Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Perkara Cukai Minuman Berpemanis

Senin, 8 Februari 2021 | 22:39 WIB
Haryo Kuncoro *)

Saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada pekan terakhir Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mencetuskan wacana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis. Usulan itu seakan menjadi kelanjutan dari cukai kantong plastik yang pada tahun lalu sudah disetujui DPR dan akan dieksekusi tahun ini.

Momen wacana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis seolah merupakan prolog atas pemberlakuan cukai hasil tembakau (CHT) pada 1 Februari 2021. Proses penentuan CHT 2021 itu sendiri mengundang perdebatan panjang yang menguras energi semua pemangku kepentingan.

Ekspansi basis cukai tampaknya menjadi alasan pertama di balik wacana yang sejatinya sudah muncul sejak satu dekade terakhir. Basis cukai di Indonesia sejauh ini hanya tiga objek, yakni CHT, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan_ cukai konsentrat etil alcohol (EA).

Pengenaan tiga barang kena cukai (BKC) boleh dibilang terlalu sedikit. Merujuk pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara, misalnya, mereka sudah memiliki tujuh hingga sembilan BKC yang eksis. Bahkan beberapa negara lain sudah mampu memungut sampai belasan macam dan jenis BKC.

Lebih ironis lagi, kontribusi CHT sangat dominan terhadap penerimaan cukai. Laporan APBN 2020 mencatat, realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 176,31 triliun yang ditopang oleh CHT sebesar Rp 170,24 triliun (setara 96%). Pencapaian penerimaan CHT itu lebih tinggi sekitar 3,21% dari target Rp 164,94 triliun._

Oleh karenanya, tidak mengherankan kalau penerimaan cukai di Indonesia identik dengan CHT. Dengan demikian, penerapan cukai minuman berpemanis, bersoda, atau minuman berkarbonasi bisa mendiversifikasi BKC sekaligus menambah penerimaan negara, di kala penerimaan perpajakan acap kali meleset dari sasaran. Hitung-hitungan alasan kedua di atas masuk akal.

Jika otoritas fiskal menarik pita cukai yang dibanderol Rp 1.500-Rp 2.500 saja per liternya, penerimaan dari cukai minuman berpemanis bisa mencapai Rp 6,25 triliun per tahun. Angka itu ekuivalen dengan sumbangan penerimaan cukai dari MMEA dan EA.

Alasan ketiga menyangkut pengendalian konsumsi. Kajian Direktorat Jenderal Bea Cukai menunjukkan produksi minuman berpemanis mencapai 3.746 juta liter per tahun. Dengan instrumen fiskal pengendali konsumsi, produksi diharapkan bisa turun 8,2% dalam satu tahun setelah diterapkan hingga menjadi 3.436 juta liter.

Besarnya volume konsumsi minuman berpemanis diklaim menjadi penyebab utama penyakit diabetes melitus. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevelansi diabetes melitus karena konsumsi gula berlebih pada segmen penduduk umur di atas 15 tahun pada 2018 mencapai 2% dari total penduduk.

Lebih lanjut, proporsi obesitas yang dipicu dari konsumsi gula berlebih pada kelompok dewasa berusia lebih dari 18 tahun berada di level 21,8% dari total penduduk. Padahal, Visi Indonesia Maju 2045 mengamanatkan peningkatan derajad kesehatan guna menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Sampai di sini, pengenaan cukai selalu berhimpitan di antara produsen dan konsumen dengan kepentingannya masing-masing. Ketika perbedaan kepentingan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh keduanya, kehadiran Negara diperlukan untuk mengompromikan. Intinya, pengenaan cukai harus menjamin pasar jadi lebih efisien.

Perdebatan pun muncul. Pengenaan cukai di saat tenaga beli masyarakat menyusut digebuk pagebluk Covid-19 dipandang tidak bijak. Beban pungutan cukai akan digeserkan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk yang kemudian akan mengganggu ekosistem industri yang bersangkutan.

Polemik yang lebih fundamental berkecamuk di ranah konseptual. Undang-Undang No 39/2007 menyebutkan cukai dikenakan pada barang tertentu yang konsumsinya harus dikendalikan atau dibatasi, peredarannya harus dikendalikan, dan konsumsinya menimbulkan eksternalitas negatif baik terhadap lingkungan maupun kesehatan. Pertanyaan yang muncul, apakah minuman berpemanis tercakup dalam kategori itu?

Berdasarkan kriteria di atas, pengendalian atau pembatasan konsumsi memenuhi syarat bagi minuman berpemanis sebagai BKC. Namun demikian, implementasi pungutan cukai minuman berpemanis masih menyisakan sejumlah persoalan. Persoalan legalitas berhadapan dengan identifikasi sumber pokok masalah. Minuman berpemanis berbahan baku gula, sehingga objek BKC semestinya dibebankan pada gula, alih-alih produk turunannya.

Sementara, pengenaan cukai gula akan memutar jarum jam ke zaman kolonial yang pernah memberlakukannya. Sengketa legalitas kian runcing terkait dengan generalisasinya. Sudah menjadi hukum alam, konsumsi barang –bahkan komoditas yang tidak/belum termasuk klasifikasi BKC sekalipun—jika berlebihan niscaya berdampak negatif bagi kesehatan. Cukai gula menciptakan yurisprundensi bagi produk sejenis.

Jika logika yurisprundensi yang dipakai, semua macam barang konsumsi patut dikenakan cukai. Komoditas garam, misalnya, layak dikenai cukai lantaran menjadi pemicu penyakit darah tinggi.

Demikian pula dengan lemak dan daging yang divonis menjadi biang kolesterol yang berujung pada gangguan jantung. Sementara konsumsi atas komoditas tersebut sejauh dalam takaran yang wajar tetap mendatangkan manfaat nutrisional.

Pungutan cukai yang dikenakan terhadap barang konsumsi seolah menafikan manfaat yang didapat. Intinya, faktor maslahat dan mudharat harus menjadi rujukan awal dari setiap pungutan cukai. Alhasil, cukai minuman berpemanis juga menyisakan persoalan ekonomi.

Terlebih saat ini, pemerintah telah menghentikan impor gula, sehingga dari sisi bahan baku industri pun akan kelimpungan. Jadi cukai gula tampaknya bukan solusi pengendalian konsumsi melainkan edukasi terhadap pola konsumsi individu.

Kalaupun cukai pemanis disetujui DPR, persoalan tidak  selesai sampai di sini. Hal penting lain adalah alokasi belanja dari perolehan cukai minuman berpemanis. Perlakuan atas penerimaan cukai berbeda dengan pajak. Penerimaan cukai harus dikembalikan pada belanja yang bersentuhan langsung dengan BKC yang bersangkutan.

Merujuk pada CHT, misalnya, detail perolehan CHT 2021 akan dialokasikan (a) 50% untuk kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh industri rokok, (b) 25% untuk peningkatan fasilitas kesehatan, dan (c) 25% sisanya untuk penegakan hukum di sektor pertembakauan.

Oleh karenanya, alokasi pemanfaatan penerimaan cukai harus klir. Urgensi bidang yang akan didanai dari penerimaan cukai pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Usulan pengenaan cukai yang tidak disertai dengan rancangan alokasi penggunaannya niscaya mentah, tidak konkret, dan pembahasannya tidak produktif.

Persoalan ekonomi cukai berkembang pada skala yang lebih luas. Pengenaan cukai yang diskriminatif niscaya menjadi sinyal negatif bagi kegiatan investasi. Mata rantainya akan berimbas pada penciptaan kesempatan kerja. Daya saing ekspor produk yang terkena cukai juga dipertaruhkan di pasar global.

Lebih lanjut, penerapan cukai minuman berkarbonasi sangat boleh jadi menurunkan tingkat konsumsi di pasar domestik. Bukan tidak mungkin, efek bumerang pun berlaku.

Pengenaan cukai minuman berpemanis justru menekan perolehan PPN (pajak pertambahan nilai) maupun PPh (pajak penghasilan) korporasi. Dengan konfigurasi problematika di atas, usulan pengenaan cukai minuman berpemanis merupakan potret kecil kegagalam sinkronisasi antara aspek keperilakuan konsumen dan produsen.

Ketidaktersambungan antara keperilakuan konsumen dan produsen ditengarai menjadi sumber inefisiensi kebijakan itu sendiri dan perekonomian secara umum.

Alhasil, argumen fiskal dalam memungut cukai minuman berpemanis untuk diversifikasi dan peningkatan penerimaan negara agaknya hanya pemanis. Esensi masalahnya lebih berat pada aspek konseptual dan dampak ekonominya. Dua isu tersebut semestinya dituntaskan terlebih dulu sebelum wacana diapungkan.

Tahap itu sangat krusial karena tidak mustahil usulan pengenaan cukai serupa akan menyusul. Cukai bahan bakar, ban berbahan karet, bumbu masak MSG, dan sejenisnya yang pernah muncul hampir satu dekade silam akan diajukan kembali sebagai cerita bersambung tentang percukaian di Indonesia.

Idealnya, cukai dikenakan pada barang konsumsi yang memang dari sono-nya merugikan kesehatan dan lingkungan. Ar tinya, jangankan mengonsumsi berlebihan, mengonsumsi dalam jumlah minimum pun tetap saja mengganggu kesehatan.

Dengan konsep ini, pengenaan cukai utuh memenuhi tujuan penerimaan negara sekaligus pengendalian konsumsi dan kesehatan. Pada akhirnya, setiap kebijakan publik yang diracik harus komprehensif mempertimbangkan semua aspek yang melingkarinya. Ketidaksinkronan dalam membawa isu keperilakuan di tataran ekonomi mikro ke ranah makro membuat disain cukai tidak akan efektif dan bahkan, lagi- lagi, menuai kontroversi. Bukankah begitu

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN