Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pekarangan yang Dilupakan

Rabu, 18 Januari 2017 | 07:20 WIB
Oleh Khudori

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk berhenti bergosip. Energi bergosip dialihkan untuk menanam cabai. “Kalau 126 juta ibu di Indonesia mengurangi gosipnya lima menit dan bergerak menanam cabai, persoalan cabai akan selesai,” begitu kalimat sang menteri, 12 Januari 2017.

 

Ada yang mencibir, tak sedikit pula yang mengecam. Buat kelompok terakhir ini, tidak seharusnya menteri melempar tanggung jawab centang perenang harga cabai yang naik tinggi ke masyarakat.

 

Pada era kebebasan berbicara saat ini, siapa saja boleh mengomentari pernyataan pejabat, bahkan omongan presiden. Tidak perlu ada ketakutan bakal ditangkap, kecuali bila hendak makar. Namun, jika ditakar lewat akal sehat, ajakan Menteri Amran masuk di akal.

 

Mengelola negeri dengan puluhan ribu pulau, kondisi ekologis dan infrastruktur yang amat beragam tentu tidak semudah menakhodai Singapura atau Korea Selatan yang daratan. Keterkaitan antarwilayah yang lemah, sarana transportasi, jalan, pelabuhan dan infrastruktur non-fisik yang beragam membuat distribusi barang jadi tidak mudah.

 

Saat ada gangguan distribusi, gejolak harga jadi keniscayaan. Harga makin sulit dijinakkan bila pada saat yang sama ada gangguan produksi. Produksi cabai, bawang merah atau sayuran tak hanya mudah rusak, tapi juga gampang terpapar cuaca. Ujung-ujungnya, seperti penyakit kanker laten, gejolak harga pangan belum sepenuhnya bisa dienyahkan dari negeri ini.

 

Sebetulnya rutinitas tahunan gejolak harga pangan tidak sepenuhnya salah pemerintah. Sikap warga yang mudah panik lalu membeli besar-besaran, bahkan menimbun, membuat situasi makin tidak mudah. Menyerahkan segala hal menjadi tanggung jawab pemerintah jelas tidak pada tempatnya. Warga, dengan segenap sumber daya yang dimiliki, seharusnya bisa jadi bagian solusi.

 

Di sinilah relevansi ajakan Menteri Amran. Di sebagian besar rumah warga ada pekarangan atau halaman yang bisa dimanfaatkan. Selama ini pekarangan kurang dilirik. Padahal, potensinya cukup besar. Pada 2010, total luas pekarangan di Indonesia 10,3 juta hektare (Sankarto, 2012). Rata-rata luas tapak pekarangan per rumah tangga semakin sempit. Tapi secara agregat luas pekarangan terus bertambah.

Pekarangan, dari sisi ekologi, merupakan lahan dengan sistem terintegrasi dan mempunyai hubungan kuat antara manusia sebagai pemilik/ penghuni dengan tanaman, ikan, satwa liar, dan hewan yang diternakkan. Sebagai lahan di sekitar rumah dengan batas dan pemilikan jelas, pekarangan adalah lanskap yang berpotensi sebagai salah satu lahan untuk praktik agroforestri. Selain mengonservasi keanekaragaman hayati, praktik agroforestri juga berpotensi untuk produksi pertanian (Arifin, 2013).

 

Secara sosial-ekonomi, ada empat fungsi pekarangan (Kelenbeck et. al., 2007). Pertama, produksi subsisten, seperti sumbangan tanaman penghasil karbohidrat, buah, sayur, bumbu, obat dan produk non-pangan lain. Produk pekarangan berperan penting bagi ketahanan pangan, terutama saat paceklik.

 

Kedua, sebagai penghasil produk komersial untuk tambahan penghasilan keluarga, terutama di daerah yang memiliki akses baik ke pasar. Produknya bisa berupa buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Di Jawa penghasilan tambahan dari pekarangan ber variasi 1-7% (Arifin et. al., 2004).

 

Ketiga, fungsi sosial-budaya. Di dalamnya termasuk fungsi saling bertukar jenis tanaman dan bahan tanaman antar tetangga. Pekarangan juga memberikan ruang yang indah, tempat bermain anak dan lokasi bersosialisasi sesame tetangga.

 

Keempat, fungsi ekologi dan bio-fisik lingkungan. Struktur tanaman dengan multi-strata merupakan miniatur hutan alam tropis yang ber fungsi sebagai habibat bagi beragam tumbuhan dan satwa liar. Sistem produksi terintegrasi tanaman, ternak dan ikan akan membuat penggunaan pupuk efisien, re-cycle produk dan menurunkan run-off.

 

Betapa pun kecilnya luas pekarangan, warga bisa mengusahakan untuk praktik bertanam. Selain tanaman obat, aneka komoditas hortikultura (seperti cabai, dan tomat) serta pelbagai sayuran (kangkung, sawi, bayam) bisa ditanam bersamaan. Bisa pakai sistem akuaponik, hidroponik atau aeroponik. Biaya terjangkau, dan secara teknis mudah dipraktikkan.

 

Yang dibutuhkan adalah ketekunan. Cabai misalnya, bisa dipanen mulai umur 90 hari sampai 6 bulan. Tiap minggu cabai bisa dipetik 2-3 kali. Satu pohon menghasilkan 115 cabai, lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga. Jika praktik semacam ini ditularkan lewat ibu-ibu PKK, saat harga cabai naik warga tidak perlu panik. Warga juga tidak perlu merealokasikan pengeluaran keluarga untuk membeli cabai yang mahal. Saat harga cabai stabil, tekanan terhadap inflasi mereda. Sebab, saat ini cabai telah jadi barang inflatoir.

 

Sepanjang tahun 2016, cabai merah dan cabai rawit menyumbang 13,87% dari inflasi nasional 3,02%. Ini amat besar. Cabai menjadi komoditas pertama penyumbang terbesar inflasi, menggeser peran beras. Gerakan warga ini harus dibarengi langkah simultan. Kementerian Pertanian mesti mencetak brosur pemanfaatan pekarangan dan membuat aneka pelatihan. Pemetaan wilayah tanam, termasuk wilayah penyangga, harus dilakukan agar tidak ada kekosongan produksi.

 

Wilayah penyangga penting untuk antisipasi gangguan produksi dan distribusi di daerah sentra produsen. Bulog bisa ditugaskan melakukan operasi pasar komoditas-komoditas inflatoir, sembari mempelajari perilaku pasar dan perdagangan. Kementerian Perdagangan memantau harga dan memastikan kelancaran distribusi. BPS menganalisis untuk melihat gejolak harga antarwaktu dan antardaerah dengan seri waktu yang panjang.

 

Apapun komoditasnya, cabai atau bawang merah, harus ditangani serius antar-kementerian, melibatkan daerah, perlu ada terobosan penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang, dan dilakukan secara konsisten. Tidak seperti pemadam kebakaran. Pesan penting dari uraian di atas adalah langkah kecil yang simultan dan menjadi gerakan nasional bisa menjadi resep jitu untuk mengurangi gejolak harga pangan. Lebih dari itu, pekarangan yang selama ini terabaikan, bahkan dilupakan, ternyata luar biasa manfaatnya.

 

Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN