Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk, Winang Budoyo

Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk, Winang Budoyo

Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan

Selasa, 4 Mei 2021 | 11:03 WIB
Winang Budoyo

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07% (yoy). Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang negatif, tahun 2020 juga meninggalkan catatan lainnya, antara lain hilangnya pekerjaan dan sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Dari tahun 2020, kita belajar tentang bagaimana kemampuan suatu bisnis atau sektor ekonomi dapat bertahan bahkan terus tumbuh di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit dan terbatasnya pergerakan masyarakat sebagai dampak terjadinya pandemi di seluruh dunia.

Tahun 2021 diprediksi akan menjadi tahun titik balik di mana pemulihan ekonomi berbagai negara akan dimulai. International Monetary Fund (IMF) pada April 2021 memprediksi bahwa banyak negara maju maupun berkembang, seperti Amerika Serikat, Kawasan Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dengan besaran 3,3%–12,5%. Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020, juga diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 4,3%. Membaiknya pertumbuhan ekonomi kembali ke pertumbuhan yang positif mendorong optimisme masyarakat yang akan berujung pada kembali bergairahnya kegiatan ekonomi di Indonesia.

Optimisme akan tumbuhnya ekonomi semakin didukung dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 sejak akhir tahun 2020 di berbagai negara. Bagi Indonesia, program vaksinasi Covid-19 telah dimulai diawali dengan vaksinasi kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 sekaligus menjadi penanda dimulainya program vaksinasi nasional dengan target sebanyak 181,5 juta masyarakat.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah menerima vaksin, diharapkan akan semakin banyak pula masyarakat yang memiliki antibodi terhadap infeksi dari virus Covid-19. Kondisi ini diharapkan akan berdampak pada meningkatnya aktivitas masyarakat karena tidak lagi dihantui perasaan takut akan terpapar virus. Secara perlahan, meningkatnya aktivitas masyarakat akan menumbuhkan juga aktivitas ekonomi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.

 

Rencana Pemerintah di Bidang Perumahan

Pemerintah telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, di mana bidang perumahan merupakan salah satu prioritas. RPJMN tersebut menargetkan peningkatan kontribusi sektor perumahan terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 4% pada 2024. Target tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio sektor perumahan terhadap PDB negara berkembang lainnya. Malaysia memiliki rasio sektor perumahan terhadap PDB sebesar 20,50%, Filipina 21%, India 6,3%, Meksiko 6,6%, dan Brazil 4,5%. Sedangkan Indonesia saat ini memiliki rasio kontribusi sektor perumahan terhadap PDB yang masih berada di angka 2,9%.

Untuk merealisasikan rencana peningkatan rasio kontribusi sektor perumahan terhadap PDB tersebut, pemerintah membuat berbagai rencana, di antaranya dengan menargetkan pembangunan hingga 1,5 juta unit rumah sampai dengan 2024. Artinya, setiap tahun akan dilakukan penyediaan lebih dari 300.000 unit rumah dengan berbagai skema pembiayaan, seperti FLPP maupun BP2BT, dan melibatkan beberapa lembaga seperti BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Program penyediaan ini juga merupakan upaya optimalisasi peran dari BP Tapera dalam penyediaan rumah dengan pemberian target penyediaan yang terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Pemerintah juga berupaya meningkatkan rasio jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,75% menjadi 70%. Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan penanganan perumahan melalui intervensi langsung sebanyak 5,6 juta unit.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) pada tanggal 2 Februari 2021 yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan BP3 ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sulit memiliki rumah karena keterbatasan akses pembiayaan dari perbankan. Dengan berbagai upaya dari pemerintah tersebut, diharapkan sektor perumahan akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak huni.

 

Pentingnya Mendorong Sektor Perumahan

Indonesia merupakan salah satu emerging-market countries (EMC) yang memiliki pengalaman ketika berhadapan dengan krisis keuangan global tahun 2008. Kebijakan moneter quantitative easing dari the Fed untuk memperbaiki ekonomi di Amerika Serikat berdampak pada masuknya modal ke negara-negara EMC sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan sektor keuangan, bahkan hingga terjadinya booming komoditas karena tingginya permintaan dari Tiongkok.

Namun, kondisi tersebut hanya berlangsung sesaat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2013. The Fed mengumumkan akan mengakhiri quantitative easing yang berdampak signifikan pada negara-negara EMC karena terjadi capital outflow menuju negara-negara maju yang diikuti dengan pelemahan mata uang dan pasar saham. Kondisi yang kemudian disebut sebagai taper tantrum tersebut, membuat para pengambil kebijakan di negara berkembang mempelajari bahwa momentum quantitative easing harus dimanfaatkan untuk memperkokoh fondasi ekonomi sesegera mungkin.

Amerika Serikat kembali mengeluarkan kebijakan quantitative easing pada tahun 2020 dan diperpanjang pada tahun 2021 untuk membangkitkan ekonomi yang turun akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini merupakan sinyalemen bagi negara EMC bahwa taper tantrum berpeluang untuk kembali terjadi. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang mampu menumbuhkan ekonomi lebih cepat di tengah kebijakan quantitative easing yang sedang berlangsung.

Sektor perumahan merupakan satu di antara sektor ekonomi yang masih menunjukkan pertumbuhan positif di tengah pandemi. BPS mencatat, sektor realestat sejak triwulan II sampai dengan IV-2020 mencatatkan pertumbuhan tahunan yang positif yaitu 2,3%, 1,98%, dan 1,25%. Selain itu, sektor perumahan juga merupakan sektor yang padat modal sehingga efektif untuk penyerapan anggaran, bersifat padat karya sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan banyak menggunakan produk lokal sehingga mampu memperbaiki neraca perdagangan nasional. Selain itu, mampu meningkatkan penerimaan negara karena dari setiap unit rumah yang terjual, pemerintah memperoleh penerimaan negara dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Balik Nama (BBN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta BPHTB.

Sektor perumahan juga masih memiliki ruang untuk tumbuh yang sangat besar mengingat tingginya angka backlog perumahan nasional dan tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Dengan multiplier effect sektor perumahan yang cukup besar terhadap sektor ekonomi lainnya, fokus kebijakan dan anggaran untuk menumbuhkan sektor perumahan tetap dapat menjadi alternatif yang ideal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan sektor perumahan saat ini masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain sulitnya lahan, kurangnya program pembiayaan khususnya bagi segmen masyarakat yang bekerja di sektor informal, termasuk masih lamanya mengurus perizinan sehingga menyebabnya penyediaan perumahan tidak bisa mengimbangi tingginya permintaan akan perumahan.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan di bidang perumahan baik di sisi supply maupun demand agar sektor perumahan bisa tumbuh lebih cepat. Dari sisi supply, untuk saat ini masih dibutuhkan dukungan pemerintah untuk menyediakan anggaran mengingat banyaknya stakeholder perumahan yang sangat terpengaruh oleh alokasi anggaran subsidi perumahan.

Optimalisasi lahan-lahan milik pemerintah sebagai lokasi perumahan bersubsidi dapat juga dijadikan alternatif penyediaan rumah. Hal itu mengingat masalah lahan merupakan masalah dasar dalam penyediaan rumah dengan harga yang terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari sektor informal. Program subsidi perumahan juga dapat diperluas kepada pengembang perumahan bersubsidi dalam bentuk subsidi kredit konstruksi untuk meningkatkan penyediaan rumah. Untuk mendukung pembiayaan perumahan, dapat pula dilakukan dengan optimalisasi program manfaat layanan tambahan dari BPJS Tenaga Kerja sebagai alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk masyarakat selain APBN.

Untuk mendorong dari sisi demand, upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan standardisasi dan percepatan serta keringanan biaya perizinan untuk perumahan untuk menekan harga rumah agar lebih murah. Sebab, tingginya harga rumah saat ini, salah satunya karena proses perizinan yang lama dan biaya perizinan yang masih tinggi. Selain itu, untuk perumahan bersubsidi dapat dilakukan penerapan pembebasan BPHTB agar harga perumahan subsidi semakin terjangkau bagi masyarakat.

Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sektor perumahan lebih cepat karena mendapat dukungan dari sisi supply maupun demand. Dan cepatnya pertumbuhan sektor perumahan ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

 

*) Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN