Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ihsan Ismady Putra, Penulis bekerja di Otoritas Jasa Keuangan.

Ihsan Ismady Putra, Penulis bekerja di Otoritas Jasa Keuangan.

P2P Lending dan Stabilitas Sistem Keuangan

Ihsan Ismady Putra, Jumat, 6 Desember 2019 | 11:21 WIB

Sejak terbitnya peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan fintech peer-topeer (P2P) lending pada pengujung tahun 2016, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P lending), penyelenggaraan P2P lending menunjukkan kinerja yang semakin menggeliat.

Berdasarkan data OJK posisi September 2019, dari 127 penyelenggara terdaftar/berizin dan delapan di antaranya menyelenggarakan kegiatan usaha berbasis syariah, tercatat akumulasi jumlah pinjaman dari layanan P2P lending mencapai Rp 60,4 triliun atau tumbuh tidak kurang sebesar 166% dibandingkan dengan capaian pada Desember 2018 (year to date/ytd) serta tumbuh tidak kurang sebesar 336% dibandingkan capaian pada September 2018 (year on year/yoy).

Pinjaman tersebut bersumber dari 558.766 pemberi pinjaman (lender) yang disalurkan kepada 14.359.918 penerima pinjaman (borrower). Jumlah lender dan borrower ini masing-masing meningkat sekitar 169% lender dan 229% borrower dan pada posisi Desember 2018 (ytd) atau meningkat sekitar 246% lender dan 524% borrower dari posisi September 2018 (yoy).

Di samping itu, dari sisi kualitas pinjaman mencatatkan rasio tingkat keberhasilan 90 hari (TKB90) sebesar 97,11%. Artinya tingkat wanprestasi borrower kepada lender di atas 90 hari (TWP90) sebesar 2,89%. Tingkat wanprestasi ini mengalami kenaikan disbanding posisi Desember 2018 yang hanya sebesar 1,45%.

Batas Pinjaman

Model bisnis P2P lending memungkinkan lender dan borrower untuk terhubung melalui platform online. Model bisnis ini mendisrupsi jasa keuangan existing (bank dan lembaga pembiayaan), di mana P2P lending tidak membutuhkan lembaga keuangan untuk bertindak sebagai perantara namun penyelenggara P2P lending- lah yang menghubungkan antara investor (pemilik uang) yang bertindak sebagai lender dengan pihak yang membutuhkan pendanaan/penerima pinjaman (borrower).

Jika mengacu kepada POJK P2P lending baik pada konsideran POJK maupun penjelasan umum, penerbitan POJK P2P lending ini antara lain mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan, serta peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet, yakni usaha mikro dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta.

Untuk usaha kecil, ditetapkan aset lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dengan omzet lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah dengan aset lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar dan omzet lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Berdasarkan sebaran UMKM, data Kementerian Koperasi dan UKM pada Mei 2019 mencatat bahwa dari sekitar 63 juta unit UMKM, didominasi oleh usaha mikro sebesar 98,7% atau sekitar 62,1 juta unit dan selebihnya merupakan usaha kecil sejumlah 757 ribu unit (1,2%), serta usaha menengah sekitar 58 ribu unit (0,1%).

Dikutip dari laporan International Labour Organization (2019), data SME Finance Forum menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM di Indonesia sangat tinggi. Pembiayaan yang telah disalurkan kepada UMKM sebesar US$ 56,6 miliar dengan potensi kebutuhan sebesar US$ 222,4 miliar, sehingga jumlah dana yang masih dibutuhkan untuk pembiayaan UMKM (financing gap) di Indonesia mencapai US$ 165,8 miliar atau setara lebih dari Rp 2.000 triliun.

Sementara itu, data PWC pada Juni 2019 menunjukkan bahwa 74% dari sekitar 63 juta unit UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan dari perbankan, yang salah satu penyebabnya adalah pemahaman UMKM terkait inklusi keuangan masih rendah.

Di sisi lain, mayoritas UMKM belum bankable baik karena pengelolaan keuangan yang tidak transparan, kurangnya kemampuan manajerial dan keuangan, serta preferensi pinjaman jangka pendek membuat UMKM sulit mendapat pembiayaan bank.

Di sinilah platform P2P lending muncul untuk membantu kelompok bisnis yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan tradisional tersebut (fill the credit gaps). Bagi pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan, P2P lending menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan akses kepada lembaga keuangan, termasuk faktor kemudahan dan kecepatan proses dalam mendapatkan pembiayaan.

Merupakan ceruk yang sangat besar bagi penyelenggara P2P lending untuk mengurangi kesenjangan pendanaan bagi UMKM, membantu potensi pendanaan produktif bagi UMKM yang belum bankable, termasuk masih adanya ruang dalam upaya peningkatan inklusi keuangan.

Dengan potensi pasar yang sedemikian besar, menjadi diskusi yang menarik baik dari sisi penyelenggara P2P lending maupun OJK sebagai regulator atas wacana khususnya dari industri P2P lending mengenai review limit pinjaman P2P lending sebagaimana diinformasikan pada beberapa media, yang bertujuan antara lain untuk memacu penyaluran kredit melalui P2P lending.

Sebagaimana diatur dalam POJK P2P lending, pemberian pinjaman dana kepada borrower dibatasi maksimum sebesar Rp 2 miliar. Jika dikonversi dalam US$, limit pinjaman tersebut adalah sekitar US$ 142.000 (kurs US$ 1 : Rp 14.000). Diatur juga dalam POJK tersebut bahwa limit pinjaman ini dapat dilakukan perubahan oleh OJK dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan/ atau kondisi industri P2P lending sendiri.

Limit P2P Lending di Beberapa Negara

Untuk menjawab diskusi mengenai limit pinjaman P2P lending ini, perlu dilihat dari berbagai perspektif. Sebagai contoh, Thailand pada April 2019 lalu mengeluarkan pengaturan mengenai P2P lending (Notifcation 4/2562) di mana batasan pemberian pinjaman tergantung kepada jenis pinjaman.

Untuk keperluan konsumtif, batasan pinjaman didasarkan kepada pendapatan borrower (arus kas masuk). Jika rata-rata pendapatan bulanan THB 30.000 (sekitar US$ 986) maka batas pinjaman tidak boleh melebihi 1,5 kali rata-rata pendapatan bulanan.

Bagi borrower dengan rata-rata pendapatan bulanan lebih dari THB 30.000, batas pinjaman adalah 5 kali rata-rata pendapatan bulanan. Jika pinjaman untuk tujuan bisnis, batas pinjaman ditetapkan sebesar THB 50 juta (sekitar US$ 1.640 ribu).

Lain lagi di Malaysia. Sebagai negara pertama di Asean yang mengatur mengenai P2P lending (tahun 2016), Malaysia tidak membatasi maksimum pinjaman namun membatasi jenis pinjaman hanya untuk pinjaman produktif (bisnis).

Sementara itu di Singapura, batas pinjaman P2P lending diatur bahwa apabila kebutuhan pendanaan tidak lebih dari SGD 5 juta (sekitar US$ 3,6 juta) dalam jangka waktu 12 bulan, maka tidak perlu menerbitkan prospektus. Pembatasan maksimum pinjaman P2P lending juga dilakukan oleh otoritas Tiongkok, di mana tahun 2016 telah diterbitkan peraturan yang membatasi pinjaman dalam platform P2P lending untuk perorangan sebesar maksimum CNY 200 ribu (sekitar US$ 28 ribu) per platform dan maksimum CNY 1 juta (sekitar US$ 140.000) di total semua platform, serta untuk badan usaha maksimum CNY 1 juta per platform dan maksimum CNY 5 juta (US$ 700.000) di total semua platform.

Selain itu, di United Kingdom mengatur batasan maksimum pinjaman dalam P2P lending kepada individu untuk tujuan bisnis sebesar GBP 25.000 (sekitar US$ 32.400), dan diatur pula modal minimum penyelenggara platform P2P lending dimana mulai April 2017 penyelenggara harus memenuhi persyaratan modal minimum sebesar GBP 50.000 (sekitar US$ 64.800) atau 0,05%-0,2% dari outstanding pinjaman (sesuai tiering), mana yang lebih tinggi.

Berkaca dari contoh negara-negara tersebut, batas maksimum pinjaman P2P lending di Indonesia jika dibandingkan dengan Negara Asean merupakan yang terendah, tapi bukan yang terendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di luar Asean.

Stabilitas Sistem Keuangan

Persepektif lainnya, sebagaimana Jun dan Yeo (2018), dalam studinya menguji bagaimana kemunculan dan ekspansi dari platform pinjaman P2P lending mempengaruhi stabilitas keuangan, terutama terhadap stabilitas dan kesehatan bank ser ta sistem perbankan, dengan melakukan analisis atas risiko berbagai kegagalan bank melalui perbandingan dua kondisi persaingan. Yaitu kondisi di mana hanya ada bank dan tidak ada platform pinjaman P2P lending, serta kondisi di mana pasar kredit tersegmentasi dan platform P2P lending hanya beroperasi pada segmen kredit dengan peringkat kredit rendah (low-credit score) (dalam hal ini berarti calon debitur diindikasikan berisiko tinggi).

Studi tersebut kurang lebih menyimpulkan bahwa risiko kegagalan (insolvency risk) dari bank akan meningkat ketika bank bersaing dengan platform P2P lending di pasar/segmen low-credit score. Hal ini disebabkan investor lebih memilih proyek atau debitur yang berisiko tinggi karena tingginya suku bunga yang diterapkan pada pasar/segmen low-credit score.

Kondisi persaingan suku bunga antara bank dan P2P lending terhadap debitur dengan peringkat kredit rendah (low-credit score) ini dapat mengerek probabilitas default menjadi meningkat.

Di lain pihak, jika platform pinjaman P2P lending dan bank memainkan peran (segmen) yang berbeda dalam pasar perkreditan, ekspansi platform pinjaman P2P lending mungkin tidak menyebabkan masalah yang signifikan dari perspektif stabilitas sistem perbankan. Sebagai contoh, adanya pengaturan bahwa platform P2P lending lebih fokus pada segmen debitur dengan mid/low-credit score, sementara bank berkonsentrasi pada kredit di segmen highcredit score. Berkaca dari persaingan antarsegmen tersebut, kaji ulang limit P2P lending selayaknya tidak hanya didasarkan atas perbandingan implementasi di negara lain, namun lebih didasarkan atas kebutuhan akan peningkatan inklusi keuangan khususnya peningkatan akses kredit untuk individu dan badan usaha yang kurang terlayani secara finansial.

Termasuk juga memperhatikan apakah limit P2P lending akan membuat penyelenggaran P2P lending akan menjadi sangat head to head dengan perbankan, yang mungkin akan dapat berpotensi memicu instabilitas pada sistem keuangan. Atau limit P2P lending selayaknya memang untuk diarahkan agar penyelenggara P2P lending menggarap ceruk pasar calon debitur yang belum bankable (mid/low-credit score).

Segmentasi pasar yang menjaga stabilitas pasar perkreditan (secara khusus stabilitas sistem perbankan dan secara umum stabilitas sistem keuangan) antara P2P lending dengan kredit perbankan tentunya layak menjadi pilihan kita bersama khususnya antara industri/ penyelenggara fintech P2P lending, perbankan, dan OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas jasa keuangan. Sehingga tujuan bersama untuk peningkatan inklusi keuangan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam koridor stabilitas sistem keuangan dapat tercapai. Semoga.

Ihsan Ismady Putra, Penulis bekerja di DPNP, Otoritas Jasa Keuangan. Tulisan merupakan pendapat pribadi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA