Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Khusus Menteri Perhubungan RI

Staf Khusus Menteri Perhubungan RI

Peran Stakeholders dalam Program Tol Laut

Kamis, 31 Desember 2020 | 19:19 WIB
Abdulhamid Dipopramono *)

Program tol laut mulai dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2015. Awalnya program ini hanya dijalankan di enam trayek, namun dari tahun ke tahun terus bertambah.

Tahun 2020 sudah ada 26 trayek. Jumlah armada kapal pun, yang semula hanya enam, kini sudah ada 26 kapal. Demikian juga jumlah pelabuhan yang melayani, yang se mula hanya 43 kini menjadi 81; baik pelabuhan pangkal, singgah, mau pun transhipment. Barang yang diangkut kapal tol laut semakin hari semakin bertambah.

Demikian halnya dengan angkutan manusianya (penumpang), dari tahun ke tahun terus meningkat. Operator yang semula hanya sa tu perusahaan BUMN yakni PT Pelni, kini bertambah dengan PT ASDP dan PT Djakarta Lloyd de ngan skema penugasan, serta be berapa perusahaan swasta lewat proses pelelangan.

Tujuan tol laut selain untuk konektivitas dan jaminan kontinyuitas ketersediaan barang, adalah untuk mengatasi disparitas harga antardaerah; baik antara wilayah barat dan timur Indonesia maupun antara wilayah yang sudah maju seperti Jawa dengan wilayah-wilayah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP).

Dengan program ini pembangunan infrastruktur juga akan terdorong merata keberadaannya sampai ke daerah 3TP. Manfaat lainnya adalah terciptanya stabilitas harga setelah disparitas harga bisa ditekan, meningkatnya investasi dan produktivitas di daerah, pemerataan pembangunan sampai daerah, kesejahteraan masyarakat daerah, dan mengurangi pengangguran di daerah, ter ma suk di wilayah kepulauan.

Semua itu merupakan faktor dari pemba ngunan ekonomi maritim dan kelautan sekaligus realisasi dari konsep Indonesia-sentris Presiden Jokowi untuk mengoreksi orientasi Jawasentris di masa lalu.

Peran Stakeholders

Pelaksanaan program tol laut selama lima tahun telah membuahkan hasil. Data terakhir dari Kemen terian Perdagangan menunjukkan bahwa selama kurun waktu Januari-Agustus 2020 ada 49 daerah yang dilewati trayek tol laut telah

 mengalami penurunan harga, dengan kisaran penurunan 27,26 – 41,67%. Antara lain hal ini terjadi di Kabupaten Anambas, Boalemo, Sangihe, Kepulauan Sitaro, Fakfak, Buru Selatan, dan Kepulauan Aru. Namun demikian masih ada juga pandangan atau penilaian yang mengatakan bahwa hasil tol laut belum maksimal. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pernah menyentil tentang belum maksimalnya program ini pada rapat terbatas yang khusus membahas program tol laut, awal Maret lalu.

Perspektif ini harus dijadikan cambuk untuk terus-menerus memperbaiki kinerja program tol laut di segala segi, apalagi jika peringatan itu berasal dari seorang Presiden. Titik soal dari kritik terhadap tol laut adalah masih terdapatnya selisih harga antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah timur dan wilayah 3TP. Harga belum be nar-benar sama di antara wilayahwilayah tersebut.

Demikian juga dengan stabilitas dan kontinyuitas suplai barang/komoditas yang belum sepenuhnya teratasi. Banyak faktor penyebab besaran harga dan ketersediaan barang di suatu wilayah tidak sama dengan wilayah lain. Bukan hanya faktor prasarana dan sarana transportasi.

Oleh karenanya, keberhasilan program ini juga membutuhkan peran dari banyak pihak. Bukan ha nya oleh Kementerian Perhubungan tetapi juga kementerian lain, lembaga-lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta beserta asosiasi-asosiasi usa hanya. Misalnya peran BUMN yang mengelola pelabuhan dan logistik, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berhubungan dengan komoditas;

Pemerintah Daerah, Ke menterian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa PDTT yang terkait dengan produktivitas daerah. Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan akses jalan ke Pelabuhan dan pasar;

Kementerian Perdagangan terkait dengan penetapan harga dasar komoditas, gerai/outlet, dan jaringan perdagangan; Kementerian Keuangan yang menyangkut bea-cukai; BUMN dan perusahaan swasta yang mengelola armada kapal, pergudangan, dan distribusi. Ini semua belum termasuk peran para tengkulak yang bisa mempermainkan rantai distribusi dan harga di luar jangkauan pemerintah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dari sisi Kementerian Perhubungan, ia lebih pada mengoneksikan antara titik ke titik antarpe labuhan (port to port). Dalam hal ini kementerian ini sudah terus meningkatkan jumlah pelabuhan yang disinggahi dan terus menambah armada/kapal. Bahkan mulai Maret 2017 kementerian ini bersama beberapa BUMN telah membangun “Rumah Kita” yang merupakan gudang logistik di ber bagai pelabuhan.

Tujuannya un tuk menjamin ketersediaan dan kontinyuitas arus barang di wilayahwilayah sasaran tol laut. “Rumah Kita” merupakan implementasi dari Perpres Nomor 71 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2017. Salah satu faktor penyebab tingginya harga barang adalah biaya transportasi karena kurang—atau bahkan tidak--terisinya kapal tol laut ketika harus balik setelah mengedrop ke daerah-daerah timur dan 3TP. Tetapi, sejatinya, untuk faktor ini sudah diatasi oleh Kementerian

Perhubungan dengan memberi subsidi kepada ope rator. Tujuannya agar biaya trans portasi atau angkut barang dari pelabuhan ke pelabuhan bisa ditekan dan menjadi ekonomis. Adalah tantangan stakeholders lain untuk mengatasi faktor-faktor lain di luar itu. Semisal, memadainya produksi komoditas di daerah 3TP, lancarnya akses jalan darat dari dan ke pelabuhan, adanya pergudangan murah di pelabuhan, pungutan bea cukai yang tidak membebani, dihilangkannya berbagai pungutan dalam rantai pasok (termasuk di pelabuhan), dan diterapkannya teknologi informasi.

Mewujudkan Poros Maritim

Salah satu program Presiden Jokowi sejak awal menjadi presiden tahun 2014 adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia. Program ini merupakan citacita besar namun sangat realistis karena secara geografis dan geopolitik posisi Indonesia memangm  strategis dalam peta dunia. Tugas tol laut berikutnya, setelah tujuantujuan di dalam negeri tercapai, ada lah menjadi pilar dari perwujudan poros maritim dunia.

Namun, sekali lagi, tugas besar ini tidak bisa dijalankan oleh satu atau dua kementerian saja. Memang Kementerian Perhubung an menjadi lead sector dalam hal ini, namun tanpa peran dan dukungan nyata dari stakeholders lain niscaya kinerja program tol laut tidak akan maksimal. Terlebih tol laut bukan saja memiliki tujuan nasional tetapi juga global, baik dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia maupun Indonesia Incorporated.

*) Staf Khusus Menteri Perhubungan RI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN