Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Perang Raksasa Ekonomi

Edy Purwo Saputro, Minggu, 1 Desember 2019 | 09:17 WIB

Perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok terus berlanjut. AS memasukkan 8 perusahaan teknologi Tiongkok dalam daftar hitam perdagangan. Hal mendasar kasus ini terkait tuduhan pelanggaran HAM atas minoritas muslimin di daerah Xinjiang. Ke-8 perusahaan itu merupakan tambahan dari 28 perusahaan Tiongkok di daftar hitam perdagangan dengan AS.

Sikap AS semakin memperuncing perang dagang AS-Tiongkok. Muasal kasus ini tidak bisa lepas dari kebijakan AS yang menaikkan tariff 10% menjadi 25% terhadap produk buatan Tiongkok senilai US$ 200 miliar yang berlaku 10 Mei 2019 lalu. Argumen yang mendasari yaitu untuk menangkal pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, dan mereduksi defisit neraca perdagangan dengan negeri Tirai Bambu itu. Aksi balasan dilakukan Tiongkok dengan menaikkan tariff bea impor produk AS senilai US$ 60 miliar berlaku 1 Juni 2019.

AS-Tiongkok. Foto ilustrasi: IST
AS-Tiongkok. Foto ilustrasi: IST

Imbas dari perang dagang kedua negara itu bukan hanya berdampak terhadap mitra bilateral tetapi juga multilateral. Oleh karenanya, Indonesia tidak bisa mengelak dari persoalan ini karena AS dan Tiongkok adalah mitra perdagangan dan investasi. Paling tidak, hal ini bisa terlihat dari dampak sistemik terhadap neraca perdagangan dan investasi Indonesia dengan AS dan Tiongkok. Untuk jangka panjang perlu dikalkulasi ulang karena faktor penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun 2019 ditargetkan 5,3%.

Target pencapaiannya terkoreksi oleh memanasnya iklim sosial politik, dan faktor eksternal seperti resesi dan perang dagang.

Kalkulasi

Kinerja ekspor non-migas Indonesia ke AS tahun 2018 hanya tumbuh 3,14%, yaitu menjadi US$ 17,67 miliar dibandingkan 2018 sebesar US$ 17,13 miliar. Sedangkan impor tumbuh 18,3% menjadi US$ 9,11 miliar dari tahun sebelumnya US$ 7,7 miliar. Defisit neraca perdagangan Indonesia–Tiongkok cenderung melebar mencapai US$ 20,85 miliar atau setara Rp 292 triliun.

Padahal, tahun 2014 baru sebesar US$ 13 miliar, lalu tahun 2015 menjadi US$ 14,36 miliar, tahun 2016 US$ 14 miliar, dan sempat turun tahun 2017 menjadi US$ 12,68 miliar.

Jika dicermati perekonomian AS sebenarnya juga sedang melambat. Argumen di balik hal ini adalah total defisit perdagangan AS tahun 2018 sebesar US$ 878 miliar atau setara Rp 12.300 triliun dengan semua mitranya. Nilai ekspor Indonesia ke AS tahun 2018 sebesar US$ 20,87 miliar, sedangkan impor Indonesia dari AS hanya US$ 2,23 miliar, yang berarti AS mengalami defisit US$ 12,64 miliar atau setara Rp 177 triliun.

Defisit AS terbesar adalah dengan Tiongkok yang mencapai US$ 419,2 miliar, sedangkan dengan Uni Eropa US$ 169,3 miliar, Meksiko US$ 81,5 miliar, Jerman US$ 68,3 miliar, Jepang US$ 67,6 miliar, Malaysia US$ 26,5 miliar, India US$21,3 miliar, Kanada US$19,8 miliar, Thailand US$19,3 miliar, Swiss US$18,9 miliar, Korsel US$ 17,9 miliar, Taiwan US$ 15,5 miliar, dan Rusia US$ 14,1 miliar.

Dampak sistemik dari perang dagang kedua raksasa ekonomi global itu telah memengaruhi perusahaan Apple, yang selama ini melakukan perakitan produk Apple di Tiongkok sementara pasarnya ke AS, sehingga secara tidak langsung terkena tarif 25%. Kalkulasi dampak perang dagang ini terhadap target keuntungan Apple tahun 2020 akan turun 23% sebagai akibat dari kenaikan harga sekitar US$ 160. Padahal, pertimbangan perakitan di Tiongkok adalah karena faktor kualitas dan spesifikasi pekerja di Negeri Tirai Bambu yang lebih mapan, tariff murah, dan berkeahlian.

Aspek lain yang menarik bahwa di pasar Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan ternyata Apple mampu mencetak laba US$ 1 miliar di tahun 2018, sehingga imbas perang dagang berdampak sistemik terhadap Apple. Jika dicermati, di balik perang dagang terkait kepentingan sosial– ekonomi–politik. Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di KTT G20 pada 28-29 Juni 2019 di Jepang tidak menghasilkan keputusan berarti. Tiongkok getol memperkuat posisi nilai tukar mata uangnya, mengurangi pesanan daging babi dari AS, dan menyerukan komitmen terhadap nasionalisme.

Di sisi lain, AS melarang impor semua produk teknologi dari Tiongkok, termasuk memasukkan raksasa industri smartphone Huawei dalam daftar hitam sehingga tidak diperkenankan impor komponen teknologi dari AS.

Risiko

Perang dagang kedua raksasa ekonomi itu membawa dampak sistemik. Pertama, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,4 poin persentase menjadi 3,3% di tahun 2019. Sementara ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia akan melambat 5,7% atau lebih kecil dibanding capaian 2018 sebesar 5,9%, sedangkan di Uni Eropa sekitar 1,9%.

Kedua, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2019 sebesar 6,3%, lebih rendah dibanding 2018 sebesar 6,6%, dan proyeksi 2020 sebesar 6,1%.

Ketiga, ketatnya kondisi fiskal dan moneter secara tidak langsung juga memengaruhi siklus perekonomian, termasuk juga imbasnya terhadap gejolak pasar keuangan, selain imbasnya terhadap bursa. Betapa tidak, indeks saham terkoreksi di sejumlah bursa global dan hal ini memicu sentimen negatif terhadap kepercayaan investor.

Keempat, ketidakpastian akibat berlarutnya perang dagang AS-Tiongkok jelas berpengaruh terhadap bursa. Bahkan, indeks bursa di Asia terpuruk dan tampaknya investor lebih bersikap wait and see. Kelima, wait and see yang rentan berubah menjadi wait and worry, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga Asean.

Dampak sistemik perang dagang kedua raksasa ekonomi global itu memang harus diwaspadai. IMF dan ADB sepakat merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 menjadi 5,1%.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA