Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mangasa Augustinus Sipahutar

Mangasa Augustinus Sipahutar

Peluang Agribisnis di Tengah Kebijakan Ekspansi Moneter

Senin, 1 Maret 2021 | 11:21 WIB
Mangasa Augustinus Sipahutar

Beberapa indikator ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berada pada tahap yang tidak terlalu menggembirakan, terutama setelah dilanda pandemi virus corona. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terkontraksi ke level -2,19% (yoy), jauh di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2019 pada level 5,07% (yoy). Kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2020 yang berada pada level 4,94%, naik menjadi 7,07% pada Agustus 2020. Demikian pula halnya dengan tingkat kemiskinan yang pada periode Maret 2020 berada pada level 9,78%, naik menjadi 10,19% pada periode September 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami kenaikan. Pada periode Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan yang berada pada level 1,61, naik menjadi 1,75 pada periode September 2020. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan yang pada periode Maret 2020 berada pada level 0,38, naik ke 0,47 pada periode September 2020.

Indonesia tentu tidak sendirian pada situasi ekonomi yang memburuk sebagai dampak pandemi virus corona. Hampir semua negara mengalami hal serupa, tidak terkecuali negara-negara yang tercatat sebagai negara maju (developed countries). Dalam kaitannya dengan situasi pandemi ini, semua negara mengeluarkan berbagai kebijakan agar terhindar dari situasi yang lebih buruk. Setiap negara mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang tidak lazim. Ketidaklaziman kebijakan tersebut semata-mata diarahkan untuk mencoba membalikkan atau melawan situasi ekonomi yang memburuk atau sering disebut sebagai counter economic policy.

Tidak hanya pada level negara, pada level korporasi juga terjadi hal yang sama. Korporasi juga berusaha melakukan counter policy demi penyehatan korporasi. Alih-alih menggunakan kredit perbankan untuk operasional dan ekspansi korporasi, beberapa korporasi besar antara lain PLN, Pertamina, Bulog, Petrokimia dan Astra Internasional malah melunasi kredit perbankan dalam jumlah yang sangat besar. Terdapat 116 debitur korporasi perbankan telah menurunkan baki debet dengan total Rp 62 triliun pada tahun 2020 (Investor Daily edisi Senin, 8 Februari 2021, halaman 22). Debitur-debitur korporasi diyakini berada pada situasi yang tidak mampu menggunakan kredit tersebut untuk operasional dan ekspansi bisnis akibat guncangan ekonomi yang terjadi sehingga kredit yang diterima lebih baik dilunasi daripada menanggung beban bunga atas kredit tersebut.

Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat kelebihan likuiditas di perbankan sebesar Rp 2.100 triliun pada tahun 2020. Pada kondisi ekonomi yang normal, pada umumnya kelebihan likuiditas hanya berada pada kisaran Rp 1.200 triliun. Kelebihan likuiditas ini tidak dapat dipisahkan dari kebjakan ekspansi moneter sebagai counter policy terhadap pandemi virus corona. Kelebihan likuiditas tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pelunasan kredit, terutama oleh para debitur korporasi, dan terakhir, kelebihan likuiditas ini tidak dapat dipisahkan dari lemahnya permintaan uang oleh sektor riil. Tercatat bahwa pada tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan kredit perbankan sebesar -2,41% (yoy), sementara penghimpunan dana pihak ketiga naik 11,11% (yoy).

Lalu, dengan kelebihan likuiditas di perbankan, mengapa Bank Indonesia (BI) terus saja melanjutkan kebijakan ekspansi moneter?

Mengapa pula OJK tidak memfasilitasi kelebihan likuiditas tersebut untuk meningkatkan permintaan uang di sektor riil?

Kelebihan likuiditas untuk jangka pendek (short run) tentu saja belum akan menghasilkan dampak inflasioner. Lemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi global belum akan mampu menaikkan inflasi. Meskipun BI telah melakukan kebijakan ekspansi moneter sepanjang tahun 2020, BPS menyampaikan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen adalah 1,68% (yoy) pada tahun 2020, dan menurut BPS, tingkat inflasi 2020 ini adalah tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah sejak BPS merilis data inflasi. Melihat lebih jauh terhadap inflasi tahun 2020, Indonesia mengalami empat kali deflasi yaitu di bulan Mei, Juli, Agustus dan September (inflasi mtm), sedangkan berdasarkan inflasi tahunan, inflasi tertinggi adalah di bulan Februari sebesar 2,98% dan terendah di bulan Agustus sebesar 1,32%. Hingga beberapa tahun ke depan, tingkat inflasi Indonesia masih akan berada pada kisaran tingkat inflasi yang rendah.

Berbeda dengan dampak pada perekonomian short run, kebijakan ekspansi moneter yang ditandai dengan kelebihan likuiditas ini tentu akan berdampak pada perekonomian medium run dan long run. Kita tentu tidak berharap bahwa pada situasi perekonomian medium run dan long run perekonomian Indonesia justru akan menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kalah sulitnya dikelola yaitu ketika perekonomian kita sesungguhnya berpotensi untuk meningkat namun kita harus meredam tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut demi berperang melawan dampak inflasi yang tinggi di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, kelebihan likuiditas perlu dikelola melalui kebijakan permintaan uang yang meningkat. Kelebihan likuiditas hanya terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan di pasar keuangan, di mana suku bunga yang rendah sebagai akibat kebijakan ekspansi moneter tidak direspons oleh sisi permintaan uang. Dalam hal ini, suku bunga yang rendah tidak mampu merangsang permintaan uang akibat guncangan dahsyat yang terjadi pada perekonomian sebagai dampak dari pendemi virus corona. Membiarkan kelebihan likuiditas pada situasi seperti sekarang justru akan membuka peluang untuk makin meningkatnya kelebihan likuiditas di kemudian hari karena biar bagaimanapun, BI masih akan terus melanjutkan kebijakan ekspansi moneter demi pemulihan ekonomi nasional.

Berkaca pada ketidakmampuan suku bunga untuk merangsang permintaan uang (dalam hal ini adalah permintaan kredit), dibutuhkan kebijakan lain agar mekanisme transmisi kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI bermanfaat bagi sektor riil. Penurunan suku bunga lanjutan yang akan dilakukan oleh BI justru akan memperbesar kelebihan likuiditas jika perbankan sebagai saluran transmisi kebijakan moneter tidak mencoba memikirkan kebijakan non-suku bunga untuk merangsang permintaan kredit. Jika kelebihan likuiditas ini terus berlanjut maka akan menyulitkan perekonomian medium run dan long run.

Pada situasi ketidakpastian ekonomi saat ini, hanya ada satu yang pasti yaitu bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak turut menjadi korban pandemi virus corona. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan menjadikannya tidak hanya menjadi keunggulan absolut dan keunggulan komparatif tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam adalah sektor pertanian (dalam arti luas). Pertanian yang dikelola dengan serius mulai dari downstream agribusiness, onfarm agribusiness hingga upstream agribusiness akan mampu mendorong ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik dengan kualitas yang baik pula yaitu mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian akan mendorong tercapainya ketahanan pangan nasional dan global.

Sebagaimana diketahui, selama hampir dua dekade terakhir, komposisi kredit pertanian di perbankan hanya berada pada kisaran 5%. Kelebihan likuiditas di perbankan dan pasar keuangan pada umumnya adalah peluang bagi Indonesia untuk mengelola sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hanya saja, karena suku bunga tidak sensitif terhadap permintaan uang di tengah kelebihan likuiditas yang terjadi saat ini, maka menurunkan suku bunga kredit ke sektor pertanian juga tidak bermakna. Oleh karena itu, kebijakan non-suku bunga adalah yang paling sesuai untuk menggerakkan permintaan uang di sektor pertanian. Skim perkreditan perbankan yang biasa pada kondisi normal tidak bermakna pula bagi peningkatan permintaan uang di saat terjadi kelebihan likuiditas.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sektor pertanian mampu menyerap kelebihan likuiditas di pasar keuangan? Lagi pula, sebagaimana disampaikan di atas bahwa kelebihan likuiditas akan terus berlanjut seiring kebijakan ekspansi moneter sebagai counter policy pandemi virus corona. Apakah sektor pertanian ini mampu berada di garda terdepan untuk menyerap kelebihan likuiditas tersebut? Jawabannya adalah ya, jika kita memandang sektor pertanian secara utuh, mulai dari downstream agribusiness, onfarm agribusiness hingga upstream agribusiness sebagai satu kesatuan sektor ekonomi.

Kebijakan kredit ke sektor pertanian melalui kebijakan non-suku bunga di tengah kelebihan likuiditas ini hendaknya bersifat mandatory, misalnya melalui penetapan rasio tertentu antara alokasi kredit ke sektor pertanian terhadap total kredit yang disalurkan oleh masing-masing bank. Karena semua manusia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pangan maka peningkatan kredit ke sektor pertanian akan berada pada situasi di mana output pertanian akan menciptakan permintaannya sendiri. Kita tidak perlu ragu bahwa output pertanian tersebut tidak akan diserap pasar sepanjang kita tidak berpikir bahwa output pertanian sekadar pada tahap “komoditas” tetapi merupakan rangkaian yang utuh pada downstream agribusiness, onfarm agribusiness hingga upstream agribusiness.

*) Ekonom, Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana FEM, IPB University; Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN