Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Pengawasan Perbankan a la Powell

Achmad Deni Daruri, Kamis, 25 Juli 2019 | 22:14 WIB

Publik memang agak khawatir dengan kualitas Jerome Powell ketika ia terpilih sebagai gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS). Kekhawatiran itu semakin meningkat karena ia menyetujui keinginan Presiden AS Donald Trump agar suku bunga bank sentral Amerika Serikat tidak dinaikkan.

Memang ada persepsi yang sangat kuat bahwa Trump akan melemahkan pengawasan perbankan di Amerika Serikat, dan kini persepsi tersebut juga melekat pada Powell. Rekam jejak Powell juga memperlihatkan bahwa ia bukanlah seorang pengarus utama dalam ilmu moneter. Artinya, sulit mengharapkan Powell membuat terobosan untuk mengarahkan perbankan dalam memberikan kredit bagi masyarakat yang tidak memiliki skor kredit, termasuk di Amerika Serikat sendiri yang tidak berdampak kepada melemahnya sistem perbankan itu sendiri.

Dari aspek pendidikan, Powell bukanlah pionir yang diharapkan untuk itu. Powell mendapat gelar strata satu politik dari Universitas Princeton tahun 1975 dan juris doctor dari Georgetown University Law Center tahun 1979. Ia mengawali karier di perbankan investasi pada tahun 1984 dan sejak saat itu bekerja di sejumlah lembaga keuangan.

Ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Bidang Keuangan Dalam Negeri pada masa pemerintahan George HW Bush tahun 1992. Ia merupakan peneliti tamu di Bipartisan Policy Center pada tahun 2010-2012. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur Federal Reserve sejak 2012.

Dengan rekam jejak seperti itu, maka kepemimpinannya dalam mengemban tugas utama bank sentral dalam melakukan pengawasan dan regulasi atas institusi perbankan untuk menjamin keamanan perbankan nasional dan sistem finansial nasional, serta melakukan perlindungan terhadap hak-hak kredit konsumen, memang tengah menjadi perbincangan publik.

Sejauh mana sistem pengawasan yang sudah ada akan menguat atau melemah dengan adanya Powell, sebetulnya terus menjadi wacana ahli-ahli pengawasan perbankan. Bukan saja di Amerika Serikat tetapi juga di negara G7 yang merupakan sebuah grup yang terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Uni Eropa juga diwakili di G7. Negara-negara tersebut merupakan tujuh ekonomi maju utama seperti yang dilaporkan oleh Yayasan Moneter Internasional: Negara-negara G7 mewakili lebih dari 64% kekayaan bersih global (US$ 263 triliun).

Krisis ekonomi di Amerika Serikat yang identik dengan lemahnya system pengawasan perbankan ternyata berjalan paralel dengan lemahnya sistem teknologi pengawasan itu sendiri. Di tahun 2009 sistem pengawasan yang dibangun Google dan Microsoft dalam jaringan mereka, --sistem yang mereka gunakan untuk merespons permintaan pengawasan dari polisi-- ternyata sistem tersebut bisa diretas oleh Pemerintah Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok ingin mengetahui agen mereka yang mana yang diawasi Pemerintah AS. Dengan cara yang sama, di tahun 2004, sistem pengawasan yang terpasang di dalam jaringan Vodafone Yunani --perusahaan ponsel terbesar di Yunani-- diretas oleh entitas yang tidak diketahui, dan fitur tersebut, fitur pengawasan itu, telah digunakan untuk menyadap Perdana Menteri Yunani dan anggota kabinet negara

Yunani.

Pemerintah asing atau pembajak yang melakukannya tak pernah tertangkap. Artinya, sistem pengawasan pada dasarnya lemah karena teknologi pengawasan yang secara relatif masih terlalu lemah untuk dapat diandalkan.

Dengan kondisi yang seperti itu maka kini tergantung sejauhmana persepsi Powell sendiri akan ketangguhan teknologi pengawasan yang diyakininya. Jika ia terlalu optimistis terhadap kekuatan sistem pengawasan yang ada, maka ada kemungkinan ia akan mengikuti kemauan politik yang ada.

Padahal, teknologi yang lemah itu juga berbarengan dengan tidak adanya informasi yang akurat di pasar uang, termasuk pasar kredit. Bank, perusahaan kartu kredit, dan lembaga keuangan lainnya tidak mengenal nasabah secara pribadi, tetapi mereka memiliki cara untuk mempercayai publik, dan itu melalui skor kredit publik. Skor kredit masyarakat telah dibuat melalui agregasi dan analisis data kredit konsumen publik. Karena itu, bank memiliki akses yang sangat mudah ke semua barang dan layanan yang mereka butuhkan, dari mendapatkan listrik hingga membeli rumah, atau mengambil risiko dan memulai bisnis.

Namun, ada 2,5 miliar orang di seluruh dunia yang tidak memiliki skor kredit. Angka itu adalah sepertiga dari populasi dunia. Mereka tidak memiliki skor karena tidak ada catatan publik formal tentang mereka --tidak ada rekening bank, tidak ada riwayat kredit dan tidak ada nomor jaminan sosial. Oleh karena mereka tidak memiliki skor, mereka tidak memiliki akses ke kredit atau produk keuangan yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Mereka tidak dipercaya. Perbankan yang sehat ingin menemukan cara untuk membangun kepercayaan dan membuka akses keuangan kepada 2,5 miliar orang ini.

Inovator coba membuat aplikasi seluler yang membangun skor kredit untuk mereka yang menggunakan data seluler. Saat ini ada lebih dari satu miliar smartphone di pasar negara berkembang. Orang-orang menggunakannya dengan cara yang sama seperti publik di negara maju. Mereka mengirim pesan singkat (SMS) ke teman-teman mereka, mencari petunjuk, menjelajah internet dan bahkan melakukan transaksi keuangan.

Seiring waktu, data ini ditangkap di ponsel, dan ini memberikan gambaran yang sangat kaya tentang kehidupan seseorang. Pelanggan inovator memberi mereka akses ke data ini dan dapat menangkapnya melalui aplikasi seluler mereka. Ini membantu innovator memahami kelayakan kredit masyarakat tersebut.

Lemahnya sistem teknologi di satu pihak dan kebutuhan akan pendanaan di pihak lain akan berpotensi tidak menghasilkan sinergi jika Powell hanya mengikuti keinginan penguasa politik dalam konteks naik atau turunnya suku bunga semata-mata. Kemungkinannya, suku bunga turun tetapi pertumbuhan kredit tidak akan naik karena tidak adanya skor kredit. Atau, penyaluran kredit mengalami kenaikan tetapi teknologi pengawasan masih memiliki kelemahan mendasar yang berdampak kepada lemahnya sistem pengawasan itu sendiri.

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA