Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Pentingnya OJK bagi Stabilitas Sektor Keuangan

Achmad Deni Daruri, Jumat, 30 Agustus 2019 | 23:55 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang diperlukan bagi pengawasan sektorkeuangan di Indonesia. OJK lahir karena kegagalan sistem pengawasan perbankan dalam mengantisipasi krisis sektor keuangan di Indonesia. Kalau ada pihak yang membandingkan OJK dengan lembaga serupa di Inggris yang dianggap gagal, tentu pendapat seperti itu tidak tepat.

Pertama, berbeda dengan OJK di Inggris yang memang pernah gagal, OJK di Indonesia belum pernah gagal. Jadi, pihak-pihak yang menyamakan kondisi Indonesia dan Inggris dengan mengatakan bahwa kalau di Inggris saja gagal maka juga akan gagal di Indonesia, tidaklah memiliki argumentasi yang valid.

Dalam test atau uji statistik pun belum pernah ada pembuktian yang mengatakan bahwa OJK di Indonesia telah gagal menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Uji statistik terhadap sistem pengawasan sebelum ada OJK justru memperlihatkan bahwa system tersebut memang kerap kali gagal dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Krisis perbankan tahun 1980- an, 1990-an dan 2000-an adalah buktinya.

Pada saat itu, Bank Sentral melakukan tugas dwi fungsi, yaitu fungsi moneter (makroekonomi) dan fungsi pengawasan perbankan (mikroekonomi). Krisis perbankan tahun 2000-an memang tidak sistemik namun krisis tersebutlah yang memunculkan lahirnya OJK, yaitu karena krisis Bank Century. Begitu pula dengan uji statistik terhadap OJK di Inggris dalam mengawal sektor keuangan di Inggris yang memperlihatkan bahwa OJK di Inggris sebagaimana pula dengan bank sentral di Inggris memang kerap kali gagal dalam menjalankan tugasnya.

Alasan kedua adalah moral hazard. Jika pengawasan keuangan dikembalikan kepada sistem lama sebelum OJK maka akan terjadi kondisi moral hazard. Sistem tersebut sudah terbukti merupakan “keledai” yang telah terperosok dalam “lubang” yang sama berkali-kali. Sementara OJK sampai hari ini belum terbukti pernah terperosok dalam “lubang” yang sama tersebut. Dapat dipastikan jika pengawasan sektor keuangan di Indonesia dikembalikan kepada sistem yang lama tersebut maka stabilitas sektor keuangan di Indonesia akan kembali terganggu. Sistem tersebut pada dasarnya terbukti gagal mengatasi ancaman dari risiko bank yang terlalu besar besar untuk gagal. Hal ini juga dialami oleh Bank Sentral di Eropa.

Selama dekade terakhir, sebagai akibat dari proses liberalisasi jasa keuangan di seluruh dunia, sektor perbankan telah tumbuh secara signifikan dalam ukuran dan kompleksitas. Model bisnis bank telah berkembang melampaui domain ritel tradisional dan lembaga kredit menjadi semakin terlibat dalam kegiatan perdagangan dan pasar modal. Selain itu, sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi di perbatasan dibandingkan dengan masa lalu. Lembagalembaga menjadi secara sistematis penting bagi penguasa, mengakibatkan peningkatan pengambilan risiko dan moral hazard. Gagasan tentang “Too Big to Fail” (TBTF) muncul. TBTF menyiratkan bahwa lembaga keuangan sistematis penting tidak dapat dibiarkan gagal oleh negara karena dampak potensial yang merugikan dari kegagalan mereka pada sistem keuangan dan perekonomian pada umumnya. Akibatnya, ketika krisis melanda pasar keuangan di Eropa, selama periode 2008-2011, negara anggota berkomitmen sebesar € 4,5 triliun (36,7% dari PDB Uni Eropa) sebagai langkah-langkah bantuan negara untuk menstabilkan lembaga-lembaga keuangan. Besarnya tindakan yang diambil untuk mendukung sistem perbankan belum pernah terjadi sebelumnya.

Krisis tahun 1997-98 di Indonesia melibatkan sistem pengawasan lama sebelum OJK, di mana negara melakukan bailout akibat kegagalan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh sistem pengawasan model lama itu sendiri.

Dengan demikian, sosok bank sentral, apalagi yang sudah terbiasa dengan proses bailout akibat kegagalan pengawasan yang dilakukannya sendiri, memang seyogianya tidak lagi diberikan kesempatan kedua untuk melakukan tugas pengawasan perbankan.

Dengan kondisi yang seperti ini maka secara implisit tugas dari lembaga seperti OJK adalah mengakhiri doktrin too big too fail ini yang tentunya akan menghadapi tantangan politik dari bank besar termasuk juga lmbaga-lembaga yang masih eksis dalam sistem pengawasan sektor keuangan lama yang sesungguhnya merupakan instrumen untuk mempertahankan doktrin TBTF itu.

Salah satu upaya OJK untuk mematikan doktrin TBTF tersebut adalah dengan menerapkan fee berdasarkan besarnya aset bank dan adanya Lembaga Penjaminan Simpanan. Hal inilah yang tidak pernah dilakukan oleh system regulator keuangan model lama. Namun demikian, masih belum ada lembaga yang bertanggung-jawab terhadap kegagalan lembaga asuransi. Juga diperlukan adanya lembaga penjaminan untuk premi asuransi dalam mengantisipasi bangkrutnya perusahaan asuransi.

Dalam menanggapi krisis, sejumlah besar reformasi telah diadopsi untuk memperkuat pasar keuangan global. Namun, kuatnya aturan prudential atau pengawasan lebih dekat yang diperkenalkan oleh reformasi ini tidak dapat mengecualikan kegagalan bank di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan seperangkat aturan baru dalam rangka untuk memastikan bahwa kegagalan tersebut dapat dikelola tanpa gangguan sistemik terhadap stabilitas lembaga keuangan lainnya atau pasar keuangan, dan tanpa penolong lain untuk sumber-sumber publik. Salah satu niat di balik inisiatif itu adalah untuk mengakhiri doktrin TBTF.

Untuk itulah OJK diperlukan! Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga baru dapat menyelesaikan dengan cepat dan dengan risiko minimal untuk stabilitas keuangan. Lembaga ini berfokus pada melestarikan fungsi penting dari sebuah bank agar tidak gagal.

Selain itu, ketika terjadi kegagalan, pemegang saham dan kreditur, bukan pembayar pajak yang menanggung kerugian. Alasan ketiga, menurut peraih Nobel Ekonomi dari Belanda Tinbergen diperlukan kebijakan untuk mencapai target. IMF meringkas penyebab krisis keuangan global dalam tiga dimensi, yaitu: kelemahan dalam regulasi keuangan dan pengawasan; kegagalan kebijakan moneter untuk mengatasi penumpukan risiko sistemik; dan lemahnya arsitektur keuangan.

Dalam kasus Indonesia sebelum adanya OJK, ketiga dimensi tersebut dikendalikan oleh bank sentral. Akibatnya terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Untuk itu, dengan adanya OJK, maka tugas regulasi dan pengawasan keuangan diberikan kepada OJK, sementara itu kebijakan moneter berada pada Bank Indonesia.

Arsitektur keuangan saat ini merupakan domain dari OJK. Kondisi saat ini jauh lebih bagus dan ideal. Walaupun berdasarkan Tinbergen, seharusnya arsitektur keuangan dikendalikan oleh lembaga selain OJK dan Bank Indonesia. Dengan demikian, keberadaan OJK memang harus tetap dipertahankan, paling tidak sebagai regulator dan pengawasan sektor keuangan!

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA