Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wihana Kirana Jaya

Wihana Kirana Jaya

Pemulihan Ekonomi, Omibus Law, dan Normal Baru

Jumat, 14 Agustus 2020 | 08:27 WIB
Wihana Kirana Jaya *)

Perbaikan tata kelola yang dapat meminimalkan biaya transaksi akan menstimulasi perkembangan ekonomi. Demikian pemikiran dari New Institutional Economics (NIE) dari tokohnya seperti Douglas C North, dan Oliver E Williamson dan Oliver Hart. Ketiganya guru besar ekonomi dari AS, masing-masing peraih hadiah Nobel 1993, 2009, dan 2016. asar pemikiran Omnibus Law atau Rancangan Undang- Undang (RUU) Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan berinvestasi atau berusaha bagi semua pelaku usaha dengan memperbaiki tata kelola aturan, sejalan dengan filosofi dasar NIE, yakni Institutions matter.

Dalam diskusi virtual bertajuk “Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi” akhir Juli lalu, saya kemukakan bahwa (salah sa tu) permasalahan pelik soal in - vestasi yang dihadapi Indonesia adalah tumpang tindih regulasi dan birokrasi yang menyebabkan bot tleneck investasi, dan omnibus law menjadi solusi strategis.

Pemu lihan ekonomi membutuhkan aturan-aturan main yang baik, yakni inklusif, konsisten dan berkepastian. Paradigma percepatan investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha idealnya berkesesuaian dengan paradigma-paradigma lain dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Paradigma-paradigma itu adalah, pertama, pemulihan eko nomi dan pengendalian pandemi memiliki bobot yang sama.

Kedua, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup didahulukan dari kepentingan komersial yang profit oriented. Ketiga, meminimalkan kontak fisik antarmanusia dalam interaksi/ transaksi ekonomi dan perizinan investasi dengan mening katkan pemanfaatan teknologi digital, big data dan Artificial Intelligent.

Momentum Normal Baru

Era New Normal menghadirkan momentum yang pas untuk menyempurnakan RUU Cipta Kerja sebagai agenda strategis yang sudah digagas sejak prapandemi menjadi UU, kendati faktanya pandemi Covid-19 belum dapat dikendalikan secara optimal. Fakta lainnya, perekonomian telah terkontraksi dalam dua kuartal pertama tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi hanya 2,97% pada kuartal pertama dan minus 5,32% pada kuartal kedua (data BPS). Angka kemiskinan dan pengangguran dipastikan meningkat.

Sementara itu biaya mitigasi dampak primer pandemi (kesehatan masyarakat) maupun dampak sekundernya (dampak sosial ekonomi) dari APBN tidaklah kecil. Maka, triwulan ketiga menjadi titik tonggak konsolidasi, baik dalam pengendalian pandemi maupun pemulihan ekonomi berbasis protokol kesehatan dan regulasi keselamatan lainnya.

Beberapa Catatan

Pada laporan berjudul “Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery’, World Bank menyampaikan beberapa catatan penting. Tiga poin utama yang disorot oleh World Bank menyangkut dampak yang tidak menguntungkan (adverse impacts) terhadap hakhak tenaga kerja, kesehatan dan ke selamatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Catatan World Bank tentang ketenagakerjaan ini sejalan dengan pandangan sejumlah perwakilan asosiasi buruh yang cenderung mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam UU No 13/2003.

Revisi terhadap UU Ketenagakerjaan da lam Omnibus Law dipandang berpotensi merugikan pekerja, terutama skema upah minimum. Dalam aspek lingkungan, relaksasi perizinan lingkungan berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dan pada gilirannya justru akan berdampak negatif terhadap investasi.

Hal senada juga di kemukakan oleh tokoh senior seperti Prof Emil Salim. Namun Menteri Lingkungan Hidup dan Ke hutanan kemudian merespons, bahwa perizinan lingkungan sudah built in’ dengan persyaratan AMDAL dan standar lingkungan. Usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup senyatanya tidak hanya yang berskala besar, tapi juga UMKM. Pada Bab (Paragraf V) Energi Dan Sumber Daya Mineral ketentuan tentang UMKM atau setidaknya UKM, justru tidak disebut sama sekali, padahal faktanya jenis usaha pertambangan berskala kecil/ menengah bawah yang berisiko tinggi ini cukup banyak. Hal ini kaitannya dengan perubah an ketentuan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 32 (1) berbunyi:

”Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup”. Kendati pasalnya berbunyi demikian, akan tetapi usaha skala mi kro penambangan emas liar secara manual di dalam perut gunung atau di hulu sungai tertentu yang menggunakan merkuri secara tidak aman tentu tidak akan difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Demikian pula, usaha-usaha informal (ilegal) seperti tambang pasir sungai/bukit/ pantai, batu pondasi, tanah urug atau tambang emas berskala ‘kecil’ atau ‘menengah bawah’ di daerah perdesaan yang didanai oleh para pemodal sangat perlu diatur dalam RUU tersebut.

Sejumlah pengamat lainnya menilai kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan dan sya rat-syarat terkait lingkungan, bentuk hambatan sebenarnya adalah korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan. Penilaian ini mungkin ada benarnya. Akan tetapi, fakta bahwa terdapat prosedur yang selama ini menghambat yang tidak terkait korupsi.

Misal nya da lam proyek kereta api cepat Jakarta- Bandung, pemerintah hanya melelang proyek, dan pelaku usaha harus mendapatkan lahan dan seluruh perizinan, sehingga biaya proyek menjadi tinggi dan penyelesaian konstruksi tidak tepat jadwal.

Kondisi demikian kemudian akan dibalik melalui Omnibus Law, bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pro yek sesuai dengan lokasi atau trase yang direncanakan sekaligus menyediakan seluruh perizinannya. Sehingga pelaku usaha tinggal melaksanakan pembangunan dan penyediaan pembiayaannya.

Aturan Pelaksanaan

Sebagai catatan akhir bahwa setelah menjadi UU, RUU Cipta Kerja masih harus didukung dengan aturan-aturan pelaksanaan, khususnya peraturan pemerintah. Pada akhirnya regulasi ini akan diimplementasikan melalui Online Single Submission.

Sejauh mana efektivitasnya, antara lain akan tampak pada peningkatan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) yang pada 2020 masih stagnan pada posisi 73, jauh di bawah Singapura (2), Malaysia (23), dan Thailand (21). Alhasil, reformasi regulasi melalui Omnibus Law sangatlah penting dan bahkan vital untuk pemulihan ekonomi. Maka, filosofi dasar New Institutional Economics: Institutions matter, benar adanya.

*) Guru Besar FEB UGM

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN