Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sahat Sihombing, Doktor Adm.Bisnis, Praktisi Manajemen Risiko

Sahat Sihombing, Doktor Adm.Bisnis, Praktisi Manajemen Risiko

Perlindungan Konsumen Bancasurrance

Sahat Sihombing, Sabtu, 15 Februari 2020 | 11:36 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pengusutan tuntas dugaan korupsi di tubuh BUMN sektor asuransi, seperti PT Asuransi Jiwasraya. Perintah Presiden dan Wapres dengan sigap ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Jiwasraya. Acungan jempol untuk gerak cepat Kejaksaan Agung.

Kasus ini menjadi perhatian Presiden sebagai perwujudan perannya dalam negara hukum (rechtsstaat) yang melindungi hak-hak asasi manusia maupun perlindungan konsumen sejalan dengan UU No 8/199 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab kasus gagal bayar Jiwasraya, dengan meminjam istilah Karl Loewenstein terkesan bersifat semantical value (pemandulan aturan/kontrak) karena Jiwasraya sebagai pelaku jasa keuangan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar polis JS Saving Plan yang sudah jatuh tempo. Padahal kontrak polisnya sudah memenuhi syarat-syarat terjadinya persetujuan yang sah sesuai KUHP Pasal 1320.

Berita online di Indonesia menyebutkan bahwa manajemen yang baru di Jiwasraya mengakui tidak sanggup membayar polis nasabah produk bancassurance JS Saving Plan yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober- Desember 2019 (gagal bayar). Bahkan untuk meningkatkan Risk Based Capital (RBC) menjadi 120%, diperlukan suntikan dana yang sangat besar, yaitu Rp 32,89 triliun. Bahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa adanya potential loss dengan jumlah yang fantastis, timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip good corporate governance.

Tulisan ini mencoba menjelaskan aspek perlindungan konsumen atas produk asuransi JS Saving Plan dalam perspektif perlindungan konsumen.

Bancassurance dan Risk Management

Sesuai SE OJK No 32/SEOJK. 05/2016, bancassurance adalah aktivitas kerja sama pemasaran antara bank dengan perusahaan asuransi. Dalam kerja sama ini terdapat 3 model bisnis yang dikembangkan, yaitu referensi, kerja sama distribusi, dan integrasi. Untuk model bisnis referensi dan distribusi, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan.

Sedangkan untuk integrasi, perusahaan asuransi bertanggungjawab atas risiko dari produk asuransi dan bank bertanggungjawab atas risiko dari produk perbankan. Kenyataannya banyak masyarakat yang membeli produk bancassurance karena tingginya kepercayaan mereka kepada bank sebagai agen penjual, bukan kepada perusahaan asuransinya sebagai pemilik produk.

Untuk mitigasi risiko bancassurance, OJK telah menerbitkan SE OJK No 33/SEOJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancassurance).

Sedangkan bagi asuransi, penerapan manajemen risiko sebenarnya sudah diatur secara rinci dalam SE OJK No 10/SEOJK.05/2016. Penerapan manajemen risiko asuransi mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sesuai ketentuan OJK, untuk asuransi ada 8 jenis risiko yang harus dilaporkan ke OJK, yaitu risiko strategi, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana, asuransi, serta pembiayaan. Sedangkan bank melaporkan minimal 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, strategi, hukum, reputasi, dan kepatuhan.

Risiko yang terjadi di Jiwasraya sangat kompleks paling tidak mencakup risiko asuransi, risiko pembiayaan/ kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum dan reputasi. Risiko yang paling fatal dalam yang dihadapi Jiwasraya adalah risiko likuiditas. Namun dalam cakupan risiko asuransi, jenis risiko likuiditas ini kurang cukup diidentifikasi, diukur, dimonitor serta dimitigasi secara komprehensif seperti halnya pada perbankan.

Mengacu kepada kasus risiko likuiditas Jiwasraya, perlu dipertimbangkan agar industri asuransi juga mengukur risiko likuiditas sesuai perbankan yang mengacu kepada Basel III, yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). LCR untuk mengukur kecukupan dana segar untuk memenuhi kebutuhan kas keluar bersih 30 hari ke depan.

Sedangkan NSFR untuk mengukur ketersediaan dana yang stabil untuk memenuhi kebutuhan dana 12 bulan ke depan. Rasio LCR dan NSFR harus di atas 100%.

Yang menjadi masalah adalah apakah dengan menjual produk JS Saving Plan ini, Jiwasraya sudah mengkalkulasi tingkat risiko yang akan dihadapinya. Hal ini menjadi penting karena produk JS Saving Plan memberikan imbal hasil pasti di atas deposito bank ditambah ‘gimmick’ perlindungan asuransi kematian selama 5 tahun. Ironisnya dana yang diterima Jiwasraya dari produk JS Saving Plan dinvestasikan pada produk yang mengandung risiko ketidakpastian imbal hasil.

Mengacu kepada definisi Keputusan Menteri Keuangan RI No 424/KMK.06/2003 pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi adalah produk asuransi yang memberikan hasil investasi yang sepenuhnya mengacu kepada hasil investasi pasar. Faktanya bahwa imbal hasil yang mengacu kepada hasil investasi pasar adalah tidak pasti karena fluktuasi suku bunga dan mata uang.

Dengan kondisi ini, Jiwasraya akan menanggung 100% risiko dengan menerbitkan produk imbal hasil pasti seperti JS Saving Plan, bahkan menanggung risiko yang sangat berlebihan.

Selain risiko pasar, Jiwasraya juga terdampak risiko kredit, karena ada kasus gagal bayar pihak yang memiliki utang atau kewajiban kepada Jiwasraya. Ironisnya, di dalam kontrak polis asuransi JS Saving Plan tidak ada penjelasan bahwa dana investasi akan ditempatkan ke produk investasi tertentu, sehingga tidak ada keterbukaan informasi kepada konsumen. Karena itu konsumen memandang bahwa investasi di JS Saving Plan adalah sebagai risk free investment.

Sementara itu, dalam SE OJK No 32/SEOJK.05/2016 diatur bahwa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

Dalam hal produk asuransi yang dipasarkan melalui bancassurance, perusahaan harus memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang perasuransian.

Perlindungan Konsumen

Peraturan yang melindungi kepentingan konsumen bisa dikatakan sudah sangat memadai dari segi substansi hukumnya. Perlindungan konsumen diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahkan khusus untuk perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No 18/ POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Namun, kenapa nasib konsumen JS Saving Plan tak kunjung terselesaikan, padahal secara substansi hukum sudah sangat jelas?

Meminjam teori Lawrence M. Friedman, bahwa efektif tidaknya suatu hukum atau aturan tergantung 3 hal, yaitu legal substance (substansi hukum), legal structure (aparat penegak hukum), dan legal culture (buday hukum).

Meskipun secara substansi hukum sudah mencukupi, namun legal structure-nya masih belum efektif. Konsumen pemegang polis JS Saving Plan bahkan sudah melakukan pengaduan ke DPR. Badan Perlindungan Konsumen Nasional sudah meminta kepada negara untuk memulihkan hak konsumen dan melakukan proses penegakan hukum konsumen Jiwasraya. Dalam POJK No 1/POJK.07/2013 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Namun untuk berperkara di jalur pengadilan, bukanlah hal yang mudah, konsumen akan tersita waktu dan tenaga serta terbebani biaya perkara seperti untuk pengacara dan biaya lainnya. Dalam pasal 41 disebutkan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan.

Konsumen yang melakukan pengaduan ke Jiwasraya hanya dijawab tertulis dengan janji bahwa akan membayar hak konsumen tanpa ada kepastian waktu pembayaran. Sesuai UU Perlindungan Konsumen No 8/1999 pasal 19 disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dengan demikian sesuai UU tersebut, Jiwasraya berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen atas tidak diterimanya pembayaran polis sesuai jatuh tempo, karena konsumen menanggung opportunity cost. Ironisnya, kasus Jiwasraya saat ini bukan lagi hanya masalah hokum tapi sudah dibawa ke ranah politik. Hal ini berpotensi menyebabkan perlindungan konsumen menjadi kabur.

Dalam negara hukum seharusnya politik tidak bisa mengalahkan hukum, walaupun hokum adalah produk politik. Kalau terjadi, maka nasib konsumen Jiwasraya akan semakin blunder. Konsumen seharusnya dilindungi karena konsumen adalah pelaku ekonomi.

Ketidakpastian pembayaran polis berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada asuransi. Kemajuan ekonomi suatu Negara didorong oleh kemajuan industry asuransi. Ini memang pilihan sulit.

*) Doktor Adm.Bisnis, Praktisi Manajemen Risiko

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA