang tinggi, karena berpotensi tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Tuntutan Untuk Berbenah

Persoalan yang terkait dengan penerapan konsep Business Judgement Rule dalam pengelolaan perusahaan BUMN, telah menjadi bahasan yang cukup lama.

Akibat dari rancunya penerapan konsep ini tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak direksi BUMN yang dengan mudah dimintai pertanggungjawaban pidana akibat keputusan bisnisnya, namun juga perlu diperhatikan bagaimana dampak kerancuan tersebut terhadap kinerja finansial BUMN.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kuantitas cashflow perusahaan BUMN. Tidak hanya dituntut untuk memulihkan kembali kondisi finansial perusahaan, namun BUMN juga ditugaskan oleh pemerintah, sebagai garda terdepan dalam program pemulihan perekonomian nasional.

Kedua tuntutan tersebut tidak saling menegasikan, namun perlu dipahami bahwa kontribusi utama BUMN terhadap negara adalah memberikan sebesar-besarnya setoran dividen dan pajak kepada negara, agar dapat dikelola menjadi program-program lainnya.

Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa tidak ada pilihan lain untuk menggenjot kembali kinerja perusahaan BUMN. Namun demikian, pemerintah harus bersiap menerima konsekuensi bahwa akan banyak direksi BUMN yang mengambil keputusan bisnis dengan risiko yang tinggi, dengan meluruskan kerancuan terkait dengan penerapan konsep Business Judgement Rule. Harapan terbesar tentu perekonomian nasional pulih kembali, dan bukan memperbanyak kasus hokum terhadap direksi BUMN.

*) Peneliti pada LKIHI Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**) Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN