Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Apri Syabani, Kepala Subbidang pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Apri Syabani, Kepala Subbidang pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Omnibus Law di Sektor Keuangan, Perlukah?

Apri Sya\'bani, Kamis, 7 November 2019 | 13:27 WIB

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya pembenahan permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan melalui pembentukan Omnibus Law. Dua UU yang diamanatkan untuk segera dirumuskan melalui rancangan Omnibus Law adalah UU terkait penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rencana Omnibus Law dalam rangka mempercepat amendemen tiga Undang-undang sekaligus, yaitu UU KUP, UU PPh, dan UU PPN juga tengah digarap oleh Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan.

Omnibus Law merupakan suatu UU berisi beberapa topik, ditujukan untuk mencabut dan mengamendemen beberapa perundang-undangan sekaligus, biasanya diadopsi oleh negara-negara yang menganut common law system seperti di Amerika Serikat. Meskipun sebelumnya Omnibus Law hanya dianggap wacana karena tidak dikenalnya konsep tersebut dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), saat ini Omnibus Law dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan overlapping regulasi di Indonesia.

Pada intinya, sepanjang pembentukan Omnibus Law dimaksudkan untuk mencabut, mengamendemen dan/atau mengganti UU lama namun tidak diposisikan sebagai UU yang secara hierarki berada di atas UU lain terkait, maka Omnibus Law mungkin dilakukan sepanjang disusun berdasarkan koridor UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebelum ada gaung Omnibus Law, konsep pencabutan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sudah diadopsi, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencabut UU tentang Pemilu Presiden dan Wapres, UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, Undang-Undang  No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang mencabut beberapa pasal di UU Bank Indonesia, UU Perbankan, dan UU Otoritas Jasa Keuangan.

Omnibus Law diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan proses legislasi nasional yang kerap dianggap lamban, sementara urgensi amendemen dan kebutuhan untuk menyelaraskan perundang-undangan dianggap tidak lagi dapat dikompromikan. Khususnya untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional, Ominibus Law diharapkan menjadi jalan keluar mengatasi persoalan tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU yang mengakibatkan terhambatnya investasi. Gagasan Omnibus Law kemudian juga mulai dipertimbangkan sebagai alternatif solusi kebuntuan perombakan hukum dan kebijakan di area lain, selain penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

Tantangan Sektor Keuangan

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian adalah sektor keuangan. Dari sisi skala, industri jasa keuangan Indonesia masih terlalu kecil, ditandai dengan masih minimnya kontribusi sektor keuangan terhadap produk domestik bruto (PDB), terutama bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asean. World Bank mencatatkan, di tahun 2017 persentase dana pihak ketiga terhadap PDB sebesar 38,9%, masih jauh tertinggal dari Malaysia sebesar 129%. Penduduk Indonesia usia produktif yang lebih dari 200 juta, 51%-nya belum masuk dalam sistem keuangan. Peran pasar keuangan juga belum optimal sebagai sumber pembiayaan nasional. Industri jasa keuangan Indonesia juga dianggap belum efisien (costly) ditandai dengan tingginya interest margin dibanding negara-negara lainnya.

Persoalannya, apakah tantangan sektor keuangan di atas perlu diatasi dengan amendemen undang-undang? Dan apakah urgensi amendemen perundang-undangan hingga perlu dilakukan melalui Omnibus Law? Atau cukup dengan amendemen perundang-undangan existing? Jangan-jangan permasalahannya berada di luar jangkauan perundang-undangan? Misalnya, jika menilik pada masih sedikitnya penduduk usia produktif yang memiliki rekening bank, perlu dilihat apakah permasalahannya terletak pada hambatan regulasi atau berkaitan dengan persoalan fundamental seperti belum tumbuhnya ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga tidak terdapat alokasi dana untuk tabungan dan investasi.

Penanganan permasalahan tersebut secara fundamental tentu berada di luar kapasitas regulasi. Permasalahan literasi keuangan dan keterbatasan akses terhadap produk dan lembaga keuangan juga cukup berkontribusi bagi stagnannya pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Namun, apakah faktor regulasi atau ketiadaan regulasi merupakan penghambat usaha perluasan akses produk dan jasa keuangan?

Di sisi lain, tantangan pengembangan sektor keuangan semakin bertambah terutama dengan semakin berkembangnya inovasi bisnis model melalui teknologi yang bagi banyak kalangan dianggap mendisrupsi pemain dan aktivitas bisnis jasa keuangan existing. Tentu saja permasalahan klasik antara pelaku bisnis vs regulator adalah lebih cepatnya gerak inovasi bisnis dibandingkan dengan kerangka pengawasan dan regulasi yang memagarinya.

Semakin kaburnya batas aktivitas bisnis antarentitas, interconnectedness kepemilikan di berbagai subsektor keuangan melalui konglomerasi dan transaksi lintas batas aktivitas dan yurisdiksi yang dilakukan oleh satu entitas juga menimbulkan risiko sistemik sehingga perlu diawasi secara terintegrasi. Juga, kebutuhan penguatan jaminan kepastian hukum bagi penegakan kontrak dan penyelesaian transaksi, perlindungan investor publik dan konsumen yang telah menjadi persoalan lama. Permasalahan di atas adalah sekian dari banyak pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.

Omnibus Law di Sektor Keuangan: Perlukah?

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan suatu UU mempersyaratkan adanya kejelasan materi yang hendak diatur, sasaran yang ingin diwujudkan, serta arah dan jangkauan pengaturannya. Menilik rencana Omnibus Law di bidang perpajakan, objektif yang hendak dicapai adalah untuk mengharmonisasikan ketentuan fasilitas perpajakan dalam rangka meningkatkan iklim usaha kondusif dan atraktif bagi investor yang diharapkan dapat berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun tentu saja rancangan Omnibus Law tersebut tidak serta merta menghapuskan UU PPN, UU PPh, dan UU KUP.

Luasnya jangkauan dan sasaran yang hendak dicapai merupakan tantangan bagi pembentukan Omnibus Law di sektor keuangan.

Dari sisi ekosistem industri, pengaturan sektor jasa keuangan meliputi subsektor industri perbankan, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan penjaminan, serta pasar modal, di mana masing-masing tunduk pada prinsip kepatuhan regulasi berbeda. Di satu sisi pengawasan dilakukan untuk mencegah kegagalan lembaga keuangan melalui pendekatan prinsip kehati-hatian (prudential regulation), di sisi lain pengawasan bidang pasar modal dilakukan untuk mendorong transparansi dan penegakan fair play pelaku pasar (market conduct) serta perlindungan investor.

Selain itu, pengembangan dan ketahanan sektor keuangan amat ditentukan oleh peran pengawas dan lembaga terkait. Sehingga perombakan hukum di sektor keuangan mau tidak mau juga akan menyentuh beberapa ketentuan dalam UU kelembagaan, seperti bagaimana mengharmonisasikan objektif dan sasaran yang harus dicapai, klarifikasi mandat, tujuan dan kewenangan otoritas, serta hubungan antarlembaga.

Setidaknya pengaturan sektor keuangan di Indonesia perlu dilakukan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu untuk (1) memperbesar skala industri jasa keuangan dan perluasan akses (depth and inclusive), (2) menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, cepat, dan transparan (efficiency), dan (3) menjaga stabilitas sistem keuangan (stability).

Berdasarkan kompleksitas di atas, tentu saja Omnibus Law tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya tumpuan untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi permasalahan regulasi di Indonesia, Omnibus Law jelas tidak ditujukan untuk mengatasi persoalan obesitas peraturan karena munculnya Omnibus Law tidak serta merta menghapuskan perundang-undangan existing.

Sebenarnya, beberapa perundang-undangan sektor jasa keuangan seperti UU Pasar Modal, UU Perbankan, UU Otoritas Jasa Keuangan, dan UU Dana Pensiun sebenarnya telah masuk dalam daftar panjang Prolegnas 2014-2019. Namun amandemen perundang-undangan di atas tidak kunjung dibahas dan masuk ke dalam daftar prioritas prolegnas tahun berjalan.

Omnibus Law dapat dipertimbangkan sebagai trigger pembuka peta jalan bagi revisi UU sektoral dan kelembagaan. Harapannya, diterbitkannya Omnibus Law dapat menyegerakan revisi perundang-undangan tersebut, misal dengan memuat ketentuan yang memandatkan tenggat waktu amendemen perundang-undangan terkait. Harmonisasi melalui Omnibus Law diharapkan dapat mencegah tertinggalnya kepentingan subsektor dan otoritas serta lembaga terkait, apabila undang-undang dimaksud mendapat giliran terakhir diamendemen.

Selanjutnya, Omnibus Law perlu difokuskan untuk pengaturan isu-isu strategis yang bersifat cross cutting. Seperti mengklarifikasi peran pengawasan makro dan mikro prudensial antara BI dan OJK dan mekanisme koordinasinya, mekanisme lisensi dan perizinan lembaga keuangan yang melakukan lebih dari satu aktivitas jasa keuangan, penguatan legal basis yang mendukung perluasan instrumen investasi, dan pertukaran data dan sharing informasi antarlembaga. Selain itu, penguatan pengawasan terintegrasi untuk konglomerasi lembaga keuangan, termasuk jangkauan pengawasannya apabila anggota konglomerasi bukan lembaga keuangan, serta penegakan hukum sektor keuangan yang berpihak pada kepentingan konsumen dan investor.

Pada akhirnya politik hukum Omnibus Law di sektor keuangan harus dilandaskan pada kajian Regulatory Impact Assessment. Kajian perlu berangkat dari perlu tidaknya pembentukan Omnibus Law dibanding langsung merevisi perundang-undangan existing. Seandainya dianggap visible, Omnibus Law perlu memetakan arah dan jangkauan berdasarkan sasaran utama apakah akan didasarkan pada objektif deepening & inclusion, efficiency, stability, atau meliputi keseluruhan. Pendekatan forward looking mutlak diperlukan terutama dalam rangka menangkap perkembangan inovasi bisnis dan teknologi pada industri sektor keuangan.

Jika pilihan jatuh pada prioritas pembentukan Omnibus Law, jaminan kepastian hukum pada amendemen perundang-undangan existing perlu dituangkan dalam rumusan, agar sekalipun direvisi pada periode selanjutnya dapat tetap harmonis dan tidak menimbulkan persoalan overlapping baru.

Apri Sya’bani, Kepala Subbidang pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (Disclaimer: Tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, bukan merupakan pendapat resmi organisasi dimana penulis bekerja.)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA