Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Akbar Dachlan, Pendiri Komunitas Melek APBN

Akbar Dachlan, Pendiri Komunitas Melek APBN

Obligasi Daerah dan Pembiayaan Infrastruktur

Minggu, 20 September 2020 | 04:31 WIB
Akbar Dachlan *)

Data Asian Competitiveness Institute (2017) menggambarkan adanya variasi kualitas kehidupan dan pembangunan infrastruktur antardaerah di Indonesia. Terdapat 19 provinsi yang memiliki skor negatif. Tiga provinsi terendah di antaranya adalah Papua, NTT, dan Papua Barat dengan skor masing-masing -3.111, -1.773, dan -1.550.

Di samping itu, 3 provinsi dengan skor tertinggi adalah Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta dengan skor masing-masing 2,068, 1,347, dan 1,347. Padahal, kita melihat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan perhatian besarnya kepada pembangunan infrastruktur.

Pada periode pertama (2014-2019) Presiden Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur meningkat cukup tajam. Anggaran infrastruktur di tahun 2019 hampir mencapai Rp 400 triliun (meningkat 56% dibandingkan tahun 2015).

Tentunya sumber pendanaan ini tidak selamanya patut dibebankan ke anggaran pemerintah pusat. Sebab, kapasitas fiskal pada APBN juga tidak akan mampu menangani persoalan infrastruktur di seluruh daerah karena ada sektor lain yang juga perlu ditangani.

Sebagai gambaran, perkiraan kebutuhan pendanaan infrastruktur pada RPJMN 2015-2019 mencapai Rp 5.529 triliun. Pada RPJMN tersebut, APBD hanya diestimasi berkontribusi sebesar 9% dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Adapun APBN dibebankan sebesar 40%. Hal ini tentunya wajar mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup untuk mendanai kebutuhan daerah. Dengan demikian, perlu ada sumber pembiayaan alternatif lainnya untuk pembangunan infrastruktur, seperti obligasi daerah.

Tantangan Obligasi Daerah

Perdebatan terkait penerbitan obligasi daerah di Indonesia bisa terbilang cukup panjang. Sejak tahun 2013 sempat ramai beberapa daerah yang dinilai siap untuk menerbitkan obligasi daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Di DKI Jakarta, penerbitan obligasi batal dilakukan mengingat pada saat itu masih dianggap belum mendesak karena Pemprov DKI menilai masih sanggup mendanai kebutuhannya tanpa menerbitkan obligasi.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mulai menginisiasi penerbitan obligasi pada tahun 2013 namun terkendala dengan proses pembahasan di legislatif. Adapun Provinsi Jawa Barat batal menerbitkan obligasi yang mulanya ditujukan untuk mendanai infrastruktur Bandara Kertajati karena pendanaan sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Masih ada daerah-daerah lainnya yang dinilai siap untuk menerbitkan obligasi daerah seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan daerah lainnya.

Kendati demikian, sampai artikel ini ditulis belum ada pemerintah provinsi yang sudah merealisasikannya. Padahal, payung hukum yang mengatur penerbitan surat obligasi sudah ada, dimulai dari UU 8/1995 tentang Pasar Modal, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, sampai pada urusan teknis di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Penulis menilai bahwa belum adanya daerah yang berani merealisasikan penerbitan obligasi daerah disebabkan adanya risiko gagal bayar yang tinggi. Sejarah pernah mencatat peristiwa ini di Amerika Serikat. Pada tahun 1930-an saat terjadinya great depression, ada kasus gagal bayar obligasi daerah di Amerika Serikat dan yang paling fenomenal saat itu terjadi di Kota Arkansas pada tahun 1933.

Di tahun 1920-an, Arkansas memulai pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung industri otomotif yang sedang bergairah pada saat itu sehingga pemerintah setempat menerbitkan obligasi (municipal bonds) ke investor.

Singkat cerita pada tahun 1927, banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Mississippi berdampak pada rusaknya infrastruktur jalan dan ladang kapas yang menjadi sektor unggulan di Arkansas. Kondisi ini diperparah dengan kerusakan pasar finansial (great depression) yang makin memperburuk kondisi keuangan pemerintah Arkansas.

Pada akhirnya, pemerintah sempat dinyatakan gagal bayar. Kemudian kejadian yang barubaru ini terjadi adalah kebangkrutan kota Detroit, yaitu kota kecil di negara bagian Michigan, Amerika Serikat pada tahun 2013.

Dengan terpaksa pemerintah setempat harus mengajukan permohonan pailit akibat besaran utang yang diperkirakan mencapai US$ 18 miliar. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan kepailitan ini di antaranya adalah penurunan penerimaan pajak sejak tahun 2008, praktik korupsi serta pengelolaan keuangan daerah yang tidak baik.

Tentunya kisah suram ini berdampak pada pasar municipal bond di Amerika Serikat, khususnya terhadap kepercayaan investor. Dengan demikian wajar jika daerah khawatir kejadian di AS akan dialami juga di Indonesia.

Padahal hal tersebut seharusnya justru dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia agar tidak terjerumus ke peristiwa yang sama di AS. Ada beberapa catatan yang perlu dipersiapkan agar obligasi daerah dapat segera terbit.

Pertama adalah political will dari pimpinan daerah, baik itu dari eksekutif maupun legislatif, sangat dibutuhkan. Kendala yang umum dihadapkan bukan hanya adanya penolakan dari legislatif, tapi juga estafet kepemimpinan yang silih berganti seringkali menggagalkan upaya penerbitan obligasi ini.

Oleh karenanya perlu ada rencana jangka panjang yang jelas sehingga siapapun yang memegang jabatan eksekutif maupun legislatif dapat mengeksekusinya dengan baik.

Kedua, kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola pembiayaan dan manajemen risiko di daerah, seperti yang ada di pemerintah pusat (debt management office). Kesiapan dari aspek SDM beserta segala infrastrukturnya perlu dipersiapkan sedari awal dari pemerintah pusat.

Ketiga, mendorong keterlibatan auditor eksternal untuk melakukan proses audit keuangan daerah. Upaya ini penting terutama ketika pemerintah daerah ingin dilakukan pemeringkatan utang oleh lembaga pemeringkat sehingga investor bisa lebih yakin pada kelayakan daerah dalam mengembalikan pokok utangnya.

Keempat, memperhatikan keterbatasan likuiditas di pasar untuk menampung obligasi. Pemerintah harus bijak dalam menerbitkan obligasi daerah agar tidak berdampak signifikan terhadap likuiditas untuk sektor swasta (crowding out).

Pada akhirnya penerbitan obligasi daerah dapat mendorong akuntabilitas dari keuangan daerah itu sendiri. Sebab, pemerintah akan “dipaksa” untuk memiliki data keuangan (APBD) yang akuntabel untuk memperoleh kepercayaan investor dalam membeli obligasinya. Sehingga dapat menjadi sarana untuk mendorong infrastruktur guna mengurangi ketimpangan daerah di Indonesia.

*) Pendiri Komunitas Melek APBN

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN