Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Optimistis Mengarungi Perjalanan 2021

Selasa, 12 Januari 2021 | 09:57 WIB
Ryan Kiryanto *)

Tahun 2020 yang baru saja kita lewati meninggalkan kesan yang teramat dalam dilihat dari berbagai sudut pandang kehidupan, terutama dari perspektif ekonomi, keuangan dan perbankan. Saat di pengujung 2019 lalu kita begitu optimistis menyongsong tahun 2020 dengan gegap gempita seiring nada perdamaian yang berembus dari meredanya sengketa dagang Amerika Serikat versus Tiongkok

Namun, pada awal Januari 2020 dunia dike jutkan dengan merebaknya sejumlah kasus terinfeksinya war ga kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, oleh vi rus corona. Tak seorang pun pada waktu itu memperkirakan kasus positif akibat virus corona cepat menyebar ke berbagai negara yang pada akhirnya pada April lalu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi global.

Lebih dari 200 negara di dunia terpapar virus corona, yang kemudian dikenal sebagai Covid-19. Indonesia pun tak luput dari pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 hingga saat ini, dengan jumlah kasus positif mendekati angka 800 ribu orang. Kebijakan ekstrim ditempuh oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memutus rantai penularan Covid-19, dari sekadar pembatasan mobilitas sampai menghentikan aktivitas total (lockdown).

Di Indonesia diterapkan kebijakan social distancing dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah (provinsi dan kabupatan/ kota madya) dalam waktu tertentu untuk menurunkan jum lah kasus positif. Bahkan kebijakan PSBB diterapkan secara berulang atau diperpanjang bergantung kepada perkembangan kasus positif Covid-19 di setiap wilayah.

Sebelum kebijakan PSBB diterapkan, pemerintah pusat dan daerah dengan komando dari Satgas Penanganan Pandemi Covid- 19 di tingkat pusat dan daerah sudah mengampanyekan program 3-M, yaitu kewajiban setiap orang untuk memakai mas ker, menjaga jarak, dan rajin men cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kebijakan dan program ini ditujukan untuk me nekan se rendah mungkin mun cul nya ka suskasus positif baru.

Dampak Kebijakan Restriktif

Dampak kebijakan PSBB memang menjadi “kontraproduktif” bagi perekonomian nasional dan daerah. Tapi kebijakan ini me mang harus ditempuh karena merupakan satu-satunya upaya yang dipandang efektif untuk menekan penambahan jumlah kasus positif. Pilihan ini sudah ditempuh dengan sadar dengan semua konsekuensinya.

Bukan sebuah pilihan dilematis karena itulah pilihan yang tersedia, yakni menyeimbangkan antara pedal rem (kebijakan PSBB di saat angka kasus positif melonjak) de ngan pedal gas (pelonggaran PSBB ketika angka kasus positif menurun).

Yang pasti, dengan PSBB berakibat pada terbatasnya mobili tas orang dan barang. Sebagian pekerja melakukan pekerjaannya di rumah (working from home/ WFH) dan hanya sejumlah kecil pekerja inti tetap bekerja di kantor (working from office/WFO).

Dampak lanjutannya adalah me nurunnya kegiatan ekonomi, investasi dan keuangan secara dramatis. Pertumbuhan ekonomi memasuki zona resesi dengan kontraksi -5,3% pada kuartal II-2020 dan -3,5% pada kuartal III-2020, setelah hanya mampu tumbuh 2,8% pada kuartal I-2020. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran -2,2% s.d -1,7%.

Inflasi pun tercatat rendah di level 1,68% year on year yang mengindikasikan kegiatan konsumsi masyarakat belum kuat lantaran lemahnya daya beli sebagian masyarakat yang terdampak pandemi dan keengganan pemilik dana untuk membelanjakan uangnya dengan alasan (protokol) kesehatan.

Di sektor keuangan, perkembangan stabilitas sektor keuangan hingga November 2020 masih menunjukkan kondisi positif dengan profil risiko terjaga. Kinerja intermediasi keuangan juga masih sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional. Dana Pihak Ketiga (DPK) di bulan November 2020 masih tumbuh relative tinggi sebesar 11,55%_yoy.

Perbankan berhasil menyalurkan kredit baru Rp 146 triliun, namun pelunasan kredit dan hapus buku tercatat masih lebih besar dari kredit baru sehingga secara keseluruhan pertumbuhan kredit terkontraksi -1,39%_yoy. Kontraksi pertumbuhan kredit dipicu belum kuatnya permintaan kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi khususnya di daerah-daerah yang termasuk dalam high risk penyebaran Covid-19.

Di industri keuangan non-bank, piutang perusahaan pembiayaan juga terkontraksi sebesar -17,1%_yoy_didorong oleh kontraksi pembiayaan jenis multiguna yang menjadi penyumbang terbesar pi utang pembiayaan.

Untuk indus tri asuransi tercatat mampu menghimpun pertambahan premi sebesar Rp 22,8 triliun, dengan rincian asuransi jiwa Rp 18,1 triliun, asuransi umum dan reasuransi Rp 4,7 triliun.

Di tengah moderasi kinerja intermediasi, profil risiko lembaga jasa keuangan masih terjaga baik dengan rasio non performing loan (NPL)_gross_tercatat 3,18% dengan NPL netto 0,99% serta rasio non performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan sebesar 4,5%._

Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level memadai. Rasio alat li kuid/non-core deposit_ dan alat likuid/DPK per 16 Desember 2020 terpantau pada level 157,39% dan 34,14%, di atas_threshold_masing- masing sebesar 50% dan 10%. Permodalan lembaga jasa keuangan juga terjaga pada level memadai. Capital Adequacy Ratio  (CAR) perbankan tercatat 24,19% serta Risk-Based Capital

 industri asuransi jiwa dan asu ransi umum masing-masing sebesar 540% dan 354%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Sedangkan gearing ratio_perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,19%, jauh di bawah maksimum 10%.

Berbagai kebijakan dan instrumen pengawasan telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas industri jasa keuangan untuk mencegah dampak pandemi Covid-19 yang lebih luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan, khususnya un tuk membantu masyarakat, sektor informal, UMKM dan pe laku usaha lainnya. Di antaranya adalah dengan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan (leasing) yang diperpanjang hingga Maret 2022.

Hingga 30 November 2020 lalu, total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp 951,2 triliun dari sekitar 7,53 juta debitur di perbankan yang terdiri atas 5,80_ juta debitur UKM dengan nilai Rp 382 triliun dan 1,73_ juta debitur non UKM dengan nilai Rp 569,2_ triliun.

Sementara total restrukturisasi untuk perusahaan pembiayaan hingga 15 Desember 2020 mencapai Rp 188,3 triliun dari 4,94 juta kontrak. Sedangkan nilai restrukturisasi di lembaga keuangan mikro (LKM) mencapai Rp 26,4 miliar termasuk Rp 4,5 miliar di bank wakaf mikro (BWM).

Di tengah arus dana asing yang keluar dan menekan kinerja pasar modal domestik, pasar modal do mestik mampu menorehkan be berapa capaian penting sepanjang tahun 2020. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 5.979,07 atau terkontraksi 5,09% ytd, lebih baik dibandingkan bursa negara-negara tetangga seperti Singapura (-10,76% ytd), Filipina (-8,64% ytd), dan Thailand (-7,64% ytd).

Terjadi kenaikan rata-rata frekuensi perdagangan sebesar 74% dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh investor ritel do mestik yang merupakan tertinggi di kawasan Asean. Jumlah investor pasar modal naik 56% dibandingkan tahun 2019 menjadi 3,87 juta investor, didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun (kaum investor milenial) yang tercatat mencapai 50,24% dari total investor.

Antusiasme kalangan korporasi untuk terus menggalang da na melalui penawaran umum ternyata masih terjaga di masa pandemi. Tahun 2020 lalu terdapat 53 emiten baru dengan 51 perusahaan tercatat di bursa, yang merupakan tertinggi di Asean, dengan nilai penghimpunan dana mencapai Rp 118,7 triliun.

Yang juga menggembirakan, Bursa Efek Indonesia (BEI) diakui global sebagai The Best Islamic Capital Market 2020 dari Global Islamic Finance Awards didukung oleh Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. BEI juga telah meluncurkan indeks berbasis Environment, Social & Governance (ESG), yaitu IDX ESG Leaders Index sebagai acuan investasi para investor yang memiliki preferensi investasi di industri yang memenuhi kaidah ESG.

Kebijakan Forward Looking dan Akomodatif

Masih terjaganya stabilitas sistem keuangan sepanjang tahun 2020 merupakan buah kerja kolektif di tingkat kebijakan yang akomodatif, preemptive dan forward looking, maupun di tingkat eksekusi di lapangan yang melibatkan pemerintah (terutama Kementerian Keuangan selaku penyangga otoritas fiskal), OJK selaku regulator industri jasa kuangan, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan.

Pertama, penun daan pembelakuan standar Ba sel III untuk memberikan ruang permodalan dan likuiditas bagi perbankan, Kedua, peniadaan kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sampai dengan 31 Maret 2021, yang juga diperpanjang hingga 31 Maret 2022 untuk memberikan ruang permodalan bagi industri perbankan.

Ketiga, penurunan batas minimum rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio_(NSFR) menjadi paling rendah 85% sampai dengan 31 Ma ret 2022 yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran li kuiditas perbankan.

Keempat, penundaan penilaian kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) menjadi berdasarkan kualitas terakhir sampai dengan 31 Maret 2022 untuk meningkatkan kapasitas permodalan. Kelima, penurunan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum bagi Bank Perkredit an Rakyat (BPR) dan _relaksasi penempatan dana antarbank bagi BPR untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan memberikan kelonggaran likuiditas.

Keenam, pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investasi (PAYDI) dengan sarana digital untuk menjaga penjualan produk asuransi. Ketujuh, kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan bagi LKM dan BWM untuk meri ngankan beban masyarakat pe laku usaha mikro.

Berbagai kebijakan sinergis di lakukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, antara lain, pertukaran data dan informasi debitur perbankan untuk pemberian subsidi bunga; koordinasi perumusan pelaksanaan penjaminan kredit perbankan; koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Penempatan Dana Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sejumlah bank penerima.

Kemudian, koordinasi dalam mendorong pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus ma sa pandemi serta pelaksanaan restrukturisasi KUR. Kolaborasi kebijakan sinergis menjadi senjata ampuh untuk menjaga kepercayaan pasar dan pelaku dunia usaha untuk tetap mampu bertahan di masa pandemic tahun 2020 dan melanjutkan kegiatan usaha menjelang pelaksanaan program vaksinasi diterapkan tahun 2021 ini sebagai tahun ke bangkitan ekonomi. Proyeksi capaian pertumbuhan ekonomi berkisar 4,0%-5,0% di tahun 2021 bukan sesuatu yang mustahil.

*) Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN