Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Perlindungan Nasabah, Langkah Bersama Semua Pihak

Achmad Deni Daruri *), Senin, 3 Februari 2020 | 11:32 WIB

Sistem keuangan nonbank masih jauh dari kokoh, seiring dengan adanya beberapa kasus terakhir seperti Jiwasraya. Bukan karena arsitektur kelembagaan sistem keuangan nonbank masih memiliki kesenjangan.

Perangkat keras sistem keuangan nonbank sudah memiliki bentuk yang baik. Alat yang digunakan untuk menghadapi berbagai krisis sudah ada, walaupun memang masih ada ruang untuk diperbaiki. Namun, perangkat lunak –kebijakan dan praktik– yang menentukan bagaimana alat tersebut dipergunakan justru yang paling penting untuk diperbaiki, khususnya UU No 29 tahun 2016.

Dalam UU No 29 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) memiliki sebuah klausul yang menunjukkan bahwa lembaga jasa keuangan yang dianggap dapat memicu krisis keuangan adalah bank dan bukan asuransi. Logika dasarnya adalah bank memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang lebih besar dengan sektor keuangan lainnya.

Sementara itu, berdasarkan akal sehat bahwa lembaga keuangan, apakah itu bank ataupun nonbank berpotensi memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang secara relatif besar dengan sektor keuangan lainnya.

Sejarah justru sudah mencatat bahwa pemerintah Amerika Serikat mengambil alih perusahaan asuransi AIG karena memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang besar dengan industri keuangan. Pada saat itu, AIG dimiliki oleh swasta dan diambi-alih oleh negara.

Pengambilalihan oleh Negara tersebut ditentang banyak pihak karena dianggap negara tidak boleh memiliki badan usaha milik negara, namun karena alasan yang kuat dari argumentasi ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang sangat besar terhadap sektor perekonomian khususnya sektor keuangan, maka langkah pengambilalihan tersebut juga disetujui oleh parlemen.

Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengambil-alih AIG, namun saat ini pemerintah Amerika Serikat tidak mengalami kerugian ekonomi akibat pengambilalihan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana bailout sebesar US$ 182,3 miliar dan menjualnya dengan mendapatkan penerimaan sebesar US$ 205 miliar. Artinya, pemerintah Amerika Serikat mendapatkan keuntungan sebesar US$ 22,7 miliar.

Dana bailout sebesar US$ 182,3 miliar itu berasal dari pemerintah Amerika Serikat dan bank sentral Amerika cabang New York, yang merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank sentral Amerika Serikat, di mana pemerintah Amerika Serikat mendapatkan 79,9% saham AIG.

Penting untuk dicatat bahwa pinjaman diberikan oleh bank sentral. Pengalaman ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia karena keadaan masa lalu terbukti dari rendahnya recovery rate Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dengan pengalaman yang buruk seperti itu maka langkah Indonesia  ke depan untuk melakukan bailout dalam rangka mengantisipasi ataupun mereduksi krisis keuangan akan berpotensi merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, struktur perangkat lunak yang dimiliki oleh Indonesia saat ini sangat lemah karena tersandera oleh bentuk lembaga keuangan, yaitu hanya perbankan. Padahal, dalam kasus di Amerika Serikat, lembaga nonbank seperti asuransi terbukti juga menjadi sasaran bailout untuk menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat.

Perangkat lunak kedua yang juga lemah adalah buruknya track record pemerintah Indonesia dalam mendapatkan keuntungan dari program bailout.

Sementara itu, program bailout di Amerika Serikat menciptakan keuntungan bagi pemerintah Amerika Serikat.

Pada saat itu, AIG juga dipaksa menjual asetaset yang dimilikinya, yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Bukan seperti yang dilakukan oleh BPPN yang melakukan asset settlement dengan obligor.

Jika Indonesia tidak menciptakan perangkat lunak bahwa pemerintah hanya menerima uang tunai dari lembaga yang di-bailout dari aset yang dimiliki oleh lembaga tersebut, maka APBN yang akan menutup ketekoran tersebut.

Pemerintah harus membentuk tim untuk mengevaluasi dampak sistemik dari kasus seperti Jiwasraya ini dan tentunya bukan ranah KKSK, karena tidak ada undang-undang yang mendukung KKSK melakukan bailout terhadap Jiwasraya.

Berdasarkan undang-undang yang ada, undang-undang menutup mata bahwa kasus lembaga asuransi pasti tidak bersifat sistemik.

Untuk itu, penulis menyarankan dibentuk sebuah tim yang sebaiknya dipimpin oleh Menneg BUMN dengan penasihat yang berkualitas internasional dengan pengalaman nyata dalam mengatasi risiko sistemik perusahaan asuransi, seperti Timothy Geithner dan Henry Paulson.

Tujuannya bukan saja menyelamatkan Jiwasraya tetapi juga memastikan bahwa Jiwasraya tidak berpotensi menjadi krisis yang bersifat sistemik. Selain juga untuk menjamin pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika nantinya dilakukan bailout.

Masalah terbesar dari kerangka yang ada sekarang adalah membuka diskusi tentang bagaimana sebaiknya menggunakan kemampuan KKSK untuk menyediakan pembiayaan emergensi yang substansial.

Dengan mengklaim bahwa likuiditas substansial tersebut tidak dapat diberikan untuk lembaga keuangan nonbank, telah mematikan peran sentral KKSK itu sendiri. Hal yang mengecewakan dalam kasus Jiwasraya ini adalah bahwa karena tentangan kebijakan terbesar saat ini adalah bukan untuk mengembangkan alat baru untuk mengelola krisis keuangan tetapi bagaimana mendapatkan cara terbaik untuk menggunakan alat yang sudah ada.

Belajar dari pengalaman AIG yang berhasil tersebut, solusi bisnis harus lebih diutamakan. Untuk itu, semua pihak (DPR, Kejaksaan, BPK, Ombusman) harus fokus kepada penyelesaian dengan pendekatan bisnis.

Penulis berharap kepada semua pihak tersebut untuk menahan diri menggunakan kewenangannya agar perlindungan nasabah terjadi secara terukur, objektif, kredibel dan akurat dengan pendekatan bisnis.

Kepada seluruh jajaran OJK tetap profesional karena sebagai regulator dan pengawas selamanya akan diserang dan dihujat, tidak akan ada yang memuji hasilnya, walaupun IMF telah memuji OJK dalam laporan formal IMF tahun 2019 yang mengatakan,

“Sistem perbankan di bawah kendali OJK terbukti telah dikapitalisasi dengan baik dan profitabilitasnya tinggi dengan pengembangan aset 2,5%, kondisi ini dipastikan tidak akan pernah meledak menjadi krisis.”

Ke depan, industri asuransi juga harus memiliki laporan sustainability yang juga harus mampu menangkap perkembangan total factor productivity. Buktinya, perekonomian Singapura tidak pernah mengalami krisis keuangan yang fatal dengan mengadopsi pendekatan tersebut. r

*) President Director Center for Banking Crisis

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA