Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Apri Syabani, Kepala Subbidang pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Apri Syabani, Kepala Subbidang pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Pendalaman Sektor Keuangan Indonesia, Mulai dari Mana?

Senin, 9 Desember 2019 | 11:18 WIB
Apri Sya’bani

Seperti banyak diketahui, sektor keuangan Indonesia masih dangkal. Jika dibandingkan dengan negara kawasan Asean, aset perbankan masih jauh di bawah rata-rata, sekitar 54,4% dari produk domestik bruto (PDB), sementara aset lembaga keuangan non-bank sebesar 15,9% dari PDB (OJK, Juli 2019).

Meskipun pertumbuhan jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sudah dapat dikatakan menyamai negara tetangga, namun kapitalisasi pasar masih di bawah 50% dari PDB, jauh dibandingkan negara Malaysia dan Singapura yang memiliki kontribusi pasar modal terhadap PDB lebih dari 100%.

Tingkat literasi penduduk Indonesia juga masih minim, di mana 51% penduduk Indonesia usia produktif belum masuk dalam sistem keuangan (Global Findex, 2017).

Stimulus: Penciptaan Ekosistem yang Kondusif

Usulan pendalaman sektor keuangan sering hanya difokuskan pada permintaan insentif, utamanya fiskal. Insentif fiskal memang dapat menjadi salah satu stimulus, namun insentif perlu dimaknai lebih luas, mencakup penciptaan ekosistem pengembangan industri yang kondusif. Yakni melalui kebijakan komprehensif yang memberikan stimulus bagi berkembangnya sisi supply dan demand industri jasa keuangan. Termasuk, dengan menciptakan pasar dan institusi keuangan yang efisien dan transparan serta dengan memastikan kerangka perlindungan investor, konsumen, kreditur, dan debitur cukup untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

Salah satunya melalui optimalisasi peran dana pensiun dalam pendalaman pasar. Seperti diketahui, dana pensiun mempunyai potensi besar dalam memperdalam sektor keuangan, namun saat ini kontribusinya terhadap PDB masih sangat rendah. Per Desember 2018, total dana kelolaan industri dana pensiun hanya sekitar 5,63% dari PDB.

Dana pensiun perlu didorong untuk lebih memiliki appetite untuk menempatkan dananya pada instrumen investasi jangka panjang, salah satunya melalui evaluasi pengukuran target kinerja manajemen pengelola dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kebijakan batas minimum alokasi aset dana pensiun juga dapat dioptimalkan melalui persyaratan diversifikasi instrumen investasi sehingga dapat memicu pengembangan instrument investasi jangka panjang (POJK No 1/POJK.05/2016 jo. POJK No 56/ POJK.05/2017).

Untuk lebih mengoptimalkan investasi dana jangka panjang yang dikelola, dana pensiun seharusnya tidak memperbolehkan penarikan dana pensiun sebelum memasuki usia pensiun.

Untuk itu, aturan yang memberi ruang bagi peserta dana pensiun wajib, untuk dapat mengambil dana jaminan hari tua setelah yang bersangkutan mengundurkan diri seperti pada PP No 60 Tahun 2015 dan Permenaker No 19 Tahu 2015 perlu ditinjau ulang. Aturan induknya sendiri tegas mempersyaratkan pengambilan dana (sebagian) setelah minimum masa iuran 10 tahun, sedangkan sisanya setelah mencapai usia pensiun.

Untuk melihat permasalahan industry dana pensiun secara detail dapat merujuk pada Kajian Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal – Edisi III tahun 2019, yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Usaha memperdalam industry dana pensiun juga perlu menjawab persoalan lama, yakni bagaimana memetakan pengembangan program pensiun wajib versus sukarela secara seimbang. Dari tahun 1992 tercatat sebanyak 420 dana pension telah mendapat izin. Namun, jumlah pelaku dana pensiun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami tren penurunan, yakni dari jumlah 267 di tahun 2014 menjadi 225 dana pensiun per Oktober 2019 (Statistik OJK, Oktober 2019).

Salah satu penyebabnya karena pengalihan program jaminan pension ke BPJS ketenagakerjaan yang dilakukan para pemberi kerja. Lanskap kebijakan dana pensiun saat ini memang kurang memberikan insentif bagi pemberi kerja dan pekerja untuk berpartisipasi pada program pensiun sukarela, sepanjang telah mengikuti program pensiun wajib.

Pengembangan industri dana pensiun baik program wajib maupun dana pensiun sukarela, semestinya tidak ditujukan untuk menggerus pangsa masing-masing karena potensi perluasan pasar masih besar. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah pekerja informal Indonesia yang belum masuk ke dalam sistem keuangan. Pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dana pensiun dikarenakan pengetahuan masyarakat atas dana pensiun yang masih rendah.

Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) menunjukkan tingkat literasi dana pension hanya 10,9%, sedangkan tingkat inklusi atau penggunaan produknya hanya sekitar 4,6%. Untuk itu secara fundamental, pendalaman industry dana pensiun perlu diimbangi dengan strategi peningkatan literasi secara terstruktur, sistematis, dan masif guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mempersiapkan keuangan untuk kehidupan purna kerja.

Urgensi yang sama berlaku bagi peningkatan literasi asuransi. Dari sisi demand, usaha untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan dan pengalihan risiko masa depan dapat diintegrasikan dengan teknologi. Momentum fintech yang telah menghadirkan insurtech dan model bisnis keuangan lainnya perlu direspons dengan segera membentuk kerangka regulatory and supervisory technology secara lebih komprehensif.

Untuk itu, perlu adanya payung hukum kerangka pengaturan fintech yang mengintegrasikan aktivitas lembaga keuangan, inovasi bisnis keuangan, dan sistem pembayaran yang didukung teknologi, menggunakan pendekatan activity based.

Sehingga perkembangan teknologi pada industri jasa keuangan tidak hanya dianggap sebagai faktor yang mendisrupsi pasar, namun sebaliknya, dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak pemain industri, investor, dan konsumen serta mempermudah usaha perluasan inklusi keuangan.

Dari sisi pendalaman pasar modal, usaha untuk mendorong lebih banyak perusahaan berkualitas melantai di bursa perlu dimulai dengan mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO). Dari 100 lebih jumlah BUMN, baru sekitar 19 di antaranya yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek.

Dengan menjadi perusahaan terbuka, kinerja dan pengelolaan BUMN dapat didorong menjadi lebih baik dan transparan. Efisiensi penyederhanaan proses pendaftaran, simplifikasi persyaratan dokumen khususnya untuk perusahaan kecil menengah juga perlu ditingkatkan untuk menstimulus lebih banyak perusahaan untuk IPO. Termasuk, peningkatan efisiensi biaya dan insentif untuk menarik perusahaan kecil menengah listing melalui papan akselerasi, minimalisasi biaya trading dan kliring, penyesuaian komisi dan margin broker, serta integrasi aturan profesi penunjang pasar modal dengan aktivitas robo advisors.

Aktivitas di pasar sekunder juga belum dapat dikatakan efektif mengingat jumlah 121 broker relatif terlalu banyak, dibandingkan dengan jumlah investor, emiten, termasuk nilai transaksi di pasar modal. Persyaratan permodalan perusahaan efek di Indonesia memang masih relatif rendah, sehingga berpotensi mengurangi ketahanan permodalan yang dimiliki perusahaan.

Bandingkan dengan Thailand yang telah mempersyaratkan modal minimal di atas US$ 15 juta, Indonesia masih kurang efisien dengan persyaratan modal disetor Rp 30 miliar dan modal kerja bersih disesuaikan Rp 25 miliar.

Dalam jangka panjang, perlu diarahkan peta jalan konsolidasi perusahaan efek melalui penguatan persyaratan permodalan untuk meningkatkan kompetisi dan pelayanan. Tentu saja persyaratan permodalan bagi perusahaan efek daerah perlu dibedakan, mengingat hanya beroperasi di provinsi dan keberadaannya dapat menjadi agen perluasan inklusi pasar modal. Instrumen investasi juga masih terbatas pada plain vanilla product baik ekuitas ataupun pasar uang.

Studi Asian Development Bank Institute (2011) menjelaskan bahwa pengembangan produk derivatif dan sekuritisasi dapat menjadi inovasi yang bermanfaat, dengan syarat diatur dengan prudent. Di negara-negara berkembang, pengembangan produk derivatif komoditas dapat memainkan peran kunci mengingat aktivitas agrikultur termasuk ekstraksi dan pemrosesan komoditas masih menjadi penopang perekonomian.

Secara antisipatif, penguatan regulasi hedging perlu dilakukan untuk keseluruhan derivatif kelas aset komoditas, nilai tukar, suku bunga, dan ekuitas dalam rangka meminimalisir risiko volatilitas nilai tukar rupiah dan melindungi nilai investasi. Selanjutnya, infrastruktur untuk menyiapkan perkembangan derivative perlu dibangun dalam rangka memperkuat market confidence, mencegah dispute dan risiko sistemik, mengingat karakteristik perdagangan over the counter khususnya pasar uang.

Penciptaan ekosistem dimulai dari dorongan penggunaan electronic trading platform, pelaporan ke trade repositories, transaksi melalui central clearing, kepastian hukum finality settlement, serta menimbang penerapan beban modal dan margin untuk transaksi yang tidak dikliringkan. Perbedaan rezim pengaturan dan pengawas derivatif komoditas, ekuitas, dan pasar uang memerlukan penguatan koordinasi antar-otoritas, untuk menghindari risiko contagious dan high concentration yang tidak termitigasi karena celah pengawasan.

Langkah Antisipatif

Studi Dana Moneter Internasional (IMF-2015) menawarkan perspektif baru bahwa penguatan regulasi untuk membantu menjaga stabilitas tidak selalu conflicting dengan kebijakan pengembangan pasar, terutama di negara-negara berkembang yang masih dihadapkan pada permasalahan institusi, pengawasan, dan kepatuhan hukum.

Berdasarkan Basel, Insurance Core Principles serta IOSCO principles (Securities Regulation), beberapa prinsip berperan kritikal meningkatkan pengembangan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan, di antaranya terkait kemampuan regulator dalam pengaturan dan penyesuaian permodalan, mekanisme kompensasi untuk menghindari moral hazard, standar laporan keuangan dan keterbukaan informasi

Dengan demikian, semestinya pendalaman sektor keuangan tidak kontraproduktif jika dimulai dengan langkah penciptaan ekosistem yang kondusif melalui kerangka pengaturan yang prudent, di saat yang bersamaan memberikan stimulus dari sisi penyedia dana jangka panjang/ pendek, strategi peningkatan dari sisi demand, serta penguatan infrastruktur pasar yang efisien dan transparan. Pembaruan kerangka pengaturan jika dilakukan pada tataran undang-undang, juga perlu menjawab hambatan ketiadaan konsep badan hukum untuk Kontrak Investasi Kolektif dalam rangka memicu pengembangan instrument investasi sejenis.

Dalam rangka menciptakan ekosistem yang juga antisipatif, potensi penciptaan model bisnis baru melalui teknologi perlu disiapkan dalam sebuah kerangka peraturan terintegrasi dan melalui rumusan yang memfasilitasi inovasi produk dan jasa.

Mengikuti dinamika kecepatan teknologi dan bisnis, langkah kebijakan atau diskresi dalam merespons suatu produk, jasa dan/atau aktivitas yang secara eksplisit belum terdapat aturannya perlu didukung dan mendapat perlindungan hukum. Karena langkah kebijakan tidak bisa menunggu semua aktivitas, produk, institusi diatur eksplisit dalam produk hukum yang kerap berada dibelakang inovasi.

Apri Sya’bani, Alumnus Melbourne Law School, Analis Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Disclaimer: Tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, bukan merupakan pendapat resmi organisasi dimana penulis bekerja

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN