Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ricky Karunia Lubis, ASN pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Ricky Karunia Lubis, ASN pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Omnibus Law Perpajakan dan Agenda Besar Ekonomi

Ricky Karunia Lubis *), Kamis, 16 Januari 2020 | 17:14 WIB

Setelah 16 paket kebijakan ekonomi meluncur di periode pertama, kini perhatian pemerintah semakin mengerucut pada akar masalah yang membelit kinerja perekonomian, terutama soal investasi. Akar dari masalah tersebut adalah ketidakpastian berusaha, salah satunya akibat perizinan berbelit-belit.

Laporan Forum Ekonomi Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ke-103 dari 140 negara untuk prosedur perizinan. Sebelum krisis keuangan 2008-2009, investasi mampu tumbuh dua digit, yaitu 10-11%, sementara setelah krisis, investasi hanya tumbuh satu digit. Padahal, investasi adalah kunci untuk tumbuh secara berkelanjutan agar Indonesia tidak bertumpu hanya pada utang dan pajak. Investasi menyumbang sekitar 33% terhadap produk domestik bruto (PDB), kedua setelah konsumsi rumah tangga (55%).

Jika ditelusuri, pada dasarnya serangkaian gebrakan pemerintah di bidang ekonomi, salah satunya melalui Omnibus Law, merupakan ramuan untuk satu masalah utama: defisit transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan menjadi “jantung” yang berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan. Sejak 2012, neraca transaksi berjalan Indonesia mulai mencatat defisit akibat berakhirnya bonanza komoditas.

Sejak saat itu pula, pertumbuhan yang sejak krisis keuangan mampu bertahan di level 6%, melempem menjadi 5%-an. Rasio ekspor terus turun dari 41% terhadap PDB pada 2000 menjadi tinggal 21% pada 2018. Belum lagi, rasio manufaktur terhadap PDB yang telah jatuh ke bawah 20% pada 2018, menandakan gejala deindustrialisasi kian nyata. Kita pun harus ikhlas dengan pertumbuhan 5%.

Neraca transaksi berjalan menjadi variabel penentu pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Industri dalam negeri masih bergantung pada impor dalam memenuhi input industrinya. Impor kita didominasi oleh bahan baku dan penolong (75%) dan barang modal (17%) sehingga mengerem impor hanya akan memperlambat laju ekonomi. Naas, ekspor kita masih didominasi oleh barang-barang komoditas, yaitu batu bara (14,7% dari ekspor nonmigas) dan minyak nabati (12,5%).

Kondisi lain, konsumsi minyak yang terus tumbuh –seiring bertambahnya jumlah penduduk dan output ekonomi– diiringi produksi dalam negeri yang terus turun kian melebarkan defisit migas dan turut membebani neraca transaksi berjalan. Konsumsi minyak pada 2018 sebesar 1,8 juta bph, sementara produksi dalam negeri hanya 800 ribu bph. Alhasil, pada 2018, defisit neraca migas semakin melebar menjadi US$11,5 miliar.

Sasaran Omnibus Law Perpajakan

Ada dua Undang-Undang “sapu jagad” (Omnibus Law) yang akan dibahas pemerintah bersama DPR, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law Perpajakan). Omnibus Law Perpajakan ini mencakup tujuh substansi yang mengatur peraturan perpajakan di tingkat pusat ditambah dua substansi yang mengatur penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dan merekonfigurasi wewenang pemerintah daerah.

Di level pusat, insentif ditebar ke seluruh jenis pajak, mulai dari penurunan tarif PPh Badan secara bertahap pada 2022 dan 2023, penghapusan PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri yang direinvestasikan di Indonesia, hingga pengaturan fasilitas perpajakan seperti tax holiday, superdeduction tax, dan insentif bagi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Mari kita kaji akar permasalahan lahirnya Omnibus Law Perpajakan ini. Pada 2018, neraca perdagangan mencatat defisit terbesar sepanjang sejarah, yaitu US$ 8,69 miliar. Neraca perdagangan mulai defisit sejak 2012 kala berakhirnya boom komoditas. Di lain pihak, defisit terbesar pada pos pendapatan primer justru mengalami pelebaran, dari US$ 26,8 miliar pada 2012 menjadi US$ 30,4 miliar pada 2018. Tak ayal, transaksi berjalan menjadi semakin “sakit”, melebar dari minus US$ 16,2 miliar pada 2017 menjadi US$ 31,1 miliar pada 2018. Defisit yang melebar ini harus dikompensasi dengan transaksi finansial melalui investasi langsung (PMA) dan portofolio (pasar saham dan surat utang). Sayangnya, kinerja investasi langsung pun loyo dan investasi portofolio rentan gejolak dan tak berkesinambungan.

Omnibus Law Perpajakan hadir sebagai salah satu instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Indonesia butuh investasi lebih besar lagi. Selain untuk menutup defisit transaksi berjalan, investasi asing juga mendesak agar pertumbuhan ekonomi dapat beranjak dari 5%. Kinerja investasi dapat diukur melalui Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu berapa modal tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan 1 output produksi. Semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien ekonomi suatu negara. ICOR Indonesia termasuk yang tertinggi di level peer, yaitu 6,3%, masih kalah dibanding Malaysia (4,6), Filipina (3,7) dan Vietnam (5,2). Dengan kata lain, agar tumbuh 6%, investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 37,8% dari PDB. Sementara, investasi saat ini masih hanya 33% dari PDB.

Bukan semata soal ukuran (size), investasi yang disasar pun harus sesuai dengan kebutuhan jangka panjang, tidak melulu soal menutup defisit transaksi berjalan. Indonesia telah lama mengekspor barang mentah bernilai rendah dan mengimpor sebagian besar bahan baku untuk industri. Impor bahan baku industri tidak masalah sepanjang barang yang diolah kemudian diekspor. Namun, barang hasil industri masih sebatas digunakan di dalam negeri, padahal sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor, sebut saja obat-obatan, tekstil, baja, serta petrokimia. Kabar baiknya, fasilitas tax holiday telah berhasil menarik investasi salah satunya di bidang petrokimia. Harapannya, impor input petrokimia dapat ditekan ke bawah 50%.

Harmonisasi Pusat-Daerah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan sebanyak 347 peraturan daerah (perda) bermasalah, dari 1.109 perda yang dikaji. Sebanyak 235 di antaranya bermasalah terkait PDRD. Berbagai kemudahan dan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah pusat nyatanya tidak tuntas ketika masuk ke tingkat daerah. Ketidakpastian ini terjadi akibat ketidaksinkronan antara peraturan dan kebijakan di level pusat dan daerah. Untuk itu, Omnibus Law Perpajakan dapat menjadi solusi di mana pemerintah akan menyapu bersih seluruh peraturan yang bertentangan dengan semangat penyederhanaan dan kemudahan berusaha.

Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga akhir Oktober 2019, ada 45 investor dari 12 negara yang mengajukan fasilitas tax holiday dengan nilai investasi Rp 524 triliun ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, petrokimia, besi dan baja, serta nikel. Jangan sampai ketidakpastian ini berlarut-larut dan akhirnya mementahkan rencana investasi besar itu ke Indonesia. Belum lagi, praktik penyuapan, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi di daerah yang pada akhirnya menciptakan iklim investasi semakin buruk.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, pada periode 2004–2018, sebanyak 121 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Data ini menunjukkan, permasalahan tidak hanya berkutat pada faktor ekonomi, melainkan terkait erat dengan faktor hukum dan politik. Esensi otonomi daerah yang telah berumur 15 tahun layak dikaji ulang.

Kerangka kebijakan pajak yang tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan harus mendalam dan menyeluruh, bukan semata mengejar target perbaikan neraca transaksi berjalan. Undang-Undang pajak yang baru harus menyentuh seluruh persoalan mendasar dan mengantisipasi implikasi lanjutan dari masalah besar yang ada. Sebagai contoh, fasilitas tax holiday sebaiknya tidak diatur sebatas pada nilai investasi dan jangka waktunya. Insentif harus dibeda-bedakan berdasarkan skala prioritas, yaitu dengan mengutamakan investasi di sektor input industri, hilirisasi, dan substitusi impor.

Ketiga persoalan ini yang akan menjawab persoalan defisit transaksi berjalan dalam jangka panjang. Ketiganya pun telah menunjukkan awal yang baik, termasuk gencarnya produksi biodiesel sebagai substitusi impor hasil minyak. Selain itu, masuknya investasi di sektor petrokimia dan pemberhentian ekspor bijih nikel yang lebih cepat dari rencana menunjukkan pemerintah sungguh-sungguh dengan komitmennya.

Insentif pajak juga dapat dibeda-bedakan berdasarkan letak geografis investasi untuk menciptakan pemerataan. Pada periode 2014-2019, 13 KEK telah dibangun, seluruhnya di luar Jawa. Fasilitas perpajakan harus menjadi “pemanis” agar investasi masuk ke KEK tersebut. Perlu dicatat, kue ekonomi masih didominasi pulau Jawa (58,8%), disusul Sumatera (21,18%). Wilayah di luar kedua pulau itu masih bergantung pada komoditas, sebut saja Kalimantan Timur dengan hasil tambang migas dan batu bara (42,9% dari PDRB 2018) dan Papua dengan hasil tambang bijih logam (31,3%). Diharapkan, melalui KEK, sumber pertumbuhan ekonomi baru lahir agar lepas dari “kutukan” sumber daya alam yang tak kunjung diolah sendiri.

Kita berharap, “ramuan” ini mujarab menyembuhkan defisit transaksi berjalan yang telah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Omnibus Law ini diharapkan menjadi perwujudan untuk menyukseskan lima prioritas nasional pemerintahan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, terutama dalam hal penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi.

Sudah terlalu lama kita bertahan pada mindset jangka pendek dengan terus-menerus mengekspor barang komoditas mentah. Investasi sebesar-besarnya harus ditarik untuk tiga sektor prioritas. Pertama, input industri untuk menekan impor, salah satunya yang telah masuk di sektor petrokimia melalui fasilitas tax holiday. Kedua, hilirisasi komoditas mentah menjadi barang bernilai lebih tinggi seperti yang sedang digencarkan saat ini, yaitu mengolah nikel menjadi feronikel hingga baterai lithium untuk industri mobil listrik. Ketiga, substitusi impor seperti program B20 untuk menekan impor migas yang terus membebani transaksi berjalan Indonesia.

*) ASN pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA