Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan
Pengarah BPIP

Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP

Pentingnya Pendidikan Moral Pancasila

Rabu, 7 April 2021 | 22:37 WIB
Antonius Benny Susetyo *)

Indonesia merupakan Negara yang Bhinneka Tunggal Ika terdiri atas 714 suku, bermacam agama dan etnis yang hidup berdampingan. Sejak ratusan tahun bangsa ini hidup berdampingan dalam menjaga kemajemukan, menjadi cara berpikir, bertindak, dan bernalar.

Dalam Kitab Sutasoma, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan tegas menggambarkan masyarakat pada waktu itu hidup berdampingan dan bersaudara dalam perbedaan keyakinan. Beratus-ratus tahun masyarakat punya kearifan yang luar biasa untuk saling menghargai perbedaan.

Namun, akhir-akhir ini ruang publik diisi dengan sentiment suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kebencian, serta permusuhan di ruang dunia maya. Hal ini dibiarkan tanpa ada kesadaran bersama untuk menjaga keragaman, sehingga dikhawatirkan bangsa ini akan kehilangan masa depan. Bapak Pendiri Bangsa, Ir Soekarno menegaskan,

Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan juga milik suatu agama, milik suku tertentu, dan bukan pula milik suatu golongan adat istiadat. Tapi, milik bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Amanat ini harusnya dirawat dan dijaga semua pihak, yakni semua unsur bangsa ini. Bangsa ini harus bertanggung jawab mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam segala sendi kehidupan. Nilai– nilai Pancasila menjadi habitus bangsa, yakni menjadi pemandu kehidupan bersama dalam menciptakan tata keadaban publik.

Sementara tata keadaban public menjadi acuan dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan peme rintah untuk mengaktualisasikan pilar hidup berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kebijakan yang memberi ruang sama bagi anak-anak bangsa ini.

Kebijakan lain yang sangat penting dicermati adalah perlunya Pendidikan Moral Pancasila dihidupkan kembali di sekolah dari pendidikan usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan sebanyak 82,3% anak muda menilai bahwa diperlukan Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) masuk pelajaran sejak sekolah dasar. Indikator Politik Indonesia melakukan survei ini pada 4-10 Maret 2021 kepada 1.200 responden berusia 17-21 tahun.

Dengan situasi pandemic Covid-19, survei tersebut dilakukan melalui wawancara telepon. Responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Indikator Politik Indonesia menggunakan metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Terkait perjalanan pendidikan Pancasila ini memang dari dahulu sudah ada dengan jenis yang berbeda. Pada tahun 1965 Presiden Soekarno menetapkan sistem pendidikan nasional Pancasila untuk pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Tahun 1975 PMP mulai diperkenalkan di sekolah menggantikan budi pekerti dan pendidikan kewarga negaraan.

Tahun 1983 Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa(PSPB) mulai diajarkan dan digabung dengan PMP yang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) pada tahun 1994. Akhirnya pada tahun 2001 PPKM resmi diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). PMP adalah suatu keharusan diajarkan kepada masyarakat In donesia sejak dini guna dapat bersama-sama menjaga kemajemukan dan berdampingan dengan segala perbedaan.

Selain itu, PKN tidak cukup karena hanya mengajar prinsip menjadi warga negara, tidak mencukupi untuk menjaga ideologi kita era globalisasi dan digital yang membutuhkan sebuah fondasi yang kuat. Dengan PMP diharapkan masya rakat Indonesia menjadi Insan Pancasila yang dapat meng amalkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi habituasi dalam ke hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dapat menghargai kekayaan negaranya sendiri, hingga menghilangkan sikap radikalisme dan intole ransi. PMP harus diajarkan sejak dini dan i ni seharusnya lebih diupayakan pemerintah dalam merawat roh Bhinneka Tunggal Ika, supaya menjadi sebuah gugus insting yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi warga negara. Hal ini sudah menjadi milik bersama, maka warga negara memiliki visi yang sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebinekaan dalam relasi hidup bersama.

*) Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP (Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi BPIP)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN