Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jerry Indrawan, Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

Jerry Indrawan, Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

Pencabutan Larangan Ekspor Benih Lobster, Tepatkah?

Jumat, 10 Juli 2020 | 23:53 WIB
Jerry Indrawan *)

Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi membolehkan ekspor benih lobster. Sebelumnya, izin ekspor benih lobster ini sempat menjadi polemik. Tepatkah beleid ini diberlakukan dan bermanfaatkah bagi nelayan maupun penerimaan negara? Pascaterbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/ atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Indonesia, nasib nelayan yang menggantungkan hidupnya dari benih lobster (benur) semakin merana.

Permen yang ditandatangani di era Menteri Susi Pudjiastuti mensyaratkan bahwa lobster boleh di perdagangkan dengan berat di atas 200 gram. Pertimbangannya, setidaknya lobster tersebut sudah pernah bertelur sekali. Persyaratan lainnya adalah lobster yang diperdagangkan tidak sedang bertelur.

Aturan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, menguntungkan nelayan lobster karena penangkapan benih lobster yang tidak terkendali dapat dihentikan. Namun, nasib nelayan kecil pun sama, alias mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan mata pencaharian mereka.

Nasib Nelayan Kecil

Aturan tersebut berimplikasi negatif terhadap banyak nelayan kecil, utamanya nelayan lobster. Nelayan lobster adalah nelayan kecil yang cukup banyak bisa kita temui di Pantai Selatan Pulau Jawa atau di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebanyakan dari nelayan itu hanya menggunakan ban sambil membawa jaring. Mereka tidak menggunakan perahu untuk berenang ke arah tengah laut, walaupun ada juga beberapa pemburu lobster yang menggunakan perahu kecil (<10 Gros Ton). Para penangkap lobster tersebut dikenal sebagai “Nelayan Ban”.

Industri penangkapan ikan yang ukuran kapalnya di atas 10 GT yang ada di sepanjang pesisir pantai Pangandaran, Tasikmalaya dan Cilacap belum dapat menyentuh aktivitas penangkapan lobster. Hal ini sesuai dengan karakteristik lobster yang siklus hidupnya berada di wilayah pesisir yang merupakan habitat lobster.

Jadi, jika yang ada di pikiran kita bahwa lobster adalah makanan mahal, tentunya hal ini tidak sejalan dengan nasib mereka.

Di tengah stigma demikian, Permen KP 56/2016 melarang masyarakat untuk menangkap benih lobster. Parahnya lagi, proses budidayanya pun tidak diizinkan. Padahal, sudah puluhan tahun ribuan nelayan kecil, seperti di Pantai Selatan Jawa tadi, yang mengandalkan penangkapan benih lobster. Setiap hari mereka melaut mencari benih lobster demi sesuap nasi bagi keluarga mereka. Banyak dari mereka tentunya bisa kita kategorikan sebagai keluarga pra-sejahtera.

Kemudian, setelah Permen KP 56/2016 diberlakukan, nelayan yang biasa berburu benih bening lobster (Panulirus spp.) bingung menghadapi problematika hidup. Bila tak melaut untuk menangkap benur, keluarganya tak makan, bila menangkap ditangkap aparat. Kondisi ini pun menimbulkan dampak sosial yang perlu kita cermati, yaitu ketika ada perlawanan dari nelayan.

Beberapa contohnya, adalah ketika Polsek Cisolok di Sukabumi dirusak oleh massa. Begitu pula, Polsek Bayah di Banten juga diserang, hanya karena ada penangkapan kepada nelayan pemburu benih lobster.

Terakhir, bentrokan berdarah antara aparat dan nelayan di NTB, juga karena alasan yang kurang lebih sama.

Praktik Penyelundupan Lobster

Ekspor ilegal benih lobster marak dilakukan di Indonesia dengan cara diselundupkan. Penyelundupan melibatkan sindikat yang mengumpulkan benih lobster dari sejumlah wilayah seperti Bali, Lombok, Jawa bagian selatan, Sumatera bagian barat, dan Saumlaki.

Sekalipun sudah dilarang di dalam Permen Nomor 56/2016, namun penyelundupan besar-besaran tetap terjadi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa negara mengalami kerugian hampir Rp 1 triliun akibat penyelundupan benih lobster. Bisa jadi total kerugiannya jauh lebih besar karena banyak yang tidak dapat dideteksi.

Akibat praktik ilegal ini, nelayan kecil tidak dapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat pemasukan, dan jumlah benih bening lobster di laut tetap berkurang karena dicuri. Imbas yang paling besar adalah ruginya nelayan lobster.

Alasan penyelundupan karena tingginya disparitas harga jual lobster. Harga di tingkat nelayan tahun 2019 lalu berkisar Rp 20.000- 60.000 per ekor.

Sementara itu, harga di Singapura berkisar Rp 100.000-200.000 per ekor. Selain itu, pengepul membeli benur dengan harga Rp 7.000 per ekor untuk benur lobster pasar dan Rp 40.000 untuk benur lobster mutiara.

Saat ini, benur lobster pasir hanya dihargai pada kisaran Rp 3-8 ribu per ekor. Padahal, di pasar ekspor benur lobster pasir bisa mencapai Rp 40-60 ribu per ekor. Sedangkan jenis benur lobster mutiara di tingkat nelayan dihargai Rp 10-20 ribu per ekor. Berbeda jauh harga ekspornya yang menembus angka Rp 140-160 ribu per ekor.

Setelah ditampung pengepul, benur diselundupkan ke luar negeri. Harganya pun naik berkali-kali lipat. Perkiraan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), benur lobster pasir yang diselundupkan ke luar negeri dijual seharga Rp 150.000 per ekor, sedangkan benur lobster mutiara dijual Rp 200.000 per ekor.

Secara umum, dari data tahun 2015 sampai 2019, kerugian negara karena penyelundupan lobster mencapai Rp 1,37 triliun. Tentunya hal ini sangat merugikan nelayan-nelayan lobster. Langkah Tepat MKP

Merespons situasi demikian Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Edhy Prabowo, memilih untuk menyelamatkan ribuan nelayan dengan melakukan pengaturan pengendalian sumber daya benih bening lobster melalui kebijakan yang memberikan ruang dan kesempatan bagi para nelayan untuk menangkap benih bening lobster. Kebijakan yang kembali mengizinkan ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Aturan baru tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020.

Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.). Regulasi baru KKP itu membolehkan ekspor dan budidaya lobster dengan berbagai ketentuan. Di antaranya adalah kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster sesuai hasil kajian dari Komnas Kajiskan yang ditetapkan oleh direktorat jenderal di bidang perikanan tangkap.

Ketentuan lain, eksportir harus melakukan budidaya lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal di perikananan budidaya. Eksportir yang telah berhasil membudidayakan lobster ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan 2% lobster dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen.

Pengeluaran benih bening lobster juga mesti dilakukan melalui bandara yang ditetapkan oleh badan penyelenggara tugas dan fungsi di bidang karantina ikan. Waktu pengeluarannya mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas Kajiskan dan ditetapkan ditjen terkait.

Benih bening lobster mesti diperoleh dari nelayan kecil penangkap benih yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih bening lobster. Penangkapan benih bening lobster dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan bersifat pasif. Eksportir benih lobster harus terdaftar di direktorat jenderal terkait.

Selanjutnya, penetapan kuota lokasi penangkapan benih bening lobster dilakukan setiap tahun. Kegiatan pengeluaran benih bening lobster dari RI diwajibkan membayar bea keluar atau PNBP per satuan ekor benih.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin memberi kesempatan kepada nelayan yang biasanya menangkap benih lobster untuk terlibat dalam kegiatan ekspor lobster. Industri penangkapan dan ekspor benih lobster nelayan kecil yang terkatung-katung sejak 2016, sudah hampir mati.

Untuk itu penulis sepakat dengan kebijakan KKP untuk merevisi Permen Nomor 56/2016 agar industri tersebut bergeliat kembali.

Merujuk pernyataan Menteri Edhy Prabowo, Permen Nomor 56/2016 dinilai tidak berpihak pada nelayan. Realitasnya, tak sedikit nelayan yang ditangkap karena ketahuan menangkap dan menyelundupkan benih lobster. Bahkan, ketika Permen 56/2016 tersebut diberlakukan, marak kasus penyelundupan benih lobster. Padahal, sebelum ada aturan itu, tidak pernah ada istilah penyelundupan.

Penjualan dapat dilakukan sebebas-bebasnya, seperti di bandara maupun di pelabuhan. Atas dasar itu, jika ekspor benih bisa dilakukan secara terbuka, maka upaya penyelundupan akan hilang.

Sebaliknya, penolakan ekspor justru akan menguntungkan penyelundup dengan permainan terbatas dan menyogok dalam prosesnya. Bisnis lobster adalah bisnis nelayan pesisir yang hidup dari laut. Mereka ingin tangkapan mereka dibeli secara legal, bukan malah dibeli penyelundup. elanjutnya, kebijakan pembukaan ekspor benih lobster dilakukan untuk nelayan yang menggantungkan hidup dari kegiatan tersebut.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membangkitkan geliat pembudidayaan lobster di berbagai daerah.

Penulis melihat bahwa pemerintah juga terus meningkatkan akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan. Publik harus dapat melihat kebijakan tersebut secara utuh dengan mengingat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi perlindungan dan pemberdayaan, serta peningkatan pendapatan nelayan.

Dalam menjaga alam, ekonomi rakyat terutama nelayan harus tetap tumbuh. Dengan tumbuhnya ekonomi, lingkungan pun akan terjaga. Penulis juga berpendapat bahwa inilah saatnya KKP lebih berperan untuk menjaga lingkungan dengan tidak mengesampingkan aspek ekonomi juga.

Kita harus mampu memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Tidak bijak membuat kebijakan yang pro lingkungan, namun mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus berjalan selaras.

Jika potensi kelautan dan perikanan kita hanya dimanfaatkan tanpa menjaga keberlangsungannya (sustanaibility), maka dipastikan masa depan negeri ini akan suram.

Begitu pula pertumbuhan ekonomi yang dilakukan tanpa mementingkan lingkungan akan mengakibatkan kehancuran. Oleh karenanya, langkah tepat KKP dengan kembali membuka keran ekspor dan tidak lagi melarang “Nelayan Ban” mencari benur, patut kita apresiasi.

*) Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN