Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Perkotaan dan Ketimpangan

Oleh Edy Purwo Saputro, Rabu, 15 Agustus 2018 | 23:40 WIB

Para pemenang pilkada serentak semestinya jangan lantas terlena tapi harus langsung kerja keras membangun daerahnya. Muara harapan adalah mampu mereduksi kemiskinan dan ketimpangan.

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sejatinya untuk mereduksi kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, seyogianya kebijakan ini didukung kepala daerah pemenang pilkada.

Persoalan ketimpangan tidak hanya terkait dengan besaran nominal dan sebaran yang terjadi, tetapi juga semakin maraknya orang asing mencari ‘periuk nasi’ di perkotaan. Indikator ketimpangan mengacu Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu jika angka lebih dari 0,5 maka terjadi ketimpangan tinggi, sedangkan jika berkisar 0,4–0,5 terjadi ketimpangan sedang, dan jika kurang dari 0,4 berarti ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

Dari data BPS, ketimpangan di Indonesia cenderung turun yaitu rasio Gini pada September 2015 sebesar 0,402 menjadi 0,397 (Maret 2016) dan 0,394 (September 2016). Sedangkan rasio Gini di Jakarta dari 0,421 (September 2015) menjadi 0,411 (Maret 2016), dan 0,397 pada September 2016. Bahkan mengacu World Happiness Report 2018, Indonesia ada di urutan 62 dengan indek Gini 0,395 dan versi BPS per September 2017 indeks Gini Indonesia mencapai 0,391.

Berlanjut

Problem ketimpangan tidak terlepas dari kemiskinan, sementara kemiskinan juga terkait dengan ancaman sosial, termasuk fakta pengangguran. Fakta ini menegaskan besarnya tantangan bagi pemenang pilkada serentak dan pilpres 2019.

Persoalan ketimpangan ternyata masih parah, meski sudah ada progres penurunan. Di satu sisi, ini memicu heterogenitas yang rentan terhadap riak konflik, termasuk ancaman SARA, meski di sisi lain ketimpangan memicu migrasi yang menjadikan perkotaan dan daerah penyangganya sebagai tujuan.

Dampak dari situasi ini yaitu kemiskinan. Terkait ini jumlah penduduk miskin, di Jakarta per Maret 2017 ada penduduk miskin sebanyak 389,69 ribu orang (3,77%) dibanding per September 2016 yaitu 385,84 ribu orang atau 3,75% atau meningkat 3,85 ribu orang. Problem sosial ini jelas menjadi “PR” yang tidak mudah bagi pemerintah untuk penataan ke depan.

Problem kompleks pembangunan yang memicu ketimpangan sebenarnya juga direduksi dengan otonomi daerah (otda), meski 16 tahun otda ternyata justru kian banyak pemekaran daerah yang kemudian memicu berbagai problem baru, termasuk tingginya migrasi dan korupsi. Persoalan utama migrasi yaitu mencari kehidupan yang lebih baik, dan perkotaan masih diyakini memberikan perbaikan kehidupan.

Asumsi ini mengebiri semangat otda yang sebenarnya diharapkan memacu ekonomi daerah. Namun, otda ternyata tidak berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan dan ini terlihat dari banyaknya daerah tertinggal, kemiskinan dan ketimpangan. Ironisnya di wilayah Indonesia Timur masih ada 105 kabupaten termasuk daerah tertinggal.

Jadi, fakta ketimpangan di Jakarta bukanlah persoalan baru, meski tantangan dan juga faktor pemicunya cenderung kompleks. Sehingga identifikasi dan pemetaan dari kasus ini menjadi relevan untuk dilakukan, setidaknya bisa untuk mereduksi dampak negatif dari ketimpangan, termasuk misalnya ancaman sosial dan kriminal dari ketimpangan yang terjadi di perkotaan.

Fakta sebaran daerah tertinggal menjadi ancaman serius terhadap ketimpangan dan migrasi. Oleh karena itu, ego pemekaran daerah sudah selayaknya dihentikan dan juga perlu ada kaji ulang terhadap otda itu sendiri, termasuk juga kaji ulang terhadap daerah pemekaran yang sudah ada, terutama untuk mereduksi kemiskinan di daerah pemekaran.

Tingkat kemiskinan dan juga perubahannya bervariasi menurut provinsi. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antarprovinsi dalam banyak hal yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan. Yakni seperti per tumbuhan ekonomi dan sifatnya (apakah padat karya atau padat modal), infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, khususnya dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Selain itu, implementasi program-program antikemiskinan dari pemerintah. Sebaran investasi ternyata juga belum mampu mendukung peningkatan taraf kesejahteraan. Ironisnya, di era otda justru banyak kasus OTT melibatkan kepala daerah, baik suap atau korupsi.

Kawasan Kumuh

Fakta ketimpangan antarwilayah juga ditandai rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana-prasarana ekonomi–sosial, terutama di perdesaan, daerah terpencil, perbatasan, serta daerah tertinggal.

Ketimpangan antara kawasan perkotaanperdesaan (misalnya area Jabodetabek dan daerah penyangga) juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dari perkotaan dan tingginya ketergantungan perdesaan terhadap perkotaan.

Hal itu disebabkan minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi, dan pemasaran hasil produksi di perdesaan. Fakta ketimpangan ini memicu migrasi.

Di sisi lain, ini juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah tujuan migrasi, juga memicu ancaman kerawanan sosial di daerah perkotaan dan tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan.

Jadi, wajar jika di Jakarta masih banyak kawasan kumuh dan karenanya pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta bertekad menjadikan Jakarta bebas kawasan kumuh pada 2019. Ironisnya pendatang melalui arus balik pada Lebaran diprediksi akan meningkat. Jika ini bisa diantisipasi oleh para pemenang pilkada melalui pembangunan di daerah, maka Jakarta akan bisa terbebas dari beban migrasi tahunan.

Sinergi program tersebut dilakukan dengan model 100-10-100 yang dicanangkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dengan program pengembang permukiman secara berkelanjutan yaitu melalui komitmen pencapaian 100% akses air minum, mereduksi kawasan kumuh 0%, dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat.

Data Kempupera, di Indonesia ada 37.407 hektare kawasan kumuh dan tersebar di mayoritas perkotaan, akses pelayanan air minum baru 67,7%, dan akses pelayanan sanitasi baru 59,7%. Pencapaian program itu pada dasarnya adalah sasaran dari Millenium Development Goals (MDGs) sampai tahun 2020.

Pencapaian ini tentu sangat berat. Sebagai misal, menurut data BPS, jumlah kawasan kumuh di DKI Jakarta mencapai 309 RW kumuh, dengan daerah Jakarta Utara menjadi kawasan terkumuh.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA