Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF, Kemenkeu  Ubaidi Socheh Hamidi

Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF, Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi

Pajak Sehat, APBN Kuat, Rakyat Sejahtera

Jumat, 18 Juni 2021 | 21:06 WIB
Ubaidi Socheh Hamid

Di era pandemi Covid-19, APBN betul-betul bekerja keras dalam menahan dampak pandemi. Kerja keras APBN pada 2020 berlanjut ke tahun 2021, di mana APBN dan kebijakan fiskal melanjutkan peran pentingnya sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi.

Setidaknya dalam kurun waktu 2020-2022, terdapat ruang fiskal yang lebih luas melalui UU No 2/2020 berupa pelebaran defisit hingga lebih dari 3% produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, pemerintah harus melakukan konsolidasi fiskal demi menata ulang konstruksi kebijakan yang sempat dinamis selama periode penanganan pandemic sejak 2020, yaitu upaya mengembalikan defisit anggaran menuju angka maksimal 3% PDB pada tahun 2023.

Bukan perkara mudah memang untuk menjalankan upaya konsolidasi fiskal tersebut, terlebih di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Namun demikian, dengan komitmen bersama hal tersebut harus dijalankan demi kesehatan APBN ke depannya.

Di sisi lain, tak dapat dimungkiri bahwa atmosfir peng elolaan fiskal pada masa pandemi menghadirkan banyak warna. Warna keprihatinan dampak pandemi Covid-19, khususnya dalam periode seta hun terakhir, harusnya justru melahirkan empati yang kuat di antara sesama anak bangsa, dan membawa semangat kebersamaan dan gotong royong yang kuat untuk mengatasi Covid-19.

Jika awalnya pemerintah yang banyak memberikan dukungan dan support agar seluruh anak bangsa mampu bertahan dan sukses mengalahkan pandemi, ada saatnya seluruh komponen juga turut balik memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.

Ingat bahwa warna pergulatan/ perjuangan menghasilkan spirit pantang menyerah untuk terus berjuang agar pandemi dapat segera diatasi. Sedangkan warna optimisme merefleksikan keperca yaan diri yang tinggi sebagai modalitas pembangkit harapan un tuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Fokus Penanganan

Sebagaimana dijelaskan di awal, dampak pandemi sangat luar biasa; mengancam keselamatan jiwa, mengguncang perekonomian, menghantam ketahanan sosial masyarakat, dan menimbulkan tekanan fiskal yang cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terkontraksi cukup dalam hingga -2,07% sehingga menimbulkan opportunity loss.

Defisit juga melebar signifikan mencapai 6,13% PDB, dengan rasio utang meningkat tajam mencapai 39,4% PDB. Kondisi demikian terutama dipicu oleh penerimaan perpajakan yang terkontraksi sangat dalam (16,9%; yoy) atau hanya mencapai 8,33% PDB, lebih rendah dari ratarata penerimaan perpajakan di saat kondisi normal yang mencapai sekitar 10,2% PDB.

Sementara di sisi yang lain, belanja Negara justru membutuhkan extra cost yang cukup besar, mencapai Rp 2.593,5 triliun (16,8% PDB) yang didedikasikan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Pada 202, besaran anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 571,9 triliun dengan prioritas pada upaya penanganan kesehatan, yang diarahkan untuk penguatan fasilitas kesehatan, obat-obat, sarpras kesehatan, insentif tenaga kesehatan, dan program vaksinasi.

Pemerintah juga melindungi masyarakat miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial, yang diarahkan untuk menjaga daya beli dan mencegah kemunduran sosial, antara lain melalui kartu sembako, bansos tunai, PKH, kartu pra kerja, diskon listrik, dan BLT Dana Desa.

Sementara itu dukungan untuk UMKM dan dunia usaha diarahkan agar dunia usaha mampu bertahan dan terhindar dari pembu rukan yang semakin dalam. Hal ini ditempuh melalui antara lain subsidi bunga UMKM, penjaminan modal kerja bagi UMKM dan korporasi, insentif perpajakan untuk dunia usaha, Banpres pelaku usaha mikro (BPUM)), serta men dorong sektor-sektor strategis yang mempunyai daya ungkit untuk akselerasi recovery ekonomi.

Keberhasilan PEN ini tak lepas dari buah kebijakan reformasi fiskal yang diarahkan untuk mendukung langkah konsolidasi fiskal secara bertahap sebagai bagian penting dari upaya menyehatkan fiskal.

Dengan kata lain, percepatan pemulihan sosial-ekonomi, re formasi struktural, dan langkah konsolidasi fiskal mensyaratkan adanya reformasi fiskal secara komprehensif.

Dalam konteks reformasi fiskal yang komprehensif, reformasi perpajakan mempunyai nilai strategis yang harus dilakukan untuk menghadirkan sistem perpajakan yang sehat dan adil serta menyejahterakan rakyat.

Sehat artinya sistem perpajakan efektif sebagai instrumen kebijakan untuk menyejahterakan rakyatnya, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif atau compatible dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian.

Berdasarkan data c-efficiency, skor Indonesia tahun 2020 sebesar 0,506 yang artinya baru 50,6% konsumsi masyarakat yang dipu ngut pajaknya. Kondisi ini bukan yang optimal dan harus terus di tingkatkan.

Tak salah jika saat ini lah momentum yang tepat untuk mengoptimalkan potensi agar memberi kontribusi yang nyata bagi pendapatan negara sebagai penopang untuk mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan rakyat.

Adil artinya memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban antarkelompok pendapatan.

Sementara itu, salah satu tujuan reformasi perpajakan adalah memperkuat fungsi pajak sebagai instrument redistribusi pendapatan. Artinya, kebijakan perpajakan mampu membuat orang dengan pendapatan atau konsumsi yang lebih tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dan sebaliknya, baik secara nominal maupun persentase terhadap tingkat pen dapatan atau konsumsinya.

Dengan mekanisme tersebut, uang pajak dari golongan kaya dapat digunakan untuk mendanai APBN yang dimanfaatkan untuk membiayai bantuan dan program bagi kesejahteraan rakyat miskin. Di sinilah peran sentral pajak untuk mewujudkan APBN yang sehat dan keadilan perpajakan di masyarakat.

Melalui sistem perpajakan yang sehat dan adil diharapkan penerimaan perpajakan akan berbasis pada aktivitas ekonomi yang lebih terjamin keberlanjutannya, sekaligus memperkuat peran pajak sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Program reformasi perpajakan yang akan dilakukan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 meliputi dua aspek, yaitu aspek penguatan administratif dan aspek kebijakan. Reformasi administratif merupakan langkah perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Reformasi administratif antara lain dilakukan melalui peningkatan layanan dan simplifikasi administrasi, penerapan ICT dan basis data yang integratif, serta program peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu reformasi pada aspek kebijakan ditempuh melalui, antara lain penyempurnaan pajak pertambahan nilai (PPN), penguatan kebijakan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP), dan potensi pengenalan jenis pajak baru, misalnya terkait pemajakan untuk mengendalikan eksternalitas negatif terhadap lingkungan.

Reformasi perpajakan juga dilakukan melalui penggalian potensi, melalui pengenalan jenis pajak baru yang diarahkan untuk mengendalikan negative externality dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu potensi pajak baru tersebut adalah pajak karbon, yang merupakan salah satu instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) yang diharapkan dapat mendorong investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, dan reformasi fiskal utamanya, reformasi perpajakan diharapkan membuat wajah APBN ke depan akan semakin sehat, efektif, prudent dan sustainable.Capaiannya terefleksi dari pendapatan negara yang semakin meningkat, belanja negara semakin berkualitas, defisit kembali maksimal 3% PDB, dan rasio utang terkendali dalam batas aman.

Yang terpenting di tengah upaya pemulihan, harus tetap optimistis dan tidak boleh menyerah, serta senantiasa berupaya mendorong pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif.

Sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk menghantar terwujudnya sebuah negara yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo.

*) Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF, Kemenkeu

(Disclaimer: pendapat pribadi tidak mencerminkan kebijakan institusi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN