Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Peran Kota Membangun Desa

Ribut Lupiyanto, Sabtu, 27 Juli 2019 | 06:28 WIB

Pembangunan desa menjadi pekerjaan rumah dan tantangan berat yang tidak kunjung selesai. Fenomena klasik yang selalu terjadi yaitu tingginya laju urbanisasi. Desa selama ini dikonotasikan sebagai daerah miskin, sedangkan kota sebagai daerah maju.

Urbanisasi selama ini menjadi momok bagi perkotaan. Desa akan menuai manfaat jika pelaku urbanisasi terus ingat dan berkontribusi bagi desanya. Pembangunan desa mesti terus berlanjut dan membutuhkan kontribusi warganya yang menjadi pelaku urbanisasi.

Pembangunan Desa

Indonesia telah selangkah lebih maju dengan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu implikasi positifnya adalah adanya pengucuran alokasi dana desa. Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa dengan total Rp 400 triliun selama lima tahun ke depan hingga 2024.

Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019.

Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 77% dibagi rata ke seluruh desa. Kemudian 20% dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Lalu, 3% dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.

Kementerian DPDTT (2019) merilis bahwa selama empat tahun dana desa telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Antara lain terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit.

Dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

Program dana desa diklaim efektif dan telah berhasil mengurangi kemiskinan di desa-desa. Penurunan terjadi untuk angka stunting dari 37% menjadi 30%, peningkatan pendapatan per kapita hampir 50%, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat. Jumlah desa tertinggal mengalami penurunan dan juga terjadi peningkatan jumlah desa berkembang.

Penggunaan dana desa mulai 2019 akan digeser untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Implikasi negatifnya adalah muncul kerawanan tindak korupsi. Kajian KPK sejak Januari 2015 menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.

Fakta di lapangan masih menunjukkan terjadi ketimpangan antara desa dan kota serta antardesa itu sendiri. Kementerian DPDTT (2015) menetapkan 122 kabupaten/kota sebagai daerah tertinggal untuk periode 2015-2019. Desa tertinggal tersebut berjumlah 39.091 desa dari 74.093 jumlah desa di Indonesia atau 52,79%.

Pemerintah menargetkan jumlah desa tertinggal akan berkurang lebih dari target RPJMN 2015-2019 yaitu lebih dari 5.000 desa. BPS melaporkan jumlah penduduk kota telah mencapai 49,8%. Sedangkan persentase penduduk desa justru mengalami penurunan menjadi hanya 50,2% dibanding pada 35 tahun silam.

Jika tren urbanisasi ini dibiarkan, maka diperkirakan tahun 2025 nanti sekitar 65% penduduk Indonesia akan berada di kota. Penduduk desa yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014 adalah sebesar 13,8%. Sedangkan penduduk kota berjumlah lebih kecil yaitu 8,2%. Tingkat kemiskinan di desa tersebut jauh lebih dalam dan lebih parah dibanding di kota. Indeks Kedalaman Kemiskinan di kota 1,25, sementara di desa jauh lebih besar yaitu mencapai 2,24. Indeks Keparahan Kemiskinan di kota sebesar 0,31%, sementara di desa 0,56%.

Kondisi di atas menjadi salah satu bukti terjadinya jurang ketimpangan yang lebar antara desa dan kota. Alisyahbana (2000) memaparkan penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah. Antara lain perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, serta alokasi dana pembangunan antarwilayah.

Ketimpangan pembangunan wilayah dapat ditanggulangi melalui beberapa strategi. Misalnya penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pengembangan pusat pertumbuhan, serta pelaksanaan otonomi daerah (Sjafrijal, 2003).

Antara desa dan kota juga tidak dapat hidup sendiri dan niscaya saling berinteraksi. Bintarto (1977) menjelaskan bahwa interaksi desa– kota merupakan proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Peran Urban

Dana Desa menjadi modal besar dalam membangun desa. Revitalisasi pembangunan desa penting menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan. Selain itu, perlu digali upaya lain yang dapat disinergikan.

Salah satunya adalah kontribusi peran urban baik melalui pemerintah kota atau kaum urbannya. Model sister city dapat diadopsi menjadi sister rural. Kaum urban yang berasal dari desa tentu secara psikologis akan selalu rindu dan cinta dengan desa asalnya. Energi ini potensial untuk disalurkan secara produktif dan berkesinambungan. Bingkai penyalurannya adalah misi membangun desa.

Misi pembangunan desa penting tertanam pada diri perantau sejak sebelum melakukan aktivitas mudik. Misi ini dapat direalisasikan dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Rancangan dan manajerial yang baik dibutuhkan agar target misi tercapai.

Pertama, aktivitas berkunjung kaum urban atau re-urbanisasi dapat diniatkan dan diprogramkan untuk ikut membantu warga desanya. Aktivitas massal dan rutin tiap tahun, misalnya saat mudik Lebaran. Pelaksanaannya dapat langsung melalui donasi, penyaluran zakat atau sedekah, pembangunan fisik, dan lainnya. Kaum urban juga dapat memprioritaskan perputaran uang belanja yang bermuara kepada warga desa selaku penerima manfaat.

Kedua, muncul dan direalisasikannya misi berinvestasi di desa. Kaum urban diharapkan meminimalisasi menarik warga desa ikut ke kota. Sebaliknya berupaya membuat generasi desa bangga dan bisa berkegiatan ekonomi di desa. Sektor investasi dapat diarahkan pada usaha hilir pertanian, kerajinan, makanan lokal, dan lainnya.

Ketiga, melalui pengorganisasian dan pemberdayaan kaum urban perantau. Banyak paguyuban berbasis daerah asal kini telah terbentuk. Program yang dilaksanakan mestinya tidak sekadar reuni, atau penyaluran bantuan insidental dan sporadis. Program penting dirancang sistematis sesuai potensi dan kebutuhan desanya.

Kerja sama dan koordinasi dapat dioptimalkan antara paguyuban kaum urban perantau dengan pemerintah desa. Upaya di atas penting diarahkan dan difasilitasi oleh pemerintah. Partisipasi pembangunan desa oleh para kaum urban perantau penting tidak dimaknai sebagai proses pengkotaan, baik secara fisik maupun budaya.

Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA