Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Paulus Mujiran

Paulus Mujiran

Pembangunan SDM dan Dana Desa

Paulus Mujiran, Minggu, 15 September 2019 | 10:26 WIB

Dalam pidato kenegaraan rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke- 74 Republik Indonesia (16/8), Presiden Jokowi menyatakan Indonesia membutuhkan terobosan untuk mempercepat terwujudnya Indonesia maju, sejahtera, adil, serta disegani negara-negara lain di dunia.

Terkait hal ini pemerintah akan memprioritaskan sumber daya manusia berkualitas dan berkompeten. Lima tahun pemerintahan Jokowi-Amin ke depan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), yakni pembangunan manusia holistik terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Pidato presiden pun setidaknya memunculkan tiga kata yang paling sering muncul, yakni SDM (14 kali), ilmu pengetahuan (11 kali), dan teknologi (8 kali). Bandingkan dengan pidato di ajang serupa tahun 2018, kata yang paling sering muncul adalah ekonomi (24 kali), pembangunan (20 kali), dan infrastruktur (11 kali). Pernyataan presiden itu selaras dengan fokus di periode kedua pemerintahannya, yakni pembangunan SDM. Pada periode pertama pemerintahan, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur agar semua jalur logistic dari dan ke masyarakat berjalan dengan lancar. Tentu sangat tepat setelah infrastruktur terbangun lantas pembangunan SDM atau manusia menjadi prioritas.

Dalam kampanye lalu Jokowi mencanangkan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dan misi pertamanya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Misi itu kemudian dijabarkan menjadi enam program aksi, antara lain, pertama, mengembangkan system jaminan gizi dan tumbuh kembang anak khususnya menekan angka stunting yang berdampak pada rendahnya daya saing bangsa.

Kedua, reformasi sistem kesehatan karena manusia yang sehat akan lebih produktif. Ketiga, mengembangkan reformasi pendidikan dengan pemerataan sarana pendidikan di berbagai wilayah. Keempat, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini perlu dilakukan sesuai kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi.

Kelima, menumbuhkan semangat kewirausahaan dan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha dari kalangan milenial, serta keenam, menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dalam hemat penulis, fokus pembangunan ke depan adalah prioritas ke desa. Hal ini disebabkan prioritas pembangunan di era dana desa tidak hanya pembangunan fisik melainkan untuk peningkatan SDM.

Sejauh ini penggunaan dana desa untuk pembangunan SDM sangat minim, dari rata-rata desa mendapat alokasi Rp 800 juta, sebanyak 80% di antaranya digunakan untuk infrastruktur perdesaan. Padahal, setiap desa telah disediakan pendamping desa namun peran mereka masih minim. Para pendamping desa fokus pada administrasi desa belaka.

Meski kita fokus pada pembangunan infrastruktur, indeks pembangunan manusia pun ikut terangkat. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan. Tahun 2014 IPM berada pada di angka 68,90%, 2015 menjadi 69,55%, tahun 2016 sebesar 70,18%, tahun 2017 sebesar 70,81%, dan tahun 2018 sebesar 71,39%, serta tahun 2019 ditargetkan sebesar 71,98%.

Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan dan daya beli masyarakat. Data BPS memperlihatkan, bayi yang lahir tahun 2018 mempunyai angka harapan hidup 71,20 atau naik dari tahun sebelumnya 71,05. Kualitas pendidikan tercermin dari angka harapan lama sekolah dari 12,85 menjadi 12,91. Ini menunjukkan pendidikan anak-anak sekolah mencapai jenjang diploma 1.

Sedangkan rata-rata lama sekolah naik dari 8,10 tahun menjadi 81,7 tahun, yang berarti penduduk usia 15 tahun ke atas secara rata-rata menempuh pendidikan hingga kelas IX atau setara SMP. Tentu kita menyambut baik upaya pemerintah pada Rancangan APBN 2020 fokus pada SDM selain meneruskan pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah percaya bahwa investasi pada SDM merupakan persiapan penting meraih masa depan Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan SDM agar Indonesia mempunyai daya saing pembangunan sejajar dengan negara lain di dunia.

Pembangunan dan Dana Desa

Melalui program itu pemerintah memastikan masyarakat Indonesia bisa tumbuh dengan baik dan terbebas dari stunting dan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Dalam hemat penulis, fokus pembangunan SDM lima tahun ke depan berbasis perdesaan karena desa menjadi penopang utama pembangunan perkotaan.

Desa menjadi sumber utama tenaga muda potensial di kota. SDM desa harus disiapkan untuk mengantisipasi pembangunan karena mereka akan terdorong melakukan urbanisasi untuk tinggal dan bekerja ke kota. Perlunya pembangunan fokus perdesaan karena pekerja di sektor pertanian tercatat 35,7 juta atau 28,79% dari jumlah penduduk bekerja sebanyak 124,01 juta jiwa tahun 2019, naik dibadingkan tahun lalu yang mana jumlah pekerja di sektor pertanian di angka 35,9 juta orang atau 26,68% dari jumlah penduduk yang bekerja 121,02 juta orang. Hal ini wajar karena ada pekerja di pertanian yang berhenti menjadi petani dan ada yang mendapatkan pekerjaan baru.

Meski sudah ada dana desa, perubahan di desa tidak signifikan karena hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Guyuran dana desa terbilang tidak kecil kepada desa-desa di Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun SDM desa, selain pembangunan infrastruktur desa yang masif. Banyak elite desa hanya fokus pada pembangunan infrastruktur desa dan mengabaikan pembangunan SDM desa. Tercatat sampai Maret 2019 pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 257,65 triliun untuk 74.975 desa. Program dana desa dalam lima tahun adalah peningkatan pendapatan dan peningkatan Indeks Pembangunan Desa. Indeks pembangunan desa pada tahun 2014 terdapat 18.750 desa tertinggal (26,81%), 51,026 desa berkembang (62,26%) dan 2.894 desa mandiri (3,93%).

Sementara indek pembangunan desa tahun 2019 terjadi peningkatan yakni 13.232 desa tertinggal (17,96%), 54.879 desa berkembang (74,49%) dan 5.559 desa mandiri (7,55%) (bdk. Trisno Yulianto, 2019). Dana desa juga mampu menurunkan kemiskinan di perdesaan dari 17,89 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 15,54 juta jiwa pada tahun 2018. Begitu juga dengan persentase pengangguran di desa turun dari 4,93% di tahun 2015 menjadi 4,04% pada tahun 2018.

Dengan demikian, pembangunan SDM berbasis perdesaan mampu menopang kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menyediakan tenaga terampil dan terlatih untuk selanjutnya bekerja di kota. Pembangunan tidak hanya berpusat di kota, melainkan bagaimana menciptakan daya saing desa berkelanjutan di masa depan.

Paulus Mujiran, Alumnus Magister Administrasi Publik Undip, pemerhati kebijakan publik.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA